Oleh: Mila Ummu Muthiah
(Aktivis Muslimah)
Vivisualiterasi.com - Polemik ijazah Joko Widodo bukan sekadar persoalan selembar dokumen akademik. Perkara yang telah berlangsung bertahun-tahun ini justru membuka pertanyaan lebih mendasar. Apakah sistem peradilan kita benar-benar berorientasi pada pencarian kebenaran, atau hanya sibuk menjalankan prosedur hukum? Ketika keraguan publik terus bertahan, artinya ada sesuatu yang patut dikritisi dari wajah peradilan hari ini. Sebab, krisis kepercayaan publik menjadi alarm bahwa hukum tidak cukup hanya berjalan sesuai prosedur, tetapi harus mampu menghadirkan "keadilan" yang nyata.
Polemik keaslian ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, telah menjadi perbincangan publik selama bertahun-tahun. Universitas Gadjah Mada (UGM) telah menyatakan bahwa Jokowi merupakan alumnus Fakultas Kehutanan. Bareskrim Polri juga menyampaikan hasil pemeriksaan yang menyatakan ijazah yang diperiksa autentik.
Namun, pihak yang mempersoalkan ijazah tersebut masih menyampaikan sejumlah pertanyaan, antara lain mengenai transkrip nilai, Kartu Hasil Studi (KHS), catatan registrasi perkuliahan, dan kronologi kegiatan akademik. Pertanyaan-pertanyaan itu merupakan klaim yang tetap harus diuji melalui mekanisme pembuktian, bukan langsung dianggap sebagai bukti pemalsuan.
Di sisi lain, Jokowi pernah menyebut sekitar 18 persen masyarakat atau kurang lebih 34 juta orang masih mempercayai tuduhan ijazah palsu. Angka ini menunjukkan bahwa persoalan tersebut telah melampaui sengketa dokumen. Ia telah menyentuh kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan, aparat penegak hukum, dan sistem peradilan. (news.detik.com, 6-11-2026)
Bahkan, muncul usulan penggunaan teknologi forensik, termasuk uji radiokarbon atau carbon dating. Memang, teknologi ini dapat memperkirakan usia material organik tertentu, tetapi tidak otomatis menentukan kapan sebuah ijazah dicetak atau diterbitkan. Pemeriksaan harus dilengkapi analisis tinta, kertas, tanda tangan, hologram, serta pencocokan arsip akademik.
Hukum Terjebak Formalitas
Persoalan mendasarnya adalah kecenderungan sistem peradilan sekuler kapitalisme yang menempatkan prosedur formal sebagai pusat penyelesaian perkara. Dalam model peradilan adversarial, masing-masing pihak berhadapan untuk mempertahankan argumentasinya, sementara hakim hanya menilai pada bukti yang diajukan. Mekanisme ini memang memberikan ruang pembelaan. Namun, ketika terlalu terjebak pada formalitas, proses hukum berisiko kehilangan orientasi substantifnya, yakni menemukan kebenaran dan mewujudkan keadilan.
Hukum akhirnya dapat dipersepsikan hanya sebagai arena pertarungan pihak-pihak yang memiliki kemampuan, sumber daya, dan akses berbeda. Mereka yang kuat secara finansial dan politik berpotensi memiliki posisi lebih menguntungkan dibandingkan masyarakat biasa. Inilah salah satu problem mendasar ketika hukum beroperasi dalam tatanan yang tidak sepenuhnya terbebas dari pengaruh kekuasaan dan kepentingan.
Lebih ironis lagi, ketika teknologi semakin maju, pemeriksaan dokumen semestinya dapat dilakukan secara lebih komprehensif dan transparan. Mengapa potensi ilmu pengetahuan tidak dimaksimalkan untuk membuktikan kebenaran? Mengapa masyarakat justru terus disuguhi perdebatan yang tidak kunjung meredakan keraguan?
Tentu, lamanya proses hukum tidak otomatis membuktikan adanya intervensi atau kegagalan hakim. Institusi peradilan semestinya memahami bahwa kepercayaan publik tidak cukup dibangun melalui pernyataan bahwa prosedur telah dijalankan. Kepercayaan lahir ketika prosesnya terbuka, pembuktiannya dapat diuji, dan putusannya mampu menjawab persoalan secara meyakinkan.
Inilah wajah problematis sistem hukum sekuler kapitalisme. Hukum berpotensi lebih menonjol sebagai mekanisme administratif daripada instrumen yang sungguh-sungguh menghadirkan keadilan.
Oleh sebab itu, penyelesaian polemik ijazah Jokowi melalui pengadilan dalam sistem sekuler kapitalisme patut dipertanyakan. Sebab, independensi lembaga peradilan masih dibayangi persoalan serius, mulai dari kasus korupsi yang melibatkan hakim hingga potensi intervensi kekuasaan dan kepentingan ekonomi. Hakim semestinya menjadi penjaga keadilan, tetapi bagaimana kepercayaan publik dapat tumbuh jika lembaga peradilan justru kerap terseret praktik suap dan rentan terhadap tekanan? Bahkan, penguasa dapat menggunakan kekuatan politiknya, sementara oligarki memiliki kekuatan modal untuk memengaruhi proses hukum.
Peradilan Berlandaskan Syariat
Dalam perspektif Islam, menegakkan hukum bukan sekadar menjalankan prosedur, melainkan amanah untuk mewujudkan keadilan berdasarkan ketentuan Allah Swt. Hal ini sebagaimana firman-Nya:
وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ
"Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim." (Q.S. Al-Ma'idah: 45).
Prinsip tersebut menjadi landasan bahwa hukum harus berpijak pada syariat, bukan tunduk pada kepentingan kekuasaan maupun tekanan pihak tertentu.
Dalam persoalan pembuktian, fikih Islam menetapkan bahwa beban pembuktian pada dasarnya berada di tangan pihak yang mengajukan tuduhan. Namun, pihak tertuduh juga dianjurkan menunjukkan bukti-bukti bantahan untuk menghilangkan keraguan dan prasangka. Bahkan, menurut pandangan fikih, anjuran tersebut dapat menjadi kewajiban bagi seseorang yang memiliki kedudukan sebagai pemimpin atau panutan masyarakat.
Di samping itu, peradilan Islam tidak menutup diri terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pemeriksaan forensik dokumen, analisis tinta dan kertas, digital forensik, hingga uji radiokarbon dapat dimanfaatkan sebagai alat bantu pembuktian. Tentu, hasilnya harus dinilai secara objektif berdasarkan kompetensi ahli dan ketepatan metode ilmiah. Dengan demikian, teknologi berfungsi sebagai sarana untuk memperjelas fakta, sedangkan syariat menjadi landasan dalam menetapkan keadilan.
Oleh karena itu, membangun peradilan Islam bukan sekadar mengganti prosedur hukum, melainkan menghadirkan sistem yang menempatkan syariat sebagai landasan, hakim sebagai pemegang amanah, dan keadilan sebagai tujuan. Islam tidak menolak kemajuan zaman, tetapi mengarahkan ilmu pengetahuan dan teknologi agar digunakan untuk mengungkap kebenaran, bukan menjadi alat kepentingan kekuasaan. Wallahu a'lam bishawab.[]
0 Komentar