Oleh: Hesti Daswita, S.E.
(Kontributor Visualiterasi Media)
Vivisualiterasi.com - Bagi sebagian warga Sumatera dan Kalimantan, bulan Oktober 2026 dimulai dengan pemandangan yang sudah terlalu familiar: langit abu-abu, matahari yang pucat, dan udara yang membuat mata perih. Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) beserta kabut asap yang ditimbulkannya kini menjadi isu lingkungan yang paling menonjol di Indonesia. Persoalannya bukan hanya soal api yang menyala di satu dua titik, melainkan mencakup kesehatan masyarakat, transportasi, ekosistem, bahkan hubungan dengan negara tetangga.
Pada awal Oktober, data BMKG menunjukkan kabut asap menyebar di hampir seluruh Pulau Sumatera, dan sebagian besar asap berasal dari karhutla di lahan gambut (Kompas, 05/10/2026). Beberapa hari kemudian, Satelit Himawari yang diolah BMKG menampilkan bahwa karhutla tidak lagi terbatas di Sumatera dan Kalimantan, tetapi juga muncul di Papua, sehingga kabut asap terpantau dari ujung barat hingga ujung timur Indonesia. Asap dari Sumatera bahkan terdeteksi sampai Semenanjung Malaysia dan Singapura.
Hingga tanggal 21 dan 22 Oktober, situasi belum benar-benar reda. Asap kiriman dari Kalimantan dan Sumatera Selatan kembali menyelimuti seluruh wilayah Sumatera Utara (CNN Indonesia, 2026), sementara kabut asap pekat masih terlihat di perairan Sumatera dan Kalimantan. Petugas gabungan bersama warga memadamkan api dan membasahi lahan gambut agar bara di bawah permukaan tidak menyala kembali.
Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia merupakan dampak sistemik dari kebijakan privatisasi lahan hutan kepada korporasi demi keuntungan kapitalistik, bukan sekadar bencana alam. Karut-marut penanganan dan pernyataan pejabat yang minim empati mencerminkan kelalaian negara dalam menjalankan fungsi perlindungan publik.
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menyatakan bahwa karhutla bukan sekadar bencana musiman akibat faktor cuaca (seperti El Nino), melainkan sebuah kejahatan terstruktur. Hal ini disampaikan melalui siaran pers resmi WALHI Kalimantan pada tanggal 31 Oktober 2026, yang diperkuat dengan bukti lapangan berdasarkan hasil dokumentasi akumulasi ratusan ribu titik panas (hotspot) yang terkonsentrasi di wilayah ekosistem esensial gambut dan hutan.
Komnas HAM menegaskan juga menekankan bahwa karhutla bukan sekadar peristiwa alam, melainkan diduga kuat bersumber dari kelalaian, pembiaran, buruknya tata kelola konsesi, serta lemahnya penegakan hukum. Dampak karhutla berupa kabut asap merampas hak warga atas lingkungan hidup yang baik dan sehat (sesuai Pasal 28H ayat 1 UUD 1945) serta hak atas kesehatan. Hal ini dinyatakan dalam Keterangan Pers Komnas HAM Nomor 55/HM.00/XI/2026 tentang Hasil Pemantauan Dampak Karhutla dalam Pemenuhan HAM dan liputan nasional di Kompas.com.
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dengan tegas menyatakan "kelalaian negara dalam perlindungan publik" pelanggaran hak asasi manusia.
Data Penegakan Hukum Kepolisian (Polri dan KLHK)
Penetapan status hukum kepada puluhan korporasi menjadi bukti konkret otentik bahwa sektor swasta demi motif keuntungan kapitalistik menggunakan cara-cara murah (pembakaran) untuk pembukaan/pembersihan lahan.
- Bukti Empiris: Laporan Bareskrim Polri dan Kementerian Lingkungan Hidup yang menyegel puluhan korporasi (termasuk Penanaman Modal Asing dari Malaysia dan Singapura) membuktikan bahwa sumber api sengaja dibiarkan berkobar di wilayah konsesi mereka karena sarana prasarana pemadam internal yang tidak memadai.
- Privatisasi Mengubah Hutan Menjadi Komoditas Eksploitatif: Penyerahan lahan hutan berskala besar kepada korporasi swasta (konsesi) menggeser fungsi hutan dari wilayah resapan air dan penyangga ekologis menjadi aset kapitalistik. Demi mengejar margin keuntungan yang tinggi dan menekan biaya produksi, metode pembakaran lahan (slash-and-burn) sengaja dibiarkan atau dipilih karena jauh lebih murah dibandingkan pembersihan lahan mekanis yang ramah lingkungan.
- Kelalaian Struktural dalam Pengawasan dan Penegakan Hukum: Banyaknya korporasi yang disegel tanpa adanya efek jera yang masif membuktikan lemahnya fungsi kontrol negara. Negara lalai dalam memastikan bahwa setiap pemegang izin konsesi memiliki sarana prasarana pencegahan kebakaran yang memadai, sehingga ketika api berkobar di wilayah privat mereka, fasilitas internal gagal memadamkannya dan berdampak meluas ke masyarakat.
- Pelanggaran Hak Hidup dan Lingkungan Hidup yang Abai Empati: Pernyataan pejabat publik yang kerap menyalahkan faktor alam (seperti El Nino) tanpa melihat akar masalah korporasi mencerminkan pengabaian hak asasi manusia. Karhutla menghasilkan asap beracun yang merampas hak warga negara untuk menghirup udara bersih, mengganggu kesehatan (ISPA), merusak roda ekonomi, dan merampas ruang hidup masyarakat adat/lokal demi keuntungan segelintir pemilik modal.
Solusi Islam dalam Menghadapi Situasi Ini
Dalam hukum Islam (fikih lingkungan/fikih al-bi'ah), hutan dan lahan luas yang menguasai hajat hidup orang banyak dikategorikan sebagai kepemilikan umum (al-milkiyyah al-'ammah), bukan milik pribadi ataupun milik negara secara mutlak.
1. Larangan Privatisasi Sumber Daya Publik: Negara tidak boleh menyerahkan pengelolaan hutan secara eksklusif kepada korporasi jika hal itu membawa kerusakan (dharar) bagi masyarakat luas.
2. Prinsip Maslahah Mursalah (Kemaslahatan Umum): Kebijakan tata ruang dan izin lahan harus berorientasi pada proteksi lingkungan dan kesejahteraan rakyat, bukan pada akumulasi kekayaan segelintir elit.
3. Penegakan Hukum Takzir yang Tegas: Negara wajib memberikan sanksi berat (bisa berupa pencabutan izin permanen hingga denda finansial yang besar untuk pemulihan alam) kepada korporasi yang terbukti merusak bumi.
Di dalam Al-Qur'an dan hadis sudah disampaikan dengan jelas tindakan terhadap eksploitasi.
Islam mengkritik keras keserakahan manusia yang menyebabkan kerusakan lingkungan demi motif ekonomi:
Kerusakan akibat ulah manusia: "Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)." (Q.S. Ar-Rum: 41)
Monopoli lahan demi keuntungan sepihak: Rasulullah saw. bersabda mengenai sumber daya yang tidak boleh dimonopoli oleh individu atau korporasi: "Kaum muslimin berserikat (memiliki hak yang sama) dalam tiga hal: air, padang rumput (termasuk hutan/lahan hijau), dan api." (H.R. Abu Dawud)
Di setiap fase kehidupan, Allah menawarkan solusi, yaitu kembali kepada Islam, mengikuti jejak kepemimpinan Nabi Muhammad saw. dan pengikutnya yang mampu menjadi solusi di setiap persoalan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Wallahu a'lam bishawab.[]
0 Komentar