Oleh: Istiqamah Mansur
(Kontributor Visualiterasi Media)
Vivisualiterasi.com - Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali menyelimuti sejumlah wilayah di Sumatra dan Kalimantan. Bencana yang terus berulang ini bukan sekadar persoalan lingkungan, melainkan telah menjadi ancaman serius bagi kehidupan masyarakat. Langit yang seharusnya menjadi ruang terbuka untuk menikmati udara segar justru tertutup asap pekat. Aktivitas masyarakat terganggu, sekolah harus menyesuaikan kegiatan pembelajaran, pekerjaan menjadi semakin berisiko, bahkan kesehatan dan keselamatan jiwa berada dalam ancaman. Karhutla seolah menjadi persoalan tahunan yang terus datang tanpa penyelesaian menyeluruh. Setiap musim kemarau, masyarakat kembali dihadapkan pada persoalan yang sama: hutan terbakar, udara tercemar, aktivitas ekonomi terganggu, dan warga harus menanggung dampak yang tidak ringan. Ironisnya, masyarakat yang tidak memiliki kendali atas kebijakan pengelolaan hutan justru menjadi pihak yang paling merasakan akibatnya.
Persoalan ini semakin memprihatinkan ketika kualitas udara di sejumlah wilayah mencapai kategori sangat berbahaya bagi kesehatan. Kabut asap tidak lagi sekadar mengganggu jarak pandang, tetapi menjadi ancaman nyata bagi sistem pernapasan manusia, terutama anak-anak, lansia, ibu hamil, dan masyarakat yang memiliki penyakit bawaan seperti asma.
Karhutla dan Ancaman Serius bagi Kehidupan Masyarakat
Pemberitaan BBC News Indonesia pada 8 Oktober 2026 mengungkapkan kondisi karhutla di sejumlah wilayah Sumatra dan Kalimantan yang semakin mengkhawatirkan. Indeks kualitas udara di beberapa wilayah dilaporkan mencapai fase membahayakan. Paparan asap menyebabkan berbagai gangguan kesehatan, mulai dari mata perih, batuk, iritasi tenggorokan, hingga gangguan pernapasan. Dampak tersebut bukan hanya dirasakan oleh masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi kebakaran. Asap dapat terbawa angin dan menyebar ke wilayah yang jauh dari titik api. Akibatnya, masyarakat yang tidak berada di sekitar hutan terbakar sekalipun tetap berpotensi terpapar polusi udara.
Salah satu ancaman terbesar berasal dari partikel halus PM2.5 yang terkandung dalam asap kebakaran. Ukurannya yang sangat kecil memungkinkan partikel tersebut masuk jauh ke dalam paru-paru dan menimbulkan gangguan kesehatan. Paparan dalam jangka panjang juga berkaitan dengan peningkatan risiko penyakit pernapasan dan gangguan kesehatan lainnya. Persoalan ini semakin memilukan ketika muncul kabar meninggalnya warga yang diduga berkaitan dengan paparan kabut asap. Seorang pengemudi ojek online di Palembang, Sumatra Selatan, dilaporkan meninggal dunia setelah mengalami sesak napas. Korban diketahui memiliki riwayat penyakit asma dan selama periode kabut asap sering mengalami batuk serta gangguan pernapasan. Kisah serupa juga datang dari Kalimantan Selatan. Seorang guru sekolah dasar bernama Lisna dilaporkan meninggal dunia setelah mengalami sesak napas di tengah kondisi kabut asap. Berdasarkan penuturan keluarga, korban memiliki riwayat asma yang semakin sering kambuh selama periode kabut asap menyelimuti wilayah tersebut.
Kedua peristiwa ini menjadi gambaran betapa seriusnya ancaman karhutla terhadap kehidupan masyarakat. Meskipun hubungan langsung antara paparan asap dan penyebab kematian masing-masing korban masih memerlukan pembuktian medis, kejadian tersebut tidak boleh dipandang sebelah mata. Di balik pemberitaan itu terdapat keluarga yang kehilangan anggota keluarganya, anak-anak yang kehilangan orang tua, serta masyarakat yang harus menghadapi ketidakpastian keselamatan ketika menghirup udara setiap hari.
Sungguh memprihatinkan ketika seseorang harus tetap bekerja di tengah udara yang membahayakan karena tuntutan memenuhi kebutuhan hidup. Pengemudi ojek online, pedagang, buruh, petani, dan pekerja lainnya tidak selalu memiliki pilihan untuk menghentikan aktivitasnya. Mereka harus tetap keluar rumah demi mendapatkan penghasilan, meskipun risiko kesehatan mengintai. Di sinilah terlihat bahwa karhutla bukan hanya bencana ekologis, tetapi juga persoalan sosial dan ekonomi. Masyarakat kehilangan kenyamanan, kesehatan, produktivitas, bahkan berhadapan dengan risiko kehilangan nyawa.
Karhutla yang berlangsung selama berbulan-bulan memperlihatkan bahwa persoalan ini tidak cukup diselesaikan hanya dengan melakukan pemadaman ketika api sudah membesar. Penanganan bencana seharusnya dimulai jauh sebelum kebakaran terjadi. Pemerintah perlu melakukan pencegahan, pengawasan kawasan rawan kebakaran, pemeliharaan ekosistem gambut, pengendalian aktivitas pembukaan lahan, serta penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.
Karhutla memang dapat dipengaruhi faktor alam, seperti suhu tinggi, kekeringan, dan kondisi lahan yang mudah terbakar. Namun, faktor manusia dan tata kelola lahan juga tidak dapat diabaikan. Lahan gambut yang mengalami pengeringan, pembukaan kawasan tanpa pengelolaan yang baik, serta aktivitas pembakaran lahan dapat meningkatkan risiko kebakaran. Ketika pengawasan dan pencegahan tidak berjalan optimal, kebakaran dapat meluas dan sulit dikendalikan.
Karena itu, persoalan karhutla perlu dilihat secara menyeluruh. Tidak cukup hanya menyalahkan musim kemarau atau kondisi cuaca. Harus ada evaluasi terhadap kebijakan pengelolaan hutan, pemberian izin usaha, pengawasan konsesi, dan tanggung jawab pihak-pihak yang mengelola kawasan hutan maupun lahan.
Negara dan Tanggung Jawab Melindungi Keselamatan Rakyat
Negara memiliki tanggung jawab besar dalam menjamin keselamatan masyarakat. Kesehatan dan lingkungan yang layak bukanlah kemewahan, melainkan bagian dari kebutuhan dasar manusia yang harus dilindungi.
Dalam kondisi darurat karhutla, negara tidak boleh hanya hadir melalui pernyataan keprihatinan atau imbauan kepada masyarakat agar mengurangi aktivitas di luar rumah. Kehadiran negara harus diwujudkan melalui tindakan nyata dan menyeluruh. Masyarakat membutuhkan pelayanan kesehatan yang mudah diakses, posko kesehatan, distribusi masker yang sesuai dengan risiko paparan, pemeriksaan kesehatan bagi kelompok rentan, serta fasilitas penanganan darurat yang memadai.
Anak-anak, lansia, ibu hamil, dan penderita penyakit pernapasan harus menjadi kelompok prioritas. Ketika kualitas udara berada pada kategori berbahaya, pemerintah perlu mengambil kebijakan yang melindungi keselamatan mereka, termasuk pengaturan kegiatan sekolah dan pekerjaan yang mengharuskan masyarakat beraktivitas di luar ruangan. Namun, perlindungan masyarakat tidak boleh berhenti pada penanganan dampak. Pemerintah juga harus memastikan bahwa sumber bencana ditangani sampai tuntas.
Apabila terdapat perusahaan atau individu yang terbukti melakukan pembakaran lahan, tindakan hukum harus dilaksanakan secara tegas tanpa pandang bulu. Penegakan hukum tidak boleh berhenti pada masyarakat kecil, sementara pihak yang memiliki kekuatan ekonomi justru sulit dimintai pertanggungjawaban.
Negara harus memastikan bahwa keuntungan ekonomi tidak ditempatkan lebih tinggi daripada keselamatan manusia dan kelestarian lingkungan. Dalam perspektif kritis terhadap sistem sekuler kapitalis, persoalan karhutla dapat dikaitkan dengan paradigma pembangunan yang terlalu berorientasi pada keuntungan ekonomi dan pemanfaatan sumber daya alam. Ketika hutan lebih banyak dipandang sebagai komoditas ekonomi, kepentingan ekologis dan keselamatan masyarakat berpotensi tersisihkan.
Negara sebagai Ra'in dan Junnah
Islam memandang bahwa negara memiliki tanggung jawab besar dalam mengurus dan melindungi rakyatnya. Kekuasaan bukanlah sarana untuk memperoleh keuntungan, melainkan amanah yang kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt.
Rasulullah saw. bersabda: "Imam (pemimpin) adalah ra'in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang diurusnya." (H.R. Bukhari dan Muslim).
Hadis ini menegaskan bahwa seorang pemimpin memiliki kewajiban untuk mengurus berbagai kebutuhan rakyat, termasuk menjamin keamanan, kesehatan, kesejahteraan, serta perlindungan terhadap berbagai ancaman yang membahayakan kehidupan mereka. Negara tidak boleh membiarkan masyarakat berjuang sendiri menghadapi bencana yang mengancam keselamatan jiwa. Negara harus hadir dengan kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat, bukan sekadar mempertimbangkan keuntungan ekonomi.
Selain sebagai ra'in, negara juga memiliki fungsi sebagai junnah atau pelindung. Rasulullah saw. bersabda: "Sesungguhnya imam itu adalah perisai, orang-orang berperang di belakangnya dan berlindung dengannya." (H.R. Bukhari dan Muslim)
Makna junnah menunjukkan bahwa pemimpin dan negara harus menjadi pelindung masyarakat dari berbagai ancaman. Dalam konteks karhutla, perlindungan tersebut diwujudkan melalui kebijakan pencegahan kebakaran, pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab, pelayanan kesehatan, penanggulangan bencana, serta penegakan hukum. Negara tidak cukup hanya mengimbau masyarakat untuk menjaga kesehatan ketika kabut asap telah menyelimuti permukiman. Negara harus berupaya mencegah terjadinya bencana sejak awal.
Pengelolaan Hutan dalam Perspektif Syariat Islam
Islam memiliki prinsip yang jelas dalam menjaga alam dan mengelola sumber daya. Manusia diberikan amanah sebagai khalifah di bumi, bukan sebagai pihak yang bebas mengeksploitasi alam tanpa batas.
Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-A'raf ayat 56: "Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik."
Ayat tersebut memberikan peringatan agar manusia tidak melakukan tindakan yang menyebabkan kerusakan di muka bumi.
Dalam konteks pengelolaan hutan, prinsip ini mengandung konsekuensi bahwa pemanfaatan sumber daya alam harus memperhatikan keberlanjutan, kemaslahatan masyarakat, dan keseimbangan lingkungan. Hutan bukan sekadar aset ekonomi yang dapat dieksploitasi demi keuntungan segelintir pihak. Hutan memiliki fungsi ekologis yang sangat penting, mulai dari menjaga keseimbangan ekosistem, menyimpan karbon, mengatur tata air, hingga menjadi habitat berbagai makhluk hidup.
Dalam pandangan Islam, sumber daya alam yang termasuk kepemilikan umum harus dikelola untuk kemaslahatan masyarakat. Negara berkewajiban memastikan pengelolaannya tidak menimbulkan kerusakan dan tidak memberikan kesempatan kepada pihak tertentu untuk menguasai kekayaan yang menjadi hak masyarakat secara tidak adil. Oleh karena itu, kebijakan pengelolaan hutan harus mempertimbangkan kepentingan jangka panjang. Negara harus melakukan pengawasan terhadap kawasan hutan, menjaga ekosistem gambut, mencegah pembukaan lahan yang merusak, serta memastikan pemanfaatan sumber daya alam tidak mengorbankan kehidupan masyarakat.
Penegakan Sanksi yang Tegas dan Berkeadilan
Salah satu persoalan yang perlu mendapatkan perhatian serius adalah penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan. Pembakaran yang dilakukan secara sengaja dan melanggar ketentuan hukum harus mendapatkan sanksi yang memberikan efek pencegahan. Penegakan hukum harus menyentuh seluruh pihak yang terbukti bertanggung jawab, baik individu maupun korporasi.
Dalam Islam, tindakan yang menimbulkan kerusakan dan membahayakan masyarakat tidak dapat dibenarkan. Setiap perbuatan harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan syariat. Penerapan sanksi dalam sistem hukum Islam memiliki tujuan untuk menjaga kemaslahatan, mencegah kejahatan, dan melindungi masyarakat. Bentuk sanksi terhadap tindakan pembakaran hutan tidak bisa disamaratakan, tetapi ditentukan berdasarkan jenis pelanggaran, unsur kesengajaan, dampak, serta ketentuan hukum syariat yang berlaku. Prinsip keadilan harus menjadi dasar penegakan hukum. Tidak boleh ada perlakuan istimewa bagi pihak yang memiliki kekuatan ekonomi maupun kedudukan tertentu. Dengan demikian, penegakan hukum bukan hanya bertujuan menghukum pelaku setelah kerusakan terjadi, melainkan juga menciptakan pencegahan agar perbuatan serupa tidak terus berulang.
Persoalan kabut asap seharusnya menyadarkan kita bahwa kesehatan masyarakat tidak dapat dipisahkan dari kebijakan negara dalam mengelola lingkungan dan sumber daya alam. Ketika udara tercemar, masyarakat kehilangan salah satu kebutuhan paling mendasar dalam kehidupannya. Setiap orang membutuhkan udara bersih untuk bernapas. Namun, ketika kabut asap menyelimuti permukiman, kebutuhan dasar tersebut justru terancam. Masyarakat tidak seharusnya terus-menerus menjadi korban dari persoalan yang tidak mereka ciptakan. Mereka berhak mendapatkan lingkungan yang sehat, pelayanan kesehatan yang layak, serta perlindungan dari ancaman bencana. Negara harus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pengelolaan hutan dan lahan. Pencegahan karhutla harus menjadi prioritas, bukan sekadar respons ketika api sudah menyebar luas. Perlu ada pengawasan yang konsisten, transparansi dalam pengelolaan kawasan hutan, penindakan terhadap pelanggaran, pemulihan ekosistem yang rusak, serta pelayanan kesehatan yang menjangkau seluruh masyarakat terdampak.[]
0 Komentar