Oleh: Teti Ummu Alif
(Aktivis Dakwah dan Pegiat Literasi Kendari)
Vivisualiterasi.com - Lampu hias Maulid kembali terpasang. Jalanan dipenuhi bendera hijau. Masjid-masjid menggema shalawat. Kita memperingati kelahiran manusia paling mulia dengan suka cita.
Namun, di tengah kemeriahan itu, ada catatan penting: kepercayaan publik pada pemimpin dan sistem saat ini sedang diuji.
Maulid tahun ini harus menjadi momentum muhasabah: sudah sejauh mana kita meneladani beliau, terutama dalam urusan memimpin dan mengurus rakyat?
Krisis kepercayaan bukan isapan jempol. Ia terasa dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah ï·º sejak muda dikenal sebagai Al-Amin. Gelar itu datang bahkan dari pihak yang berseberangan. Kepercayaan itu modal dakwah terbesar beliau. Karena tanpa kepercayaan, kepemimpinan sulit berjalan.
Beberapa survei sejumlah lembaga survei nasional pada Agustus 2026 mencatat adanya penurunan tingkat kepercayaan publik pada pemerintah dan DPR. Salah satu sebabnya: kesenjangan antara harapan dan realisasi kebijakan.
Ambil contoh program kendaraan listrik nasional Molinas. Niatnya baik: menghemat APBN, mengurangi polusi, dan mendorong kemandirian energi. Namun, di lapangan muncul tantangan. Harga jual masih di kisaran belasan juta rupiah. Baterai yang menjadi komponen terbesar harganya masih banyak bergantung impor. Subsidi yang diberikan belum tentu sepenuhnya dirasakan kelompok yang paling membutuhkan seperti ojek daring dan UMKM.
Nabi pernah bersabda: “Jika amanah telah disia-siakan, maka tunggulah kehancuran.” [HR. Bukhari]
Pertanyaannya: bagaimana kebijakan bisa kembali dipercaya jika manfaatnya belum merata?
Sirah mencatat bagaimana Nabi membangun peradaban di atas fondasi keadilan. Beliau membangun Baitulmal. Negara mengumpulkan dan membagikannya untuk kemaslahatan rakyat. Tidak ada orang lapar di Madinah selama beliau memimpin.
Bandingkan dengan hari ini. Energi, air, dan sumber daya alam yang sejatinya untuk kemaslahatan umum, pengelolaannya masih terus dievaluasi agar manfaatnya dirasakan seluas-luasnya oleh rakyat. Contohnya nikel, yang cadangannya besar di negeri ini. Hilirisasi dikejar untuk ekspor dan investasi. Namun, di sisi lain, ada kekhawatiran soal dampak lingkungan dan sosial di daerah tambang seperti Sultra, Sulteng, dan Malut. Kita ingin udara Jakarta lebih bersih, tetapi jangan sampai beban lingkungan dipindahkan ke daerah lain.
Maulid mengingatkan kita pada Piagam Madinah. Nabi menyatukan berbagai kelompok dalam satu kontrak keadilan. Semua dijamin hak dasarnya: keamanan, pangan, dan hukum.
Sekarang subsidi energi dialihkan dengan alasan “tepat sasaran”. Namun, transisinya terasa berat bagi ojek daring dan buruh yang masih memakai kendaraan lama karena belum mampu membeli kendaraan baru. Subsidi juga belum bisa dinikmati secara merata karena infrastruktur pengisian masih terbatas di luar Jawa. Keadilan akan terasa jika aksesnya sama untuk semua.
Di Madinah, Nabi tidak hanya mengatur ibadah. Beliau juga mengatur pasar. Beliau melarang penimbunan, melarang praktik curang dalam timbangan, dan memastikan harga pangan tidak dimainkan segelintir orang. Ketika ada pedagang mengeluh harga, beliau menjawab bahwa yang mengatur rezeki adalah Allah, tetapi tugas negara adalah menjaga agar tidak ada yang dizalimi. Ini pelajaran penting. Kebijakan ekonomi harus berpihak pada yang lemah. Subsidi, harga, dan distribusi bukan soal angka di atas kertas, tetapi soal apakah ibu-ibu di pasar bisa pulang dengan belanjaan cukup untuk seminggu.
Tentu kita tidak bisa menyamakan Madinah 1.400 tahun lalu dengan Indonesia 2026. Tantangannya berbeda, skalanya berbeda. Namun, prinsipnya sama: negara hadir. Saat transisi ke kendaraan listrik, negara bisa hadir dengan skema sewa baterai agar harga motor lebih murah. Saat bicara nikel, negara bisa hadir dengan dana reklamasi dan dana abadi untuk kesehatan warga lingkar tambang. Saat bicara subsidi, negara bisa hadir dengan kartu yang langsung bisa dipakai ojek daring di SPKLU tanpa harus punya rekening dulu. Tanpa jembatan konkret, “tepat sasaran” hanya menjadi slogan.
Meneladani Nabi juga bukan hanya tugas penguasa. Kita sebagai rakyat punya peran. Saling mengingatkan dalam kebenaran, tidak mudah menyebar fitnah, dan mau bergotong royong. Maulid juga momentum untuk kita bertanya pada diri: apakah kita sudah menjadi Al-Amin di kantor, di RT, di komunitas? Kepercayaan dibangun dari atas, tetapi juga dikuatkan dari bawah. Jika pemimpin amanah dan rakyatnya juga amanah, insyaallah krisis kepercayaan bisa kita lewati bersama.
Salah satu sifat paling menonjol dari Nabi adalah melayani. Beliau menjahit sandalnya sendiri, memerah susu kambing, dan mengunjungi orang sakit. “Sebaik-baik pemimpin adalah yang mencintai rakyatnya dan dicintai rakyatnya.” [HR. Muslim]. Umar bin Khattab bahkan berkeliling malam-malam memastikan tidak ada warganya yang kelaparan.
Hari ini rakyat sering diminta “beradaptasi” dengan kebijakan. Diminta “beralih” padahal infrastruktur belum siap. Diminta “hemat” saat harga naik. Pelayanan publik kadang masih rumit: harus lewat aplikasi, data, dan birokrasi panjang. Kepercayaan pun terkikis.
Lalu, apa hubungannya Maulid dengan semua ini? Maulid bukan ajang lomba paling meriah panggungnya. Maulid adalah peringatan kelahiran seorang pemimpin yang berhasil membangun peradaban paling adil dalam sejarah.
Jika kita benar cinta Nabi, buktinya ada di meja kebijakan. Misalnya pada program kendaraan listrik tadi. Negara hadir dari hulu ke hilir: mengelola SDA, membangun industri baterai dalam negeri, memproduksi kendaraan, dan membangun SPKLU. Tujuannya bukan semata keuntungan, tetapi kemaslahatan. Harga bisa ditekan. Listrik pengisian disubsidi. Itulah baru namanya “meneladani”. Negara berfungsi sebagai raa’in, penggembala yang bertanggung jawab pada gembalaannya. [HR. Bukhari dan Muslim]
Contoh lain bisa kita lihat pada pengelolaan SDA. Jika hasilnya benar-benar dikembalikan untuk pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan rakyat, maka itulah bukti semangat “Al-Amin” di era modern.
Wahai para pemangku kebijakan, jangan jadikan Maulid hanya sebagai agenda seremonial. Jadikan ia cermin. Rakyat butuh bukti. Bukti bahwa amanah dijaga. Bukti bahwa keadilan ditegakkan. Bukti bahwa negara hadir sebagai pelayan.
Krisis kepercayaan tidak akan sembuh dengan pencitraan. Ia sembuh ketika kebijakan berpihak. Ketika subsidi benar-benar sampai. Ketika SDA benar-benar dikelola untuk rakyat. Ketika pemimpin benar-benar meneladani Rasul.
Maulid tahun ini mari kita jadikan titik balik. Dari sekadar “mencintai Nabi di lisan” menjadi “meneladani Nabi dalam kebijakan”. Karena cinta tanpa bukti, dan kepemimpinan tanpa keadilan, akan kehilangan maknanya.
Wallahu a’lam bish-shawab.[]
0 Komentar