Oleh: Rina Ummi Nazril
(Kontributor Visualiterasi Media)
Vivisualiterasi.com - Betapa sedihnya, negara yang kaya akan sumber daya alam justru rakyatnya tercekik oleh penderitaan yang terus-menerus hingga saat ini. Berita tentang Papua hari ini sangat menyayat hati ketika anak-anak di Papua masuk dalam 10 provinsi dengan angka stunting tinggi dan gizi buruk akut. Bahkan, ada program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diselenggarakan, tetapi hanya sebagian anak saja yang merasakannya. Itupun hanya 1% dapur MBG yang beroperasi di sana. Sungguh pilu nasib mereka. Program sudah lama beroperasi, tetapi di pelosok negeri masih ada yang terlewati. (bbc.com)
Menguntungkan Segelintir Orang
Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) justru sangat minim di daerah yang paling membutuhkan, daerah dengan persoalan stunting dan gizi buruk tidak mendapatkan perhatian lebih besar. Padahal, wilayah yang paling membutuhkan gizi semestinya diprioritaskan. Namun dalam praktiknya, wilayah yang jauh, miskin, sulit dijangkau, dan minim infrastruktur sering kali menghadapi hambatan lebih besar dalam memperoleh pelayanan.
Program MBG dan kebijakan-kebijakan yang diselenggarakan justru banyak memiliki persoalan dan tidak benar-benar menyelesaikan masalah stunting dan gizi buruk. Jika sebelumnya sudah banyak anak-anak yang keracunan, ditambah lagi biaya anggaran yang sangat besar, per hari bisa mencapai triliunan. Bagaimana tidak, program masih diteruskan, tetapi ternyata masih banyak anak-anak yang belum kebagian, terutama di pelosok-pelosok negeri.
Seharusnya program ini dijalani dengan baik karena ini adalah amanah besar yang harus direalisasikan sebaik mungkin. Jangan sampai terjadi dan terulang kembali keadaan yang sangat menyakitkan. Persoalan stunting yang tinggi tapi memiliki SPPG yang minim, sementara di sisi lain muncul kelompok-kelompok tertentu yang memperoleh keuntungan ekonomi besar dari program tersebut.
MBG jangan sampai berubah menjadi program besar yang membuat segelintir orang semakin besar. Sementara anak-anak yang seharusnya menjadi pusat perhatian justru masih menunggu. Padahal itu adalah hak mereka yang benar-benar harus diutamakan, bukan terus-menerus menghitung keuntungan sehingga yang berhak menerimanya malah terabaikan.
Biang Kerok: Kapitalisme
Dalam kapitalisme, kondisi semacam ini tidak sulit untuk dipahami. Kapitalisme cenderung menempatkan efisiensi, biaya, keuntungan, dan kemudahan distribusi sebagai pertimbangan penting dalam pengambilan keputusan ekonomi. Akibatnya, pelayanan publik pun berisiko lebih mudah berkembang di wilayah tertentu saja, padahal di sana penduduknya tinggi, akses transportasi baik, serta biaya distribusi lebih rendah.
Sementara itu, Papua menghadirkan kondisi yang berbeda. Wilayahnya luas, infrastruktur terbatas, dan tingginya biaya logistik membuat penyediaan layanan MBG menjadi jauh lebih mahal dan rumit. Dalam logika ekonomi yang sangat menekankan efisiensi biaya, masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil dapat menjadi kelompok yang paling sulit dijangkau.
Di sinilah letak ironinya. Daerah yang paling membutuhkan gizi justru dapat menjadi daerah yang paling mahal untuk dilayani. Sudah jelas, ketika kebijakan dalam sistem kapitalis hari ini justru terus mencekik rakyat.
Syariat Islam: Solusi Tuntas Problematika Kehidupan
Dalam sistem Islam, pemenuhan kebutuhan dasar rakyat tidak ditentukan oleh pertimbangan untung-rugi atau kemudahan ekonomi, melainkan merupakan bagian dari tanggung jawab negara terhadap rakyatnya.
Islam memandang penguasa sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk mengurus urusan masyarakat.
Rasulullah SAW bersabda:
“Setiap dari kalian adalah pemimpin [raa’in], dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya.” [HR Bukhari dan Muslim]
Karena itu, sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan dasar lainnya tidak boleh diperlakukan semata-mata sebagai komoditas yang diberikan berdasarkan tingkat keuntungan atau potensi ekonomi di suatu wilayah.
Memang nyata, di daerah Papua dengan pegunungan, jarak yang jauh, keterbatasan infrastruktur, dan mahalnya transportasi membuat pelayanan masyarakat membutuhkan biaya lebih besar. Namun, dalam sistem Islam, tingginya biaya pelayanan bukan alasan untuk mengurangi hak masyarakat. Justru semakin besar kebutuhan dan hambatan yang dihadapi suatu wilayah, semakin besar pula tanggung jawab negara untuk mencari solusi.
Karena itu, persoalan seperti stunting tidak cukup ditangani hanya dengan membagikan makanan bergizi. Negara perlu memastikan masyarakat memiliki akses terhadap pangan yang layak, pelayanan kesehatan, air bersih, lingkungan yang sehat, pendidikan, serta kondisi ekonomi yang memungkinkan keluarga memenuhi kebutuhan hidupnya.
Dalam sistem Islam, negara memiliki mekanisme pengelolaan keuangan publik melalui Baitulmal. Sumber-sumber pemasukan negara digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan rakyat dan menjalankan fungsi kepemerintahannya. Pengelolaan tersebut tidak diarahkan semata-mata untuk mengejar keuntungan, tetapi untuk mewujudkan kemaslahatan dan memenuhi kewajiban negara terhadap mengurus rakyatnya.
Islam mengajarkan bahwa kekuasaan dan harta bukan sekadar fasilitas, tetapi amanah.
Allah SWT berfirman:
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil.” [QS An-Nisa : 58][4]
Uang negara adalah amanah. Anggaran yang berasal dari pajak dan kekayaan negara adalah amanah. Setiap rupiah yang digunakan untuk program sosial harus sebesar-besarnya untuk kemaslahatan rakyat.
Namun, penerapan syariat Islam juga harus dipahami secara menyeluruh. Syariat Islam bukan hanya aturan mengenai ibadah atau hukum personal, tetapi mencakup berbagai aspek kehidupan. Pada saat yang sama, penerapannya harus dilakukan dengan ilmu, keadilan, tanggung jawab, dan memperhatikan tujuan syariat dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
Syariat Islam sebagai sistem kehidupan, kembali kepada aturan Allah secara menyeluruh, dengan negara menjalankan amanahnya untuk mengurus dan melindungi seluruh rakyatnya.
Wallahu a’lam bissawab.[]
0 Komentar