#Popro (Pojok Propagandis)
Vivisualiterasi.com - Peluncuran Motor Listrik Nasional beserta ambisi manufaktur mobil listrik pada 2028 sekilas tampak sebagai kemajuan industrialisasi. Namun, keterlibatan raksasa asing, sokongan dana BPI Danantara, hingga pemborongan 20.000 unit oleh grup swasta mempertegas bahwa proyek ini sekadar panggung karpet merah bagi oligarki. Dominasi modal ini semakin telanjang ketika kriteria TKDN masih menyisakan 60% impor komponen utama, membuktikan bahwa klaim "kedaulatan industri" hanyalah kedok untuk menjadikan rakyat sebagai konsumen belaka.
Ambisi ekosistem kendaraan listrik ini juga memperlihatkan kontradiksi ekologis dan ekonomi yang tajam. Laporan WALHI dan data Auriga mencatat hilangnya 193.830 hektare hutan alam akibat eksploitasi nikel, membongkar ilusi bahwa kendaraan listrik benar-benar ramah lingkungan. Di sisi lain, skema pembiayaan murah yang ditawarkan pemerintah pada dasarnya adalah bentuk pengalihan perhatian dari ketidakmampuan negara dalam menjamin ketersediaan BBM bagi rakyat. Kebijakan ini merupakan tipuan sekuler yang mengorbankan lingkungan demi profitabilitas korporasi.
Ketimpangan tersebut menegaskan kegagalan mendasar dari sistem kapitalisme sekuler yang memperlakukan fasilitas publik dan energi sebagai komoditas bisnis. Dalam tata kelola Islam, pengadaan transportasi dan pengelolaan energi adalah tanggung jawab mutlak negara sebagai _raa’in_ untuk melayani rakyat tanpa mencari keuntungan. Sumber daya alam yang melimpah wajib dikelola secara mandiri demi kemaslahatan umum, bukan diserahkan kepada oligarki. Kedaulatan sejati hanya dapat terwujud jika negara keluar dari cengkeraman kapitalisme dan menerapkan sistem politik-ekonomi Islam.[] Putri Dwijayanti, S.E. (Aktivis Peduli Generasi)
0 Komentar