Oleh: Teti Ummu Alif
(Aktivis Dakwah dan Pegiat Literasi Kendari)
Vivisualiterasi.com - Data BPS terbaru Mei 2026 menampar kita. Pasalnya, ada 1,03 juta lulusan diploma IV hingga doktor masih menganggur. Jumlah itu 14,31% dari total 7,22 juta pengangguran nasional (Kompas.id, 7/8/2026).
Dulu orang tua rela menjual sawah, berutang ke koperasi, demi satu kata: “kuliah”. Alasannya satu: agar anaknya punya “tiket emas”. Tiket untuk keluar dari kemiskinan. Tiket untuk kerja kantoran ber-AC. Tiket untuk masa depan yang terjamin.
Hari ini tiket itu masih ada. Namanya ijazah. Tetapi gerbong keretanya entah di mana.
Paradoksnya, di saat 1 juta sarjana menganggur, BPS mencatat TPT lulusan D-IV, S-1, S-2, S-3 sebesar 6,13% per Februari 2026. Jauh di atas lulusan SD ke bawah yang hanya 2,32%. Di Maluku Utara angkanya bahkan 7,53%. Di Sulawesi Barat 4,60%.
Jadi, masalahnya bukan tidak ada kerja. Dan bukan juga tidak ada sarjana. Masalahnya: keduanya tidak pernah dipertemukan. Gelar sarjana tak lagi jadi tiket emas dunia kerja.
Kita sudah salah kaprah sejak awal. Menganggap pendidikan itu pabrik. Tugasnya mencetak lulusan sebanyak-banyaknya. Makin banyak S-1, D-3, S-2 yang diwisuda, berarti makin “maju” sebuah bangsa. Padahal tidak ada satu dalil pun yang mengatakan kemajuan diukur dari tumpukan ijazah.
Dalam sistem sekarang, kampus dipaksa bersaing seperti perusahaan. Ada target “lulusan terserap”. Ada akreditasi. Ada pemeringkatan. Ada dana yang cair kalau jumlah mahasiswanya banyak. Maka semua jurusan dibuka. Satu kampus punya 40 program studi. Dosennya kurang, laboratoriumnya sewa, magangnya titip. Tetapi wisudanya meriah.
Hasilnya? Kita mencetak sarjana seperti mencetak brosur. Sama, tipis, dan akhirnya dibuang. Negara sukses melahirkan 1 juta sarjana baru tiap tahun. Tetapi gagal bertanya: mau ditaruh di mana mereka semua? Buktinya, waktu tunggu lulusan sarjana-doktor butuh 18,28 bulan. Diploma periode 2011-2025 malah bengkak menjadi 18,29 bulan. Setahun setengah menganggur setelah 4 tahun kuliah.
Persoalan kedua lebih dalam: pendidikan kita tunduk pada pasar. Kurikulum disusun bukan untuk membentuk manusia, tetapi untuk memenuhi “kebutuhan industri”. Hari ini butuh pemrogram, besok butuh analis data, lusa butuh content creator. Kampus pun panik membuka program studi baru. Lulusannya belum tentu paham dasar, tetapi sudah dituntut “siap kerja”.
Padahal pekerjaan berubah lebih cepat daripada kurikulum. Keterampilan yang hari ini dicari, 3 tahun lagi sudah usang. Yang tertinggal adalah apa? Adab, logika berpikir, kemampuan memecahkan masalah, integritas. Itu yang tidak diajarkan karena tidak ada dalam KPI kampus.
Akibatnya lahir “sarjana kertas”. Bisa membuat skripsi 80 halaman, tetapi bingung membuat proposal usaha 2 lembar. Bisa hafal teori ekonomi, tetapi tidak paham cara mengelola warung. LPEM FEB UI menyebut masalah utamanya adalah mismatch antara program studi dan kompetensi yang dicari industri. Ditambah ekspektasi gaji yang tinggi. Lalu ketika melamar ditolak, yang disalahkan: “kurang keterampilan”. Padahal sistemnya memang tidak pernah mendidik untuk menjadi manusia utuh.
Persoalan ketiga: ekonomi kita tidak butuh banyak sarjana. Ekonomi kita butuh buruh murah dan konsumen. 60% lapangan kerja ada di sektor informal. Berdagang, ojek daring, admin toko. Gaji UMR, kontrak 3 bulan.
Sementara di sisi lain, perusahaan besar lebih suka mengimpor tenaga ahli. Proyek strategis nasional diisi insinyur asing. Tambang, digital, konstruksi. Katanya “agar cepat”. Maka wajar kalau sarjana teknik menganggur, sementara proyek triliunan dipegang orang luar. Wajar kalau sarjana pertanian berjualan daring, sementara impor pangan terus. Negara tidak pernah serius membangun industri yang menyerap tenaga terdidik. Yang dibangun malah mal dan aplikasi pinjaman daring.
Lalu muncul narasi: “Harus jadi pengusaha”. Seolah menganggur itu salah si sarjana, bukan salah sistem. Padahal membuka usaha butuh modal, izin, pasar. Di mana negara hadir? Yang ada pajak makin banyak, bank hanya mau memberi kredit kalau ada agunan. “Mandiri” pun jadi slogan di spanduk wisuda.
Sebagian orang akan berkata: “Ini salah anaknya. Salah pilih jurusan”. Bisa jadi. Tetapi apakah adil membebankan semua pada anak 18 tahun? Pada usia itu mereka disuruh memilih nasib berdasarkan brosur dan kata “prospek”. Sementara negara yang punya data, punya perencanaan, justru lepas tangan.
Dari sinilah kita harus belajar. Bagaimana gambaran kampus dan sarjana dalam peradaban Islam? Jauh berbeda. Di era keemasan, kampus disebut Baitul Hikmah, madrasah, nizamiyah. Tujuannya jelas: mencetak manusia yang fakih, bukan sekadar “kompeten”.
Al-Khawarizmi bukan hanya ahli matematika, tetapi juga astronomi dan geografi. Ibnu Sina bukan hanya dokter, tetapi juga filsuf dan ahli kimia. Al-Zahrawi bukan hanya ahli bedah, tetapi penemu 200 alat kedokteran. Mereka tidak diajarkan “jurusan sempit”. Mereka diajarkan berpikir, meneliti, dan mengabdi.
Negara hadir penuh. Baitulmal membiayai riset, membangun rumah sakit, membangun observatorium. Sarjana tidak disuruh mencari kerja. Negaralah yang menjemput mereka untuk membangun peradaban. Tidak ada istilah “sarjana menganggur” karena arah pendidikan dan arah pembangunan negara satu napas.
Itulah bedanya. Dulu kampus melayani peradaban. Sekarang kampus melayani pasar. Dulu sarjana adalah penggerak. Sekarang sarjana adalah pencari.
Seharusnya pendidikan punya tujuan yang lebih tinggi daripada sekadar “siap kerja”. Pendidikan itu untuk membentuk manusia yang berpikir, beradab, dan punya kontribusi. Manusia yang paham agamanya, paham bangsanya, paham tanggung jawabnya. Bukan robot yang hanya bisa diperintah Excel dan Zoom.
Bagaimana caranya?
Pertama, hentikan logika pabrik. Moratorium pembukaan program studi baru yang tidak jelas pasarnya. Fokuskan dana untuk PTN riset dan vokasi unggulan.
Kedua, bangun industri, bukan kejar industri. Bukan kampus yang mengejar pasar. Tetapi negara yang membangun industri alat kesehatan, farmasi, pangan, pertahanan untuk menyerap lulusan. Jangan sampai nikel mentah kita diekspor, lalu kita mengimpor baterai 10 kali lipat.
Ketiga, kembalikan ruh pendidikan. Masukkan kurikulum adab, berpikir kritis, kewirausahaan berbasis syariah, dan pemahaman bahwa kerja itu ibadah. Kalau fondasi manusianya kuat, dia bisa kerja apa saja.
Keempat, negara wajib menjamin kerja. Dalam Islam ada konsep ri’ayah syu’unil ummah. Negara mengurus urusan rakyat. Artinya wajib mengelola sumber daya alam untuk kesejahteraan, membangun infrastruktur, dan membuka proyek besar yang menyerap sarjana. Bukan lepas tangan ke swasta.
1,03 juta sarjana menganggur bukan aib mereka. Itu tamparan untuk kita semua. Tamparan bahwa kita sudah salah mendidik dan salah membangun ekonomi.
Gelar memang bukan jaminan. Tetapi negara juga tidak boleh lepas tangan lalu menyalahkan korban. Jangan sampai generasi yang kita sekolahkan setinggi-tingginya, justru menjadi generasi yang paling kecewa.
Karena kalau tiket emas sudah tidak laku, maka yang harus kita tanyakan bukan “mengapa penumpangnya tidak naik kereta”. Tetapi: “ke mana arah kereta ini sebenarnya?”
Wallahu a’lam bish-shawab.[]
0 Komentar