Oleh: Finis
(Kontributor Visualiterasi Media)
Vivisualiterasi.com - Sebanyak 64.913 balita terserang infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia. Karhutla juga telah merenggut empat nyawa petugas dan relawan pemadam api. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) hingga Rabu (14/10/2026) pukul 16.00 WIB, jumlah kumulatif kasus ISPA di tujuh provinsi dan 63 kabupaten/kota terdampak mencapai 288.540 kasus. Sebanyak 64.913 kasus di antaranya dialami balita berusia 0—5 tahun, dengan tambahan 3.295 kasus baru yang dilaporkan pada hari tersebut. (RM.id, 17/10/2026).
Meski karhutla yang terjadi di negeri ini sudah berlangsung cukup lama dan berdampak buruk pada kondisi kesehatan masyarakat, pemerintah masih belum menetapkan kejadian ini sebagai bencana nasional, bahkan asap karhutla ini merambah pada negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Itu artinya, karhutla ini telah menjadi bencana lintas negara, namun pemerintah masih mengeklaim bahwa mereka masih sanggup menuntaskan masalah ini tanpa bantuan internasional.
Menurut data SiPongi (Sistem Pemantauan Karhutla), tercatat 202.004 hektare lahan terbakar sepanjang tahun mulai Januari hingga Juli 2026. Angka ini meningkat 69% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025 sehingga pengaruh pada kesehatan masyarakat juga makin meningkat hingga terjadi kasus balita yang sampai meninggal dunia.
Karhutla yang terus berulang dan tak kunjung padam di negeri ini menunjukkan bahwa penguasa negeri ini telah abai terhadap kondisi rakyatnya. Dalam hal ini diperlukan tindakan yang cepat tanggap demi menjaga kondisi kesehatan masyarakat. Korban jiwa juga telah terjadi, masihkah menunggu korban jiwa lebih banyak lagi? Sudah hilangkah hati nurani para pemimpin dan pengurus negeri ini? Rakyat berbulan-bulan terdampak bergulat dengan asap yang menjadikan kondisi tubuh mereka rentan dengan penyakit yang membahayakan. Meski upaya telah mereka lakukan dan kendala teknis telah dievaluasi, namun penanganan ini terasa lamban. Walau begitu, penguasa tetap merasa mampu dan sanggup mengendalikannya. Rakyat butuh solusi yang cepat dalam masalah ini, bukan sekadar janji-janji yang tak kunjung terealisasi.
Asas sekuler yang menjadi landasan di negeri ini menjadikan seorang pemimpin tidak memahami hakikat kepemimpinan, jauh dari kata melindungi dan mengurusi kepentingan rakyatnya. Kebijakan yang diterapkan sangat memberatkan dan membebani rakyat. Pemimpin terbukti abai terhadap penderitaan dan urusan rakyatnya. Mereka juga abai terhadap nyawa rakyatnya. Lambannya dalam menangani persoalan bencana menampakkan betapa lemahnya tanggung jawab kepada rakyatnya.
Penerapan sistem ekonomi kapitalisme menjadikan pemilik modal (oligarki) berkuasa di negeri ini. Mereka bebas memiliki dan menguasai apa pun. SDA yang sejatinya milik rakyat, termasuk hutan dan lahan menjadi pintu eksploitasi besar-besaran, demi meraih keuntungan pribadi mereka. Kerja sama antara penguasa dan pengusaha sering menghasilkan cara-cara licik dan kotor, tanpa mempedulikan kepentingan rakyat. Alhasil, rakyat sering menjadi korban akibat ulah mereka yang rakus dan kadang tidak manusiawi.
Hal ini jauh berbeda ketika kita hidup di dalam sistem pemerintahan Islam. Dalam Islam, seorang pemimpin adalah ra'in (pengurus) dan junnah (pelindung) bagi rakyatnya. Nyawa rakyat sangatlah penting. Syariat Islam mewajibkan seorang pemimpin memiliki watak at-taqwa (ketakwaan) kepada Allah Swt. Seluruh perbuatannya sesuai dengan perintah dan larangan-Nya. Seorang pemimpin yang bertakwa tidak akan berbuat maksiat kepada Allah Swt., seperti berbuat zalim, berbohong, menipu, dan menindas rakyatnya. Seorang pemimpin yang bertakwa juga bersabar dan ikhlas dalam melayani rakyatnya, tanpa ada indikasi lain seperti mendapatkan kemanfaatan dan keuntungan.
Seorang pemimpin di dalam Islam juga wajib memiliki watak al-quwwah (kekuatan). Kekuasaan adalah amanah yang berasal dari Allah Swt. Oleh karena itu, dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang pemimpin haruslah rendah hati. Dalam Islam, pemimpin harus memiliki kepribadian Islam yang kuat, yaitu pola pikir Islami dan pola sikap Islami. Seluruh apa yang dipikirkan dan diperbuat harus sesuai dengan akidah Islam. Seluruh kemampuan seorang pemimpin dalam Islam harus dimanfaatkan demi kepentingan rakyatnya.
Watak yang juga harus dimiliki oleh seorang pemimpin adalah ar-rifqi bi ar-ra'iyyah, yakni sikap lemah lembut, baik, ramah dan tidak keras kepada rakyat atau orang yang dipimpinnya. Artinya, seorang pemimpin tidak boleh berbuat sesuka hatinya, tidak boleh menyulitkan urusan rakyatnya serta setiap kebijakannya selalu memberi kemaslahatan kepada rakyatnya.
Pemimpin semacam itu terbentuk dari sistem pendidikan Islam yang mampu melahirkan pemimpin yang berkepribadian Islam. Seorang pemimpin dalam Islam memahami betul bahwa kepemimpinan adalah amanah yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt. Oleh karena itu, pemimpin Islam (khalifah) bersungguh-sungguh dalam mengurusi seluruh kepentingan rakyatnya dengan penuh ketakwaan kepada Allah Swt.
Sistem pemerintahan Islam (khilafah) juga menerapkan sistem ekonomi Islam. Dalam penerapannya, sistem ekonomi Islam membagi kepemilikan menjadi tiga: kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. Rasulullah saw. bersabda, "Kaum Muslim berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput dan api; dan harganya adalah haram." (H.R. Ibnu Majah).
Syekh Taqiyuddin An-Nabhani dalam kitab Nizamul Iqtisady fil Islam menyebutkan, "Kepemilikan umum adalah segala benda apa pun, jika tidak terpenuhi dalam suatu komunitas masyarakat, apa pun komunitasnya, semisal komunitas pedesaan ataupun suatu negeri, menjadikan mereka akan bersengketa dalam rangka mendapatkannya, dipandang sebagai fasilitas (kepentingan) umum seperti sumber-sumber air, kayu-kayu bakar, padang gembalaan hewan, dan sebagainya."
Hutan dan lahan merupakan kepemilikan umum yang haram dikuasai korporasi sehingga pintu eksploitasi tertutup. Kekuasaan berada di tangan negara yang menerapkan syariat Islam, bukan di tangan para pemodal (oligarki). Sistem Islam tidak akan membuat karhutla terjadi berulang-ulang. Kalaupun terjadi, negara akan bertindak sigap dan cepat, tanpa pengabaian sedikit pun. Demikianlah mekanisme Islam menyelesaikan karhutla sampai ke akar-akarnya dan memastikan tidak akan berulang lagi. Apalagi sampai mengorbankan kesehatan dan nyawa rakyat.
Wallahu a'lam.[]
0 Komentar