Subscribe Us

TRAGEDI VIRGO: MENAKAR KEDAULATAN MARITIM DI ATAS ARMADA RONGSOKAN



Oleh: Teti Ummu Alif
(Aktivis Dakwah dan Pegiat Literasi Kendari)


Vivisualiterasi.com - KM Virgo Transport 8 tenggelam di Laut Jawa pada 13 September 2026. Kapal roro rute Surabaya—Banjarmasin itu hilang kontak sekitar 80 mil laut dari Banjarmasin. Hingga operasi SAR berjalan, puluhan ABK dan penumpang masih dalam pencarian.

Tragedi ini menyisakan pertanyaan besar, mengapa kapal yang baru beroperasi 2 bulan di Indonesia bisa tenggelam begitu cepat?

Faktanya, Virgo Transport 8 bukanlah kapal baru. Ia adalah Ferry Kurushima, kapal buatan 1987 dari galangan Shin Kurushima, Jepang. Artinya usianya 39 tahun. Ia melayani rute domestik pendek Matsuyama—Kokura (sekitar 180 km) hingga pensiun pada 30 Juni 2025, lalu dijual ke PT Virgo Karya Shipping dan baru beroperasi komersial di Indonesia pada Juli 2026 untuk rute Surabaya—Banjarmasin yang jaraknya hampir 500 km melintasi Laut Jawa.

Mantan Deputi Basarnas Tatang Zaenudin bahkan menduga ada penyimpangan desain. Kapal yang dirancang untuk pelayaran pantai jarak pendek di Jepang, dipaksa melintasi laut terbuka tiga kali lipat jaraknya di Indonesia. Ditambah dugaan kelebihan muatan dan penataan kendaraan yang memengaruhi stabilitas.

Ini bukan sekadar kecelakaan cuaca. Ini adalah potret kedaulatan maritim kita yang dibangun di atas armada rongsokan.

Bisnis Kapal Bekas: Murah di Kantong, Mahal di Nyawa

Mengapa pengusaha kita gemar membeli kapal bekas tua dari Jepang, Korea, atau Eropa? Jawabannya sederhana: logika kapitalisme.

Harga kapal baru roro 4.000 GT bisa mencapai Rp300—500 miliar dengan inden 2—3 tahun. Kapal bekas 39 tahun? Mungkin hanya Rp30—50 miliar, langsung bisa berlayar setelah urus izin. Selisihnya raksasa.

Dalam sistem kapitalis, keselamatan adalah biaya. Semakin tua kapal, semakin murah, semakin besar margin keuntungan. Negara pun memfasilitasi melalui regulasi impor kapal bekas yang longgar, dengan dalih menambah kapasitas armada nasional dan menekan biaya logistik.

Akibatnya, Indonesia menjadi tempat pembuangan kapal-kapal pensiun dunia. Data Kemenhub menunjukkan rata-rata usia kapal penumpang nasional di atas 25 tahun. Kita bangga menyebut diri negara maritim, tetapi armadanya adalah besi tua yang sudah ditolak negara asalnya.

Negara Absen, Birokrasi Bisa Dibeli

Di mana peran negara? Seharusnya ada check and balances melalui uji kelaikan (survei) oleh BKI dan syahbandar. Namun tragedi berulang menunjukkan pengawasan kita mandul.

Pertama, ada konflik kepentingan. Surveyor dibayar oleh pemilik kapal yang disurvei. Sulit berharap objektif.

Kedua, ada praktik paper safety. Sertifikat keselamatan terbit di atas meja, tanpa pemeriksaan fisik yang ketat terhadap konstruksi lambung yang sudah keropos 39 tahun, stabilitas, dan sistem balas.

Ketiga, lemahnya penegakan. Komisi V DPR sudah berteriak "jangan asal beli kapal bekas", tetapi tidak ada larangan tegas impor kapal di atas 25 tahun. Tidak ada sanksi pidana bagi direksi yang memaksakan kapal tidak laik berlayar.

Inilah watak negara dalam kapitalisme: bukan pelindung rakyat, melainkan fasilitator bisnis. Izin diobral, keselamatan dinegosiasikan.

Islam: Keselamatan Jiwa di Atas Keuntungan

Islam menempatkan keselamatan jiwa (hifzhun nafs) sebagai prioritas syariah yang tidak bisa ditawar.

Pertama, negara adalah raa'in (penggembala) yang bertanggung jawab penuh. Rasulullah bersabda, "Imam adalah raa'in dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya." (HR. Bukhari Muslim). Khalifah Umar bin Khattab bahkan takut dimintai pertanggungjawaban Allah jika ada keledai terperosok karena jalan rusak. Bagaimana dengan puluhan nyawa yang tenggelam karena kapal rongsokan yang diberi izin berlayar?

Kedua, larangan membahayakan. Kaidah fikih: la dharara wa la dhirar (tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain). Mengoperasikan kapal 39 tahun yang tidak didesain untuk laut terbuka adalah bentuk dharar yang haram. Pemiliknya berdosa, negara yang mengizinkan ikut berdosa.

Ketiga, negara wajib membangun industri maritim yang mandiri. Dalam sistem Islam, Baitulmal akan membiayai pembangunan galangan kapal nasional, bukan mengimpor rongsokan.

Bukti Sejarah: Industri Armada Laut Islam yang Disegani Dunia

Tuduhan bahwa umat Islam tidak mampu membangun armada laut modern adalah dusta sejarah. Justru Islam pernah menjadi adidaya maritim selama 800 tahun.

1. Era Khulafaur Rasyidin: Cikal Bakal Armada Islam
Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai Gubernur Syam membangun galangan kapal pertama di Akka dan Sur atas izin Khalifah Usman bin Affan. Hasilnya, pada 655 M armada Islam memenangkan Perang Zat Sawari melawan Bizantium Romawi yang jauh lebih berpengalaman.

2. Era Abbasiyah: Galangan Raksasa di Basrah dan Mesir
Khalifah Harun Ar-Rasyid membangun Dar ash-Shina'ah (arsenal industri kapal) di Basrah, Baghdad, dan Fustat Mesir. Kapal-kapal perang Abbasiyah berukuran raksasa dengan menara pemanah, mampu mengarungi Samudra Hindia hingga Cina.

3. Era Usmaniyah: Penguasa Tiga Lautan
Puncaknya di masa Sultan Muhammad Al-Fatih dan Sulaiman Al-Qanuni. Galangan Tersane-i Amire di Istanbul menjadi galangan terbesar di dunia abad ke-16, mempekerjakan 30.000 pekerja. Laksamana Barbarossa Hayreddin Pasha memimpin 122 kapal perang modern mengalahkan armada gabungan Eropa di Pertempuran Preveza 1538. Usmaniyah menguasai Laut Mediterania, Laut Merah, dan Laut Hitam selama 300 tahun karena negara memproduksi sendiri, bukan mengimpor kapal bekas.

Inilah bedanya, Khilafah membangun kedaulatan dari galangan milik negara dengan insinyur muslim terbaik. Kapitalisme hari ini membangun kedaulatan dari bangkai kapal Jepang yang sudah pensiun.

Solusinya jelas: cabut izin impor kapal bekas di atas 20 tahun, audit ulang seluruh kapal tua, hukum takzir berat bagi pemilik dan pejabat syahbandar yang meloloskan kapal tak laik, dan bangun kemandirian galangan kapal nasional.

Inilah ironi paling pahit negeri gemah ripah loh jinawi: tanah kita subur, laut kita luas membentang dari Sabang sampai Merauke, sumber daya melimpah ruah, tetapi tak bertaji di hadapan bangkai kapal asing.

Kita mengaku negara maritim terbesar di dunia, namun untuk mengangkut rakyat sendiri dari Surabaya ke Banjarmasin saja harus mengemis pada rongsokan Jepang berusia 39 tahun yang sudah dibuang pemiliknya. Kita punya 17.000 pulau, tetapi tidak punya galangan yang mampu membangun kapal sendiri. Kita punya APBN triliunan, tetapi habis untuk subsidi oligarki, bukan untuk kedaulatan industri.

Gemah ripah tinggal slogan upacara, loh jinawi tinggal lirik lagu. Di laut, kita jongos. Di darat, kita penonton. Selama sistem kapitalisme yang memuja impor murah dan mengharamkan kemandirian ini dipertahankan, negeri kaya ini akan terus menjadi kuburan besi tua dunia, dan rakyatnya menjadi tumbal.

Hanya dengan sistem Islam yang menjadikan negara sebagai raa'in sejati, negeri ini akan kembali bertaji: membangun armadanya sendiri, menjaga nyawa rakyatnya sendiri, dan menguasai lautnya sendiri sebagaimana dahulu Khilafah menguasai tiga lautan.

Wallahu a'lam.[]

Posting Komentar

0 Komentar