Oleh: Teti Ummu Alif
(Aktivis Dakwah dan Pegiat Literasi Kendari)
Vivisualiterasi.com - Geliat kampanye dan eksistensi gerakan LGBT yang kian berani menampakkan diri di ruang publik belakangan ini telah memicu gelombang kekhawatiran besar di tengah masyarakat. Bagi sebagian pihak, fenomena ini dianggap sebagai keniscayaan era modernitas, hak asasi manusia, dan kebebasan berekspresi. Namun, jika dibedah secara mendalam, gerakan ini bukan sekadar persoalan pilihan orientasi seksual personal.
Ia adalah penetrasi budaya dan kapitalisasi ideologi yang bergerak sebagai agenda global terstruktur. Target utamanya sangat jelas, meruntuhkan struktur sosial paling mendasar dalam peradaban manusia, yaitu institusi keluarga. Di titik krusial inilah, urgensi untuk memperkuat edukasi nilai-nilai agama, khususnya Islam, di ruang publik bukan lagi sekadar pilihan alternatif, melainkan sebuah kebutuhan darurat demi menjaga kedaulatan moral bangsa.
Anak Muda Adalah Target Utama
Mengapa anak muda, khususnya Generasi Z dan Alfa, menjadi target paling rentan? Karena mereka adalah generasi yang paling lama terpapar layar.
Mereka tidak lagi belajar tentang kehidupan dari orang tua dan guru. Mereka belajar dari TikTok, dari YouTube, dari serial, dari influencer yang mereka idolakan. Dan di ruang-ruang itu, penyimpangan dikemas dengan sangat rapi. Dikemas dengan narasi inklusivitas, dengan estetika modern, dengan pembelaan kaum tertindas, dengan bahasa victimhood yang membuat siapa pun yang menolaknya akan langsung dicap tidak toleran dan tidak beradab.
Secara sosiologis, strategi ini dikenal dengan istilah Overton Window. Sebuah teknik bertahap yang mengubah sesuatu yang dulunya dianggap tabu dan tidak terpikirkan, menjadi hal yang radikal, lalu lambat laun diterima, dan akhirnya dilegalkan oleh negara.
Perhatikan polanya. Dulu, hal ini dianggap unthinkable, tidak mungkin dibicarakan. Lalu menjadi radical, mulai dibicarakan sebagai wacana kebebasan. Lalu menjadi acceptable, mulai ditampilkan di film dan media. Lalu menjadi sensible, mulai dibela atas nama HAM. Lalu menjadi popular, mulai dirayakan. Dan akhirnya menjadi policy, dilegalkan oleh negara.
Jika ruang publik kita dibiarkan pasif, maka dalam beberapa dekade ke depan, standar moralitas ketimuran dan religiusitas Indonesia akan bergeser secara permanen. Kebebasan individu akan dipuja tanpa batas, sementara tanggung jawab sosial dan kelestarian peradaban akan diabaikan.
Bukti paling nyata dari pergeseran ini bisa kita lihat pada peringatan International Women's Day, 8 Maret 2026 kemarin di Jakarta. Acara yang mengusung nama Panggung Perempuan itu dihadiri lebih dari 500 peserta dari lebih 50 organisasi yang tergabung dalam Aliansi Perempuan Indonesia, bertempat di Taman Ismail Marzuki.
Di atas panggung yang seharusnya menjadi panggung perjuangan perempuan, testimoni yang disampaikan justru sudah melebur menjadi satu paket agenda. Mulai dari akses aborsi, pekerja LBQ yang mengalami diskriminasi berlapis, hingga korban kekerasan. Semua dibungkus dalam satu tema besar. "Perempuan bersatu melawan penghancuran atas tubuh".
Di sinilah kita harus jeli membaca pola. Hari Perempuan yang awalnya lahir dari perjuangan buruh perempuan untuk upah yang layak dan perlindungan kerja, kini digeser maknanya menjadi panggung legitimasi bagi agenda liberal, termasuk normalisasi LBQ dan aborsi. Perempuan yang sejati, yaitu perempuan dengan fitrahnya sebagai ibu, istri, dan penjaga peradaban, justru dikesampingkan. Yang dirayakan adalah perempuan yang melepaskan diri dari fitrah itu atas nama kebebasan atas tubuhnya sendiri.
Jika momentum sebesar Hari Perempuan saja bisa ditunggangi, maka tidak ada lagi ruang publik yang aman dari penetrasi ini.
Edukasi Agama Sebagai Kontra-Narasi
Selama ini, ada upaya sistematis dari kelompok liberal untuk memenjarakan agama hanya di dalam ruang-ruang privat. Agama dianggap tidak boleh ikut campur dalam urusan publik, hukum, dan kebijakan negara. Namun, membiarkan ruang publik vakum dari nilai-nilai spiritualitas adalah kesalahan fatal. Ketika nilai agama absen, maka ruang publik akan diisi oleh hedonisme, materialisme, dan liberalisme budaya.
Edukasi nilai agama di ruang publik tidak boleh lagi sekadar disampaikan dengan metode doktriner yang konvensional dan kaku. Ia harus bertransformasi menjadi kontra-narasi yang cerdas, ilmiah, dan relevan dengan tantangan zaman.
Umat Islam harus mampu menyajikan argumen rasional-keagamaan. Mengapa gaya hidup ini berbahaya bagi kesehatan biologis, kesehatan mental, hingga ancaman demografis. Mengapa fitrah laki-laki dan perempuan itu harus dimuliakan sesuai kodrat penciptaannya.
Ruang publik digital, seperti media sosial, podcast, dan portal berita, harus dibanjiri oleh konten-konten edukatif yang menguatkan kembali konsep fitrah manusia. Nilai-nilai Islam harus dinarasikan secara estetik dan persuasif, sehingga mampu menandingi narasi propaganda liberal yang tampak memikat namun sejatinya merusak. Dakwah hari ini harus secerdas algoritma yang berusaha merusak generasi kita.
Sinergi Negara, Keluarga, dan Masyarakat
Ikhtiar membentengi bangsa dari agenda global ini membutuhkan kerja kolektif yang terintegrasi dari tiga pilar utama.
Pertama, Pilar Keluarga. Orang tua wajib kembali mengambil peran sebagai madrasah pertama. Ketahanan keluarga Islam harus diperkuat melalui penanaman akidah yang kokoh sejak dini, pengawasan terhadap konsumsi digital anak, serta keterbukaan dialog dalam keluarga agar anak tidak mencari validasi identitas di luar rumah yang salah arah. Allah berfirman dalam Surah At-Tahrim ayat 6: "Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka."
Kedua, Pilar Masyarakat. Komunitas, organisasi kemasyarakatan, dan para ulama harus aktif melakukan dakwah komunitas yang merangkul, bukan sekadar memukul. Masyarakat harus menciptakan lingkungan sosial yang sehat, menyediakan ruang konsultasi psikologis-spiritual berbasis Islam bagi mereka yang memiliki kecenderungan menyimpang namun ingin kembali ke jalan fitrah.
Ketiga, Pilar Negara. Negara memiliki otoritas tertinggi untuk menjaga moralitas bangsa sesuai amanat Sila Pertama Pancasila dan Pasal 29 Ayat 1 UUD 1945. Pemerintah, melalui kementerian terkait dan aparat penegak hukum, harus bersikap tegas meregulasi, memblokir, dan menindak segala bentuk tayangan, aplikasi, serta kampanye terbuka yang mempromosikan LGBT di ruang publik. Melindungi anak bukan bentuk otoritarianisme. Itu adalah bentuk kehadiran negara yang paling mendasar.
Namun apakah sinergitas tersebut mampu terwujud dalam sistem hari ini? Pertanyaan ini harus kita jawab dengan jujur. Selama sistem yang berjalan hari ini masih berdiri di atas paradigma sekular-liberal yang memisahkan agama dari negara dan menempatkan kebebasan individu di atas segalanya, maka sinergi itu akan selalu timpang.
Keluarga disuruh kuat, tapi tontonan yang merusak dibiarkan bebas. Masyarakat disuruh berdakwah, tapi ruangnya dibatasi atas nama toleransi. Negara diminta tegas, tapi kebijakannya justru terikat pada tekanan agenda global, donor asing, dan kepentingan pasar. Selama sistemnya masih seperti ini, maka upaya keluarga dan masyarakat hanya akan menjadi tambal sulam yang mudah jebol.
Karena itu, sinergi tidak akan cukup hanya dengan imbauan moral. Ia membutuhkan keberanian politik untuk mengoreksi arah sistem itu sendiri, agar hukum, pendidikan, dan media tidak lagi netral terhadap nilai, melainkan berpihak secara jelas pada penjagaan fitrah, keluarga, dan moralitas bangsa. Tanpa koreksi sistemik itu, sinergi akan tetap menjadi wacana yang indah di atas kertas, tetapi rapuh di lapangan.
Pandangan Islam: Ini Soal Fitrah, Bukan Soal Benci
Islam tidak pernah memandang persoalan ini sebagai persoalan kebencian kepada manusia. Islam memandangnya sebagai persoalan fitrah.
Allah menegaskan dalam Al-Qur'an bahwa penciptaan manusia berpasang-pasangan, laki-laki dan perempuan, adalah bagian dari tanda-tanda kebesaran-Nya. Allah berfirman dalam Surah Ar-Rum ayat 21: "Dan di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang."
Sebaliknya, perilaku homoseksualitas secara tegas dikategorikan sebagai perbuatan fahisyah, kekejian yang melampaui batas, yang merusak tatanan alamiah penciptaan. Sebagaimana dikisahkan dalam Al-Qur'an mengenai kaum Nabi Luth 'alaihis salam. Allah berfirman dalam Surah Al-A'raf ayat 80—81: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan keji yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun sebelum kamu di dunia ini? Sungguh, kamu mendatangi laki-laki untuk melampiaskan nafsumu, bukan kepada perempuan. Bahkan kamu adalah kaum yang melampaui batas."
Islam memandang penyimpangan ini bukan sebagai takdir biologis yang tidak bisa diubah, melainkan sebagai penyakit spiritual dan psikologis yang dipicu oleh faktor lingkungan, lemahnya keimanan, serta gempuran pemikiran menyimpang. Oleh karena itu, melarang dan mencegah kampanye LGBT di ruang publik bukanlah bentuk diskriminasi atau kebencian terhadap manusia, melainkan manifestasi dari prinsip Maqashid Asy-Syariah, tujuan-tujuan syariat.
Pertama, menjaga agama (hifzhud din). Ketika agama dipaksa diam dan penyimpangan dipaksa bicara, maka agama itu sendiri yang sedang dirusak.
Kedua, menjaga jiwa (hifzhun nafs). Karena gaya hidup ini terbukti membawa risiko kesehatan biologis, risiko penyakit menular seksual, dan guncangan kesehatan mental yang tidak ringan.
Ketiga, menjaga keturunan (hifzhun nasl). Ketika keturunan rusak dan institusi keluarga runtuh, maka runtuh pula pondasi sebuah peradaban. Lihatlah negara-negara Barat yang melegalkan pernikahan sesama jenis. Hari ini mereka justru menghadapi ancaman demografis yang serius, berupa penurunan populasi dan resesi seks yang mengancam masa depan mereka sendiri.
Sejatinya, pertarungan antara benteng keluarga dan agenda global liberalisasi ini adalah kenyataan yang tidak bisa kita hindari. Kita tidak boleh bersikap permisif atas nama toleransi yang kebablasan. Menjaga ruang publik dari propaganda LGBT dengan menegakkan edukasi nilai agama adalah bentuk penyelamatan kemanusiaan yang hakiki.
Islam telah memberikan panduan yang paripurna untuk menjaga kesucian jiwa dan keturunan. Kini, pilihan ada di tangan kita sebagai sebuah bangsa: apakah kita akan membiarkan benteng moral keluarga kita runtuh perlahan tersapu arus global, atau kita berdiri tegak mengokohkannya dengan nilai-nilai ketuhanan demi keselamatan generasi masa depan Indonesia.
Wallahu a'lam.[]
0 Komentar