Oleh: Sherly Agustina, M.Ag.
(Penulis dan Pemerhati Kebijakan Publik)
Vivisualiterasi.com - Bayangkan, langit Kalimantan Tengah menghitam oleh kubah karbon monoksida. Data sains menunjukkan ISPU (Indeks Standar Pencemar Udara) berbahaya (hitam), menunjukkan kondisi ekstrem menembus 1.200. Namun, suara yang menyuarakan fakta justru dihapus. Inilah ironi ketika asap belum padam, kebenaran nyatanya dibungkam.
Hanya 16 jam setelah dipublikasikan, investigasi ilmiah mengenai kubah racun karbon monoksida (CO) di langit Indonesia dan tembusnya angka ISPU 1.200 di Kalimantan Tengah, video Nalar Rawat dihapus secara sepihak di TikTok. Padahal, konten tersebut disusun dari data satelit resmi NASA Worldview, laporan Reuters, serta enam jurnal ilmiah internasional untuk memperingatkan bahaya nyata yang sedang mengancam nyawa ratusan ribu saudara kita. (threads.com, 16-10-2026)
Lantas, muncul pertanyaan tentang siapa yang bertanggung jawab atas arus informasi di ruang digital mengenai dugaan penghapusan dan pembatasan jangkauan konten kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di media sosial. Sorotan mengarah kepada perusahaan platform, terutama Meta, sekaligus Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) sebagai regulator. Meski Meutya Hafid membantah hal tersebut. (Wartaekonomi.co.id, 25-10-2026)
Demokrasi Berwajah Ganda
Penghapusan video investigasi Nalar Rawat hanya 16 jam setelah tayang bukanlah sekadar kesalahan algoritma. Ini menunjukkan potret bahwa kebebasan berekspresi di ruang digital sangat rapuh ketika berhadapan dengan kepentingan. Padahal, konten itu berpijak pada data NASA Worldview, laporan Reuters, dan enam jurnal ilmiah. Ketika rujukan ilmiah pun dianggap mengganggu, ke mana larinya akal sehat publik?
Demokrasi selalu berbangga dengan jargon kebebasan berpendapat dan keterbukaan informasi. Namun faktanya, kebebasan itu selektif. Kritik yang memuji penguasa difasilitasi, kritik yang mengoreksi penanganan karhutla justru dihilangkan tanpa penjelasan spesifik.
Sementara menurut data Kemenkes 21 Oktober 2026, akumulasi kasus ISPA di tujuh provinsi sekitar 68 kabupaten/kota menembus angka 333.470 kasus dihitung sejak 18 Agustus 2026. Pemantauan ISPU menunjukkan beberapa daerah masuk dalam kategori hitam atau "Berbahaya" dengan nilai PM2.5 di atas 300 mengandung karbon monoksida (CO), serta senyawa organik beracun.
Inilah bukti bahwa hak rakyat atas kesehatan dan lingkungan yang baik masih kalah oleh persoalan struktural. Di satu sisi, negara belum mampu mencegah asap menggerogoti paru-paru rakyat, termasuk ibu hamil dan penderita jantung. Di sisi lain, konten yang mengingatkan bahaya itu malah disenyapkan. Demokrasi nyatanya hanya memberi ruang kebebasan di atas kertas, bukan jaminan suara kritis rakyat benar-benar sampai.
Inilah watak asli demokrasi kapitalisme. Satu sisi, korporasi sawit dan industri ekstraktif diberi karpet merah mengeruk hutan. Sisi lain, platform digital dan regulator justru kompak membungkam kritik. Kebebasan itu ada, tetapi hanya untuk pemilik modal, bukan untuk ibu hamil yang sesak napas karena asap. Wajar jika publik bertanya, demokrasi ini menjaga siapa sebenarnya?
Kepemimpinan Amanah Penjaga Alam
Dalam Islam, menjaga lingkungan dan keselamatan rakyat bukan pilihan kebijakan, melainkan amanah kepemimpinan. Rasulullah saw. bersabda, "Imam (Khalifah) adalah ra'in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya." (H.R. Bukhari dan Muslim). Penguasa wajib hadir sebagai penjaga, bukan pencitra.
Karena itu, kebijakan penguasa harus berorientasi pada kemaslahatan rakyat, bukan pada penjagaan citra keberhasilan. Ketika asap telah menjadi ancaman nyata, yang dibutuhkan adalah pengakuan jujur dan tindakan tuntas, bukan pembungkaman data. Aktivitas menyampaikan fakta dan mengoreksi penguasa adalah bagian dari amar makruf nahi mungkar dan muhasabah lil hukkam yang mulia dalam Islam.
Sejarah peradaban Islam telah mencontohkan. Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu 'anhu begitu cemas jika seekor keledai terperosok di jalan Irak karena lalainya negara. Begitu pula Khilafah menjaga hima, yaitu kawasan hutan dan padang gembala sebagai milik umum yang haram dirusak korporasi. Allah Swt. berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 56, "Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya."
Sebab hutan adalah bagian dari kepemilikan umum, sebagaimana sabda Rasulullah saw., "Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara: padang rumput, air, dan api." (H.R. Abu Dawud dan Ahmad)
Islam tidak hanya memberi nasihat moral, tetapi membangun sistem penjagaan yang kokoh. Ada peradilan (hisbah) yang mengawasi korporasi perusak, ada sanksi takzir yang tegas bagi pembakar hutan, dan ada mekanisme hima yang melarang hutan dialihfungsikan menjadi kebun sawit rakus. Dengan begitu, alam terjaga bukan karena pencitraan, tapi karena sistem yang Allah turunkan untuk semesta alam.
Oleh karena itu, tugas kita hari ini bukan sekadar mengeluh di kolom komentar. Aktivitas menulis, menyampaikan data sains yang jujur, dan mengoreksi penguasa adalah bagian dari dakwah dan muhasabah yang berpahala. Ketika satu suara dibungkam, harus lahir seribu suara kebenaran lain yang lebih lantang, agar asap kezaliman tidak lagi menutupi langit kebenaran.
Khatimah
Ketika video sains dihapus, sementara asap terus pekat. Jelas yang bermasalah bukan hanya penanganan karhutla tetapi sistem yang lebih menjaga citra daripada nyawa. Hanya kepemimpinan Islam yang bertakwa yang akan menjaga alam dan menjamin suara kebenaran tetap hidup. Wallahu a'lam bishawab.[]
0 Komentar