Oleh: Murni Supirman
(Aktivis Muslimah)
Vivisualiterasi.com - Polemik penghapusan konten perihal karhutla terus bergulir, bahkan menjadi isu yang masih hangat diperbincangkan di platform media sosial. Banyak spekulasi beredar liar menyikapi masalah ini, arahnya tentu tertuju pada aktivitas Komdigi selaku penyedia layanan komunikasi digital yang dianggap terlibat dalam serangkaian penghapusan konten-konten tentang karhutla. Bahkan kasus ini melibatkan Meta AI yang menjadi landasan masyarakat atas kebenaran yang diungkapkan.
Menyikapi banyaknya tuduhan yang dianggap tidak mendasar, Kementerian Komunikasi dan Digital akhirnya meminta kejelasan dari Meta terkait respons Meta AI yang menuding Komdigi telah membatasi konten kebakaran hutan dan lahan. Merespons tuduhan tersebut, Mediodecci Lustarini dari Komdigi mengingatkan masyarakat bahwa jawaban kecerdasan buatan tersebut bukanlah pernyataan resmi perusahaan ataupun bukti arahan pemerintah karena adanya potensi halusinasi AI yang menyesatkan. Ia mengimbau agar informasi penting dari AI selalu diverifikasi lewat sumber yang valid.
Sebelumnya, Meta AI di platform Threads mengakui Instagram memblokir sejumlah akun demo dan konten kritik atas permintaan hukum dari Komdigi pada Rabu (21/10) (cnnindonesia.com).
Terlepas dari itu semua, adanya penghapusan sepihak video investigasi ilmiah milik Nalar Rawat dari platform TikTok hanya dalam waktu 16 jam setelah dipublikasikan tentu menimbulkan pertanyaan besar di benak masyarakat, padahal info yang disampaikan berbasis data lengkap. Jadi wajar hal ini memicu gelombang kritik keras. Padahal, konten tersebut disusun berbasis riset ketat yang merujuk pada data satelit resmi NASA Worldview, laporan Reuters, serta enam jurnal ilmiah internasional.
Video tersebut bermaksud memperingatkan publik mengenai bahaya nyata kubah karbon monoksida (CO) dan lonjakan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) yang menembus angka ekstrem 1.200 di Kalimantan Tengah. Jelas ini bertujuan membangun informasi, baik itu untuk pemerintah agar lebih sigap, juga untuk masyarakat yang terdampak agar lebih berhati-hati. Sebab, keselamatan dan perlindungan adalah hak warga yang terdampak, bahkan video ini justru membantu pemerintah untuk mengevaluasi dan cepat tanggap merespons berbagai aduan agar penanganannya bisa lebih efisien.
Langkah sensor digital tanpa penjelasan spesifik ini dinilai nyata sebagai bentuk pembungkaman suara kritis berbasis sains di tengah bencana kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla). (cnnindonesia.com)
Dampak dari karhutla ini tidak main-main. Sebanyak 283.270 warga di tujuh provinsi dilaporkan menderita gangguan pernapasan akut. Asap dari lahan gambut yang kaya akan karbon monoksida serta partikel halus PM2.5 membawa ancaman fatal yang membahayakan kesehatan masyarakat luas, terutama bagi kelompok rentan seperti ibu hamil dan penderita penyakit jantung. Ketika hak dasar rakyat atas kesehatan dan lingkungan hidup yang bersih berhadapan langsung dengan kegagalan struktural penanganan bencana, pembatasan konten semacam ini justru semakin memperburuk transparansi informasi publik. (cnnindonesia.com)
Secara analitis, fenomena sensor digital ini menunjukkan kerapuhan mendasar dari ruang kebebasan berekspresi di bawah naungan sistem demokrasi saat ini. Sistem yang selama ini menggaungkan kebebasan berpendapat dan keterbukaan informasi terbukti gagal menjamin hak masyarakat untuk menyuarakan fakta dan kritik objektif.
Ketika kritik tersebut mulai menyentuh wilayah tanggung jawab negara dan menuntut akuntabilitas atas penanganan karhutla, janji-janji kebebasan berekspresi itu tampak hanya menjadi sekadar teori di atas kertas. Keterbatasan ruang siber ini mengonfirmasi bahwa suara kritis rakyat yang membela keselamatan publik kerap dikalahkan demi menjaga citra penguasa atau kepentingan ekonomi tertentu.
Melihat akar persoalan yang sistemik ini, Islam menawarkan konstruksi cara pandang yang mendasar dan solutif. Di dalam Islam, menjaga kelestarian lingkungan hidup dan menjamin keselamatan nyawa rakyat merupakan pilar utama dari tanggung jawab seorang penguasa. Setiap kebijakan yang diambil oleh pemimpin wajib berorientasi penuh pada kemaslahatan publik (maslahah al-'ammah), bukan untuk menutupi kelalaian atau mempertahankan citra keberhasilan penanganan bencana yang semu.
Lebih jauh lagi, aktivitas menyampaikan fakta lapangan yang jujur, mengoreksi ketimpangan kebijakan, dan mengingatkan penguasa atas kelalaiannya dalam melindungi rakyat bukanlah sebuah pelanggaran. Tindakan ini merupakan bagian integral dari ibadah mulia, yaitu amar makruf nahi mungkar serta muhasabah lil hukkam (mengoreksi penguasa).
Oleh karena itu, umat Islam diimbau tidak berhenti pada sekadar mengecam penghapusan konten di media sosial atau meratapi buruknya manajemen karhutla. Umat harus jeli melihat akar masalah pada sistem tata kelola sekuler saat ini yang cenderung menomorduakan keselamatan jiwa. Islam menempatkan penegakan hukum syariah sebagai fondasi utama dalam mengatur kehidupan dan kepemimpinan. Di bawah tata kelola Islam yang amanah, hak keselamatan rakyat serta kelestarian ruang hidup tidak akan pernah dikalahkan oleh ego kekuasaan maupun keserakahan ekonomi korporasi.
Umat tidak boleh berhenti bersuara atas kezaliman yang menimpa mereka, kekuatan dan persatuan umat adalah kunci keberhasilan melawan ketimpangan dan pengabaian penguasa atas kewajibannya melindungi, menjaga keberlangsungan hidup rakyatnya.
Wallahu a'lam.[]
0 Komentar