Oleh: Endang Setyowati
(Kontributor Visualiterasi Media)
Vivisualiterasi.com - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) nyatanya bukan sekadar persoalan rusaknya kawasan hutan dan lingkungan, tetapi juga berdampak serius bagi kehidupan masyarakat. Kabut asap yang ditimbulkan mengancam kesehatan warga, mengganggu aktivitas sehari-hari, sehingga menambah beban ekonomi keluarga.
Masyarakat harus menanggung berbagai kerugian, mulai dari biaya pengobatan, terganggunya pendidikan, hingga hilangnya sumber penghasilan. Ironisnya, bencana yang terus berulang ini seolah menjadi persoalan tahunan tanpa penyelesaian yang menyentuh akar masalah, yang akhirnya memakan korban jiwa.
Kematian akibat polusi udara di Indonesia diperkirakan melonjak 42 persen menjadi 5.310 jiwa pada September 2026 seiring memburuknya kebakaran hutan dan lahan yang meningkatkan paparan asap beracun di sejumlah wilayah. Sebanyak 3.560 kematian berkaitan dengan polusi akibat karhutla. Jumlah itu dua kali lipat daripada estimasi bulan sebelumnya.
Laporan terbaru Center for Research on Energy and Clean Air (CREA) pada Kamis (29/10/2026) mencatat bahwa selain asap kebakaran, polusi kronis dari emisi industri, kendaraan, dan pembakaran sampah menyebabkan sekitar 1.750 kematian pada September.
Angka tersebut menunjukkan bahwa krisis polusi udara tidak hanya berlangsung di wilayah yang terbakar. Ketika asap karhutla meluas, pencemaran dari aktivitas perkotaan dan industri tetap menjadi ancaman kesehatan, terutama di kawasan padat penduduk.
Katherine Hasan, analis CREA, mengatakan, sumber polusi selain karhutla juga sama berbahayanya sebagaimana asap pembakaran hutan dan lahan gambut. Di Jawa, polusi nonkarhutla masih menjadi penyebab utama kematian terkait pencemaran udara. Namun, meluasnya kebakaran di Kalimantan, Sumatra, Sulawesi, dan Papua menggeser sumber utama kematian akibat polusi ke asap karhutla secara nasional. (Kompas, 29/10/2026).
Dampak karhutla terhadap kesehatan tidak selalu terlihat secara langsung. Partikulat halus PM2,5 yang dihasilkan dari kebakaran dapat terbawa angin dan menyebar ke berbagai wilayah. Akibatnya, masyarakat yang tinggal jauh dari lokasi kebakaran pun berpotensi terpapar polusi udara dan mengalami gangguan kesehatan.
Selain kesehatan, karhutla juga mengancam perekonomian masyarakat. Aktivitas masyarakat terganggu, sumber penghasilan berkurang, bahkan sebagian masyarakat kehilangan kesempatan untuk bekerja. Kondisi ini tentu memperburuk keuangan rumah tangga, terutama keluarga yang menggantungkan hidup pada pekerjaan harian dan sektor yang terdampak kebakaran.
Dampak karhutla terhadap kesehatan dan ekonomi menunjukkan buruknya tata kelola hutan dan lahan. Rakyat harus menanggung kerugian akibat kerusakan lingkungan yang tidak mampu dicegah dan ditangani secara optimal oleh negara.
Lambatnya penanganan, lemahnya mitigasi, serta tidak maksimalnya pengawasan membuat kebakaran dapat meluas dan berlangsung dalam waktu panjang. Persoalannya, berakhirnya kebakaran tidak serta-merta mengakhiri penderitaan masyarakat. Polusi PM2,5 dapat menyebar jauh dari sumber kebakaran, sementara dampak kesehatan dapat berlangsung setelah api padam. Begitu pula kondisi ekonomi warga yang telah kehilangan pemasukan tidak langsung pulih hanya karena hujan turun dan kebakaran mereda.
Lebih jauh, karhutla tidak bisa dilepaskan dari paradigma kapitalisme dalam pengelolaan sumber daya alam. Sistem ini menempatkan hutan sebagai komoditas ekonomi yang dieksploitasi demi memperoleh keuntungan sebesar-besarnya.
Hutan tidak lagi dipandang sebagai ekosistem yang harus dijaga dan sumber kehidupan masyarakat, tetapi sebagai lahan produksi yang nilai utamanya diukur berdasarkan keuntungan semata. Dorongan untuk menekan biaya produksi dan memaksimalkan keuntungan dapat memicu praktik pembukaan lahan dengan cara membakarnya.
Di sisi lain, kapitalisme juga menempatkan negara sebatas regulator yang membuat aturan dan memberikan ruang besar bagi aktivitas korporasi. Regulasi yang seharusnya melindungi kepentingan rakyat justru lebih mengakomodasi kepentingan pemilik modal. Akibatnya, pengawasan dan penegakan hukum tidak selalu berjalan optimal. Rakyat pun berada dalam posisi rentan ketika berhadapan dengan kepentingan ekonomi korporasi.
Berbeda dengan kapitalisme, Islam menetapkan bahwa negara memiliki tanggung jawab besar dalam mengurus dan melindungi rakyat. Rasulullah saw. bersabda: "Imam (pemimpin) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang diurusnya." (H.R. Bukhari dan Muslim).
Maka, kebijakan penguasa seharusnya berorientasi pada kemaslahatan rakyat, bukan sekadar menjaga citra keberhasilan pemerintah. Penguasa tidak boleh lebih sibuk membangun narasi bahwa keadaan terkendali daripada menyelesaikan persoalan yang sesungguhnya.
Ketika asap karhutla telah menjadi ancaman nyata bagi kesehatan, keselamatan, dan kehidupan ekonomi masyarakat, yang dibutuhkan rakyat adalah pengakuan jujur terhadap kondisi di lapangan, keterbukaan informasi, serta tindakan nyata untuk menghentikan kebakaran dan memulihkan lingkungan. Bukan justru menutupi fakta, membatasi kritik, atau membungkam pihak-pihak yang menyampaikan kondisi sebenarnya.
Dalam Islam, menyampaikan kebenaran dan mengoreksi kebijakan penguasa yang menyimpang merupakan bagian dari aktivitas amar makruf nahi mungkar dan muhasabah lil hukkam. Keduanya merupakan kewajiban yang memiliki kedudukan mulia.
Masyarakat tidak boleh dilarang menyampaikan kritik selama dilakukan dengan cara yang benar. Sebaliknya, penguasa seharusnya membuka ruang kritik dan menjadikannya sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki kebijakan. Sebab, kritik bukanlah ancaman bagi kekuasaan, melainkan salah satu bentuk kepedulian terhadap urusan umat agar pemerintahan tetap berjalan sesuai ketentuan Allah Swt.
Dalam sejarah peradaban Islam telah memberikan teladan tentang betapa besar tanggung jawab seorang pemimpin. Sebagai contoh, tatkala Khalifah Umar bin Khattab ra. pernah mengungkapkan kekhawatirannya jika seekor keledai terperosok di jalan Irak karena khawatir Allah Swt. akan meminta pertanggungjawaban atas kelalaian dalam mengurus rakyat.
Sikap ini menggambarkan bahwa seorang pemimpin tidak hanya bertanggung jawab atas persoalan besar, tetapi juga terhadap setiap kesulitan dan penderitaan yang dialami rakyatnya. Kekuasaan bukanlah kehormatan untuk dibanggakan, melainkan amanah yang kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt.
Demikian pula dalam pengelolaan lingkungan, Khilafah memiliki konsep hima, yaitu kawasan tertentu yang ditetapkan untuk dilindungi demi kemaslahatan umum. Kawasan ini dapat berupa padang gembala dan wilayah yang memiliki fungsi ekologis penting.
Pengelolaannya berada dalam pengawasan negara agar tidak dieksploitasi secara semena-mena. Prinsip ini sejalan dengan ketentuan Islam mengenai kepemilikan umum, bahwa sumber daya alam yang termasuk milik umum tidak boleh dikuasai dan dimonopoli oleh individu atau korporasi demi kepentingan keuntungan pribadi. Negara berkewajiban mengelolanya untuk kepentingan seluruh rakyat.
Karena itu, sudah semestinya pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam dikembalikan kepada aturan Allah Swt. melalui penerapan syariat Islam secara kafah. Dengan sistem Islam, kekayaan alam dipandang sebagai amanah yang harus dikelola sesuai hukum syarak, bukan sekadar komoditas untuk mendatangkan keuntungan. Negara hadir bukan untuk melayani kepentingan korporasi atau mempertahankan citra kekuasaan, melainkan memastikan setiap rakyat memperoleh haknya atas lingkungan yang aman, sehat, dan terjaga.
Wallahu a'lam bishawab.[]
0 Komentar