Oleh: Zakia Salsabila
(Kontributor Visualiterasi Media)
Vivisualiterasi.com - Mengapa di tengah keinginan orang tua agar anak memperoleh pendidikan yang layak, justru terdapat SD negeri yang kekurangan murid, bahkan tidak mendapatkan murid baru?
Pendidikan menjadi salah satu harapan terbesar orang tua untuk masa depan anak-anaknya. Banyak orang tua rela bekerja keras, mengeluarkan biaya, bahkan memilih tempat tinggal tertentu agar anak mereka mendapatkan pendidikan yang layak. Namun, di tengah harapan tersebut, muncul sebuah fenomena, yaitu sejumlah Sekolah Dasar Negeri (SDN) justru mengalami kekurangan murid baru, bahkan ada sekolah yang tidak mendapatkan murid sama sekali.
Pemerintah kemudian mengambil langkah dengan melakukan regrouping atau penggabungan beberapa sekolah negeri yang jumlah siswanya tidak mencukupi. Namun, kebijakan ini juga menghadirkan persoalan baru. Ketika beberapa sekolah digabungkan, jarak antara tempat tinggal siswa dan sekolah menjadi semakin jauh. Bagi masyarakat di wilayah pedesaan atau daerah dengan akses transportasi terbatas, kondisi tersebut tentu tidak selalu mudah.
Fenomena ini tentu tidak terjadi tanpa sebab. Salah satu faktor yang mempengaruhinya adalah perubahan demografi masyarakat. Kebijakan pemerintah seperti Keluarga Berencana (KB) turut menyumbang terhadap semakin rendahnya angka fertilitas di Indonesia. Berdasarkan laporan kependudukan tahun 2023, program KB berhasil menurunkan Total Fertility Rate (TFR) dari 5,6 anak per perempuan pada tahun 1971 menjadi 2,18 anak per perempuan pada tahun 2020. Selain itu, urbanisasi juga menjadi penyumbang kondisi di atas. Hal ini terjadi karena kegagalan kebijakan ekonomi yang menyebabkan kesejahteraan sulit diperoleh. Akibatnya, sebagian pasangan muda enggan memiliki anak.
Selain itu, orientasi orang tua terhadap lembaga pendidikan juga mengalami perubahan. Sebagian orang tua kini tidak hanya mempertimbangkan biaya, jarak, ataupun fasilitas sekolah. Mereka juga semakin mempertimbangkan aspek agama serta lingkungan pergaulan anak. Bahkan, tidak sedikit yang rela mengeluarkan biaya lebih untuk memasukkan anaknya ke sekolah yang dianggap mampu memberikan pembinaan agama dan lingkungan yang lebih sesuai dengan harapan mereka.
Semua ini terjadi karena penerapan sistem sekuler liberal yang memisahkan agama dari kehidupan. Sistem ini melahirkan kerusakan moral, khususnya di kalangan anak dan remaja, mulai dari kenakalan, pergaulan bebas, hingga berbagai bentuk penyimpangan perilaku. Hal inilah yang memicu kekhawatiran orang tua sehingga lebih memilih sekolah yang mengajarkan agama daripada sekolah negeri, dengan harapan anak mereka bisa terhindar dari masalah tersebut.
Lantas, mengapa kebutuhan tersebut belum mampu dijawab secara optimal oleh sistem pendidikan yang ada?
Selama ini, berbagai persoalan pendidikan kerap diselesaikan melalui perubahan kurikulum. Kurikulum berganti dari waktu ke waktu dengan harapan mampu meningkatkan kualitas pendidikan dan menghasilkan generasi yang lebih baik. Namun, pergantian kurikulum semata ternyata belum mampu membendung berbagai persoalan moral dan sosial yang muncul di tengah masyarakat. Sebab, pendidikan tidak berdiri sendiri. Pendidikan merupakan bagian dari sistem kehidupan yang lebih luas. Selama pendidikan masih menggunakan landasan sekuler, maka tidak heran jika masalah di atas akan selalu terjadi karena solusi yang ditawarkan tidak menyentuh akar permasalahan. Oleh karena itu, permasalahan yang ada tidak bisa diselesaikan dengan kebijakan teknis seperti regrouping, karena masalahnya menyentuh level sistemik.
Pada saat yang sama, pendidikan juga membutuhkan dukungan pembiayaan, tenaga pendidik, sarana dan prasarana, serta pemerataan akses. Ketika kemampuan negara dalam memenuhi kebutuhan tersebut terbatas, masyarakat akhirnya harus mencari alternatif sendiri. Tidak mengherankan jika kemudian tumbuh berbagai sekolah swasta yang menawarkan layanan pendidikan sesuai kebutuhan masyarakat. Di satu sisi, masyarakat mendapatkan alternatif. Namun, kemampuan setiap keluarga untuk memperoleh pendidikan yang diinginkan tentu tidak sama.
Kondisi tersebut merupakan konsekuensi dari sistem sekuler-kapitalis yang menempatkan pertimbangan ekonomi dan manfaat sebagai bagian penting dalam pengelolaan berbagai sektor kehidupan. Pendidikan yang seharusnya menjadi kebutuhan seluruh masyarakat berpotensi diperlakukan sebagai komoditas yang layanan dan kualitasnya dapat berbeda sesuai kemampuan ekonomi.
Sebagai makhluk ciptaan, sudah seharusnya kita hidup menggunakan hukum yang telah Allah berikan. Dalam Islam, pendidikan merupakan kebutuhan dasar dan pilar penting peradaban, sehingga negara bertanggung jawab menjamin ketersediaan dan pemerataan pendidikan berkualitas dan gratis bagi seluruh rakyat.
Politik dalam Islam merupakan ri'ayah syu'unil ummah, yaitu pengurusan urusan umat. Atas dasar ini, negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan masyarakat memperoleh pendidikan yang berkualitas dan dapat diakses secara merata. Negara tidak semestinya menyerahkan pemenuhan kebutuhan pendidikan sepenuhnya kepada kemampuan masyarakat.
Dalam sistem pendidikan Islam, pendidikan juga tidak hanya diarahkan untuk menghasilkan manusia yang memiliki kemampuan akademik dan profesional. Pendidikan diarahkan untuk membentuk kepribadian Islam sekaligus menghasilkan generasi yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian, agama tidak diposisikan sebagai sesuatu yang terpisah dari ilmu pengetahuan, melainkan menjadi landasan dalam membentuk orientasi kehidupan manusia.
Dalam institusi Khilafah, negara bertanggung jawab menyediakan berbagai kebutuhan pendidikan, mulai dari tenaga pendidik, kurikulum, infrastruktur, sarana dan prasarana, hingga pembiayaan yang memungkinkan pendidikan dapat diselenggarakan secara berkualitas dan merata. Kurikulum yang berlandaskan akidah Islam diarahkan untuk membentuk peserta didik yang memiliki kepribadian Islam sekaligus memiliki kemampuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
Dengan kerangka tersebut, persoalan pendidikan tidak berhenti pada pertanyaan, "Di mana saya harus menyekolahkan anak agar aman?" Kesadaran masyarakat perlu ditingkatkan ke tingkat yang lebih mendasar. Kekhawatiran orang tua terhadap kerusakan generasi hendaknya tidak hanya mendorong mereka mencari sekolah yang dianggap lebih baik bagi anak masing-masing, tetapi juga mendorong kesadaran bahwa persoalan tersebut berkaitan dengan sistem yang membentuk kehidupan masyarakat.
Artinya, masyarakat tidak hanya membutuhkan solusi individual, tetapi juga perlu memahami akar persoalannya. Jika kerusakan yang terjadi dipandang sebagai akibat dari sistem yang diterapkan, maka perubahan tidak cukup dilakukan melalui pergantian kurikulum, pembangunan sekolah baru, atau penggabungan sekolah yang kekurangan murid. Dibutuhkan perubahan yang lebih mendasar terhadap sistem yang mengatur pendidikan dan kehidupan masyarakat.
Karena itu, dakwah politik menjadi penting untuk membangun kesadaran politik masyarakat. Masyarakat perlu diajak memahami bahwa pendidikan bukan sekadar persoalan sekolah, guru, murid, dan kurikulum, tetapi berkaitan dengan sistem kehidupan yang diterapkan negara.
Pada akhirnya, persoalan sekolah negeri yang kekurangan murid seharusnya tidak hanya dilihat sebagai persoalan administratif atau akibat perubahan jumlah penduduk. Fenomena tersebut dapat menjadi pintu untuk melihat persoalan pendidikan secara lebih luas: tentang apa yang sebenarnya dicari orang tua dari pendidikan, mengapa mereka khawatir terhadap masa depan anak-anaknya, serta sistem seperti apa yang mampu menjamin pendidikan sekaligus menjaga kualitas generasi.
Dalam perspektif Islam, pendidikan merupakan amanah negara dan kebutuhan dasar rakyat. Negara bertanggung jawab memastikan setiap anak memperoleh pendidikan yang berkualitas, merata, dan membentuk generasi yang memiliki kepribadian Islam serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena itu, membangun generasi tidak cukup hanya dengan memperbaiki sekolah secara parsial. Dibutuhkan kesadaran masyarakat terhadap akar persoalan dan perjuangan untuk menghadirkan sistem kehidupan yang diyakini mampu mewujudkan pendidikan dan kehidupan yang sesuai dengan tuntunan Islam.
Wallahu a'lam bi ash-shawab.[]
0 Komentar