Oleh: Siti Rukayah, S.P.
(Kontributor Visualiterasi Media)
Vivisualiterasi.com - Masyarakat sipil Kalimantan Timur secara keseluruhan tengah menjadi sasaran seruan untuk turut bergabung dengan Gerakan Rakyat Menggugat, di mana kalangan mahasiswa berperan aktif sebagai motor penggerak utamanya. Tidak hanya mahasiswa, aksi ini juga melibatkan elemen pemuda, warga kota, dan seluruh lapisan masyarakat yang secara serentak bersatu padu untuk menyampaikan segala tuntutan terhadap berbagai masalah akut yang terjadi saat ini. Permasalahan yang dimaksud di antaranya adalah persoalan lingkungan hidup, tata kelola energi, pelayanan publik yang buruk, serta memudarnya rasa keadilan bagi rakyat kecil di daerah tersebut. Aksi massa yang penuh aspirasi tersebut telah terselenggara pada Rabu, 21 Oktober 2026, pukul 13.00 WITA sampai selesai.
Adanya tuntutan tersebut tentunya berkorelasi langsung dengan terjadinya krisis terhadap bagaimana tata kelola sumber daya alam dan sektor energi yang telah terjadi di daerah Kaltim saat ini. Tentu saja, hal itu tidak terlepas dari segala persoalan yang timbul secara terstruktur dan sistemik dalam sistem ekonomi-politik kapitalisme, yang menjadikan sejumlah modal dan cara pandang yang ditujukan pada keuntungan finansial semata sebagai faktor utama yang menggerakkan roda kegiatan ekonomi.
Sehingga, berangkat dari perspektif kapitalistik tersebut, terjadilah secara realitas di lapangan bahwa pengelolaan sumber daya alam akan berhadapan dengan risiko kerusakan di mana regulasi cenderung berpihak pada kepentingan para pemilik modal dan kepada sekelompok oligarki. Hal ini berbanding terbalik dengan memusatkan fokusnya terhadap memenuhi kebutuhan hidup masyarakat luas serta mempertahankan keberlanjutan lingkungan hidup untuk masa depan.
Permasalahan yang hadir secara sistemik tersebut disuarakan dalam demo oleh mahasiswa yang bersandar pada tujuh poin tuntutan aksi. Namun sebenarnya, terselesaikannya masalah melalui tuntutan administratif dan perbaikan kebijakan semata, belum dapat menyentuh akar dari masalah jika sistem ekonomi kapitalis yang melandasi seluruh pengaturan kehidupan ini — terutama terkait tata kelola penguasaan aset dan pemerintah — masih dipertahankan. Timbulnya tuntutan dari mahasiswa perlu ditempatkan bukan hanya sekadar sebagai upaya dalam mendesak pemerintah untuk menyelesaikan masalah jangka pendek, tetapi juga sebagai awal mula bentuk mengkritisi sistem pengelolaan sumber daya alam dan energi yang berlaku saat ini. Di mana akar masalahnya adalah siapa yang berperan menguasai sumber daya alam, untuk kepentingan siapa kekayaan alam tersebut dikelola, serta siapa yang nantinya harus menanggung dampak dari kerusakan lingkungan dan ketidakpastian energi.
Tentunya kita turut mengapresiasi akan hadirnya kepedulian yang tumbuh pada diri mahasiswa untuk menyuarakan persoalan tersebut, sehingga tidak seharusnya perjuangan mahasiswa berhenti pada pemenuhan tujuh tuntutan aksi itu saja. Tetapi, mereka juga perlu mengangkat pertanyaan yang lebih mendasar, seperti mempertanyakan apakah sistem pengelolaan sumber daya alam dan energi yang diterapkan saat ini (sistem ekonomi kapitalis) telah memberikan jaminan atas kemakmuran rakyat, ataukah justru menciptakan ketimpangan ekonomi dari tata kelola penguasaan dan memakmurkan kekayaan bagi segolongan pihak pemilik modal?
Tentunya dari hal tersebut, timbul juga pertanyaan krusial terkait akar permasalahan dan bagaimana solusi yang dapat menyelesaikan semua masalah tersebut secara tuntas, serta bagaimana menuju perubahan dalam tata kelola sumber daya alam dan energi yang adil. Dengan segala problem yang terjadi, dapatkah sistem kapitalisme ini dijadikan sebagai harapan? Itulah yang semestinya kita pertanyakan bersama.
Sebagaimana Islam rahmatan lil'alamin, yakni Islam yang membawa rahmat bagi seluruh alam, dengan kesempurnaan syariat Islam, maka akan selalu ada solusi di setiap masalah. Sehingga berangkat dari prinsip ini, masalah pelik tata kelola SDA hanya dapat terselesaikan jika dikembalikan kepada hukum Islam.
Berdasarkan perspektif Islam, kekayaan alam bukanlah komoditas atau produk yang dikomersialkan bebas untuk mendapat keuntungan segelintir orang, tetapi hal itu adalah amanah kepemilikan umum (al-milkiyyah al-'ammah), di mana pengelolaannya harus ditujukan pada kemaslahatan umat dan kesejahteraan masyarakat.
Sehingga, menjadi suatu kewajiban untuk bersuara guna mengoreksi problem saat ini. Diperlukan ada upaya nyata untuk mendakwahkan penguasa maupun kepada seluruh masyarakat mengenai pentingnya hukum Islam untuk diterapkan.
Sebagaimana yang pernah dikatakan oleh Rasulullah saw., yang bersumber dari Abu Sa'id Al-Khudri, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:
أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ
"Jihad yang paling utama ialah mengatakan kebenaran (berkata yang baik) di hadapan penguasa yang zalim." (H.R. Abu Daud no. 4344, Tirmidzi no. 2174, Ibnu Majah no. 4011. Al-Hafizh Abu Thohir mengatakan bahwa hadis ini hasan).
Terkait aktivitas dakwah kepada penguasa juga pernah dicontohkan oleh salah satu sahabat yakni Abu Sa'id Al-Khudri yang pernah menegur atau memberikan nasihat secara langsung kepada seorang gubernur saat melakukan pelanggaran. Dan itu disampaikan tanpa rasa takut, serta didasarkan pada kewajiban menyampaikan kebenaran. Sehingga, satu-satunya solusi yang dapat menyelesaikan hanyalah aturan Islam. Sebuah keharusan bagi kita semua untuk kembali kepada Islam secara kafah atau menyeluruh agar keadilan yang sejati dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
Wallahu a'lam bishawab.[]
0 Komentar