Oleh: Sinta Lestari
(Pegiat Literasi dan Aktivis Dakwah)
Vivisualiterasi.com - Program Makanan Bergizi Gratis [MBG] masih menorehkan polemik sistematis. Kabarnya, ratusan SPPG diduga mendapat anggaran tanpa beroperasi. Hal ini memunculkan pertanyaan publik tentang tujuan awal dibangunnya program MBG. Untuk siapa program ini dibangun? Demi kepentingan siapa program ini disebarkan? Bahkan sering kali kita melihat program MBG masuk dalam daftar tuntutan aksi mahasiswa maupun aktivis yang menilai bahwa program ini hanya buang-buang anggaran tanpa memberikan dampak yang signifikan.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari menyebut ada 414 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi [SPPG] yang menerima transfer anggaran, tetapi SPPG tersebut justru belum beroperasi.
BGN menemukan 414 SPPG yang belum beroperasi, tetapi telah menerima pencairan anggaran atau memiliki rekening virtual ganda, sehingga ratusan miliar berhasil dikembalikan ke kas negara [Antara, 29/7/2026].
Kita tidak memungkiri stunting masih menjadi tantangan Indonesia. Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak yang mengakibatkan anak mengalami gizi kronis, terutama pada 1.000 hari pertama kehidupan. Bahkan menurut data terbaru Survei Status Gizi Indonesia [SSGI], prevalensi stunting nasional menurun menjadi 19,8 persen. Meski begitu, hal ini masih menjadi pekerjaan rumah besar Indonesia untuk menyelamatkan generasi dari stunting.
Fakta yang lebih mengejutkan, di Papua hanya ada 10 persen SPPG, padahal Papua adalah daerah dengan tingkat stunting dan gizi buruk yang tinggi. Hal ini patut dipertanyakan: benarkah program ini ingin mengentaskan stunting, atau isu kesehatan hanya dijadikan alat untuk meraup keuntungan?
Jika kita perhatikan, banyak yang luput dari pandangan rakyat. Program MBG sejatinya tidak benar-benar berfokus untuk menyelesaikan persoalan stunting dan gizi buruk. Indikator keberhasilannya justru realisasi anggaran, bukan terselesaikannya masalah yang menjadi latar belakang lahirnya program ini. Padahal kita tahu, misi awal dibentuknya program tersebut adalah untuk mengatasi stunting.
Program populis ini telah banyak memangkas anggaran, termasuk anggaran pendidikan dan kesehatan. Anggaran di sektor yang mendesak ini justru terabaikan dan berdampak buruk pada kaum ibu dan generasi.
Tidak hanya bersifat populis, program ini juga dipengaruhi kebijakan berbasis kepentingan elite, tidak berbasis data stunting. Artinya, program ini tidak berpihak pada kepentingan rakyat, tetapi lebih pada kepentingan segelintir orang atau kelompok. Kita tahu, hajat besar negara kita selalu diarahkan pada tahun politik lima tahunan. Sehingga kebijakan dan segala program harus menguntungkan segelintir pihak, dan tidak dapat dinafikan justru menyengsarakan rakyat. Bisa dikatakan "aji mumpung". Saat pemimpin populis berada di lingkaran kekuasaan, saat itu pula mereka bekerja keras mengumpulkan dukungan dengan menjadikan kebijakan sebagai alat politik curang.
Orientasi Kapitalis Tidak Berpihak pada Rakyat
Dalam sistem kapitalisme, kebijakan selalu berorientasi pada pencitraan penguasa, seperti kepentingan kontestasi pemilu dalam pertarungan elite penguasa yang akan menjadi calon pemimpin.
Slogan "dari rakyat, untuk rakyat" hanya isapan jempol. Karena faktanya, di lapangan tidak selaras dengan tujuan dan janji manis politik. Artinya, tidak ada, bahkan mustahil ada sekelompok orang yang tulus mengurusi urusan umat selama asas yang dianut masih sistem kapitalisme. Tidak dapat dipungkiri, sistem ini hanya berporos pada pencapaian keuntungan dan manfaat bagi segelintir orang, meski caranya tidak dibenarkan. Bukan demi kemaslahatan dan menggapai rida Allah Swt. Sehingga kebijakan tidak digunakan demi kepentingan umat pada sektor yang membutuhkan peran negara, malah menghambur-hamburkan uang rakyat, seperti membangun SPPG gaib. Hal ini merupakan sebuah kezaliman. Bahkan pejabat dan instansi pemerintah, seperti Polri, kabarnya menguasai lebih dari 1.000 SPPG. Sangat vulgar bahwa kebijakan dipertontonkan dan dipromosikan atas nama stunting. Namun faktanya, anggaran luar biasa dari program MBG tersebut berbanding jauh dengan manfaat yang sedikit dirasakan rakyat di lapangan. Justru keuntungan besar terus masuk ke kantong pemilik modal.
Islam dan Kekuasaan
Dalam Islam, penguasa merupakan rā‘in, tugasnya mengurusi urusan umat dan bertanggung jawab terhadap umat yang dipimpinnya, baik dalam perkara dunia maupun perkara akhirat. Maka dari itu, setiap penguasa bertanggung jawab atas setiap kebijakan yang diputuskan. Penguasa tidak boleh berlepas tangan, apalagi hanya menjadikan jabatan sebagai alat untuk meraup keuntungan pribadi.
Beginilah jadinya saat umat Islam tidak dipimpin dengan Islam. Segala keputusan disahkan atas dasar keinginan dan hawa nafsu manusia, padahal akal manusia itu terbatas. Sehingga manusia harus tunduk pada wahyu, bukan nafsu.
Sebagaimana hari ini, ketika umat dipimpin dengan sistem selain Islam, dalam hal ini sistem kapitalisme, maka jangan heran jika seorang pemimpin tidak lagi bekerja untuk rakyat, tetapi untuk kepentingan pribadi. Jangan heran juga, profil pemimpin dalam sistem kapitalisme tidak akan takut terhadap dosa, termasuk berbuat khianat seperti korupsi, suap [risywah], dan zalim kepada rakyatnya.
Berbeda dengan kebijakan dalam Islam yang berorientasi untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Sehingga fokus pada penyelesaian akar masalah yang dihadapi umat, bukan malah sibuk pencitraan untuk mengambil simpati rakyat.
Oleh sebab itulah Allah menurunkan Al-Qur'an untuk dijadikan way of life, hudan agar manusia tidak tersesat dan mampu menundukkan hawa nafsunya dengan iman di dadanya. Kemudian diimplementasikan dengan penerapan syariat Islam secara menyeluruh. Bukan justru ingin menggantikan ayat-ayat suci Al-Qur'an dengan ayat-ayat konstitusi.
Terlebih, pemimpin populis hari ini dipilih bukan berdasarkan kompetensi, melainkan dari seberapa besar popularitas dan pengaruh politik lainnya. Pemimpin seharusnya bukan sekadar menjalankan roda pemerintahan, tetapi mengemban amanah besar menjaga umat dari berbagai kerusakan. Termasuk dalam menetapkan suatu kebijakan, tidak boleh bersifat praktis, pemborosan anggaran, apalagi dijadikan ladang bisnis pemilik modal.
Dalam Islam ada lima maqāṣid syar‘iyyah yang harus menjadi visi bagi seorang pemimpin maupun negara, yaitu hifẓu ad-dīn [menjaga agama], hifẓu an-nasl [menjaga keturunan], hifẓu al-‘aql [menjaga akal], hifẓu an-nafs [menjaga jiwa], dan hifẓu al-māl [menjaga harta].
Dalam hal ini termasuk hifẓu an-nafs [menjaga jiwa] dan hifẓu an-nasl [menjaga keturunan]. Maka negara wajib hadir untuk menjamin kehidupan anak bangsa, tumbuh cerdas, tidak kekurangan makan bergizi, dan memastikan anak tidak cacat seumur hidup karena stunting. Cara menurunkan stunting tidak semata-mata memberi makan saja, tetapi ada cara dan solusi untuk memperbaiki gizi pada akar masalahnya. Tidak tebang pilih terhadap teknis program pemerintah yang harusnya merata dan tepat sasaran, serta dimaksimalkan untuk mencapai hasil yang diinginkan.
Kesehatan bukan sekadar soal kebijakan. Lebih dari itu, merupakan bentuk tanggung jawab dan peran negara untuk mewujudkannya. Sebab generasi hari ini harus dipersiapkan untuk hari esok. Maka kita wajib mewujudkannya dalam kepemimpinan Islam, sehingga segala bentuk kerusakan akan diatasi, termasuk masalah stunting. Perjuangan harus diubah melalui penerapan sistem, dari sistem kufur menjadi sistem Islam. Negara yang berjalan di atas akidah yang benar akan menghantarkan umat pada kemuliaan. Kekuasaan tidak boleh dijadikan alat memperkaya diri, melakukan tindakan korupsi, apalagi alat legitimasi untuk menghalangi dakwah ke arah perubahan hakiki. Saatnya umat Islam sadar, perjuangan untuk mencapai perubahan dan memberantas makar kebijakan zalim hanya dengan penerapan sistem Islam.
Khatimah
Imam Al-Ghazali dalam kitab _Iḥyā’ ‘Ulūm ad-Dīn_: "Agama dan kekuasaan itu bagai anak kembar, tak akan terpisahkan. Agama sebagai pondasi dan kekuasaan sebagai penjaganya. Maka segala yang tidak memiliki pondasi, ia akan runtuh, dan segala yang tidak memiliki penjaga akan hilang." Wallāhu a‘lam.[]
0 Komentar