Oleh: Yanti Ummu Namira
(Kontributor Visualiterasi Media)
Vivisualiterasi.com - Tahun ajaran baru, orang tua mengeluh karena memikirkan biaya untuk masuk sekolah yang jumlahnya sangat besar, mulai dari uang pendaftaran, uang pangkal, dan perlengkapan sekolah seperti sepatu, tas, pensil, buku, dan lain-lain. Belum mulai masuk sekolah saja, orang tua sudah stres memikirkan biayanya. Belum lagi membeli buku dari sekolah, membayar SPP, ditambah lagi harus memenuhi kebutuhan lainnya seperti membayar uang sewa rumah, bayar listrik, air, dan kebutuhan dapur.
Pendidikan tidak lagi menjadi prioritas utama bagi negara. Dalam keadaan seperti ini, negara harus hadir dan memberikan pendidikan gratis kepada rakyat agar rakyat tidak stres memikirkan biaya pendidikan.
Menanggapi hal tersebut, seharusnya kita dapat mengambil pelajaran dari kasus yang terjadi satu tahun lalu, Agustus 2025 di Sulawesi Selatan, yaitu ada seorang bocah berusia 8 tahun yang mengakhiri hidupnya karena tidak bisa membeli buku dan pensil. Kedua orang tuanya tidak sanggup membeli alat tulis karena untuk makan sehari-hari saja belum tentu terpenuhi (kompas.com, 2025).
Pendidikan hari ini tidak diperhatikan oleh pemerintah
Program negara yang membuat MBG (Makan Bergizi Gratis) sebenarnya tidak mendesak. Sebab, jika hanya memikirkan perut, anak-anak bisa mengantuk dan malas berpikir. Seharusnya program MBG dari Bapak Presiden RI dialihkan ke biaya pendidikan, seperti memberikan uang santunan kepada rakyat per bulan minimal Rp1.000.000. Dana tersebut sangat membantu perekonomian rakyat, di samping rupiah melemah dan harga-harga pokok atau BBM naik. Jangan jadikan rakyat jelata sebagai tumbal para penguasa yang rakus.
Pemerintah sibuk menaikkan pajak, sementara hak rakyat tidak diberikan. Bagaimana mungkin rakyat Indonesia sejahtera apabila pejabat menaikkan tarif pajak dan membiarkan kenaikan harga bahan pokok seperti beras? Sudah saatnya pemerintah turun ke lapangan untuk melihat kondisi rakyatnya, bukan sekadar pencitraan.
Coba bandingkan dengan negara luar seperti Malaysia, Singapura, dan Jepang. Rakyatnya merasakan kesejahteraan, pendidikan murah, kesehatan murah, dan fasilitas umum murah seperti naik bus, pesawat, kereta api, dan lain-lain. Di Jepang, pendidikan menjadi prioritas utama negara. Anak-anak yang mempunyai bakat akan diberikan pelatihan khusus, bahkan gratis. Yang pintar akan diberikan beasiswa dan diberikan pekerjaan oleh negara. Kok bisa gratis? Ya, tentunya memakai dana yang disediakan negara untuk rakyatnya. Jepang sangat tanggap dalam mengurus rakyatnya. Pendidikan di Jepang paling diutamakan karena para pemuda yang cerdas akan meneruskan atau mewarisi kemajuan teknologi Jepang.
Sebenarnya Indonesia tidak kalah dari Jepang karena Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, sedangkan Jepang tidak memiliki sumber daya alam. Jepang menjadi maju karena pemimpinnya tidak rakus kekuasaan dan memikirkan pendidikan serta masa depan untuk rakyatnya.
Cengkeraman Pendidikan Liberalisasi Sekuler
Pendidikan tidak lagi dipandang sebagai proses pembentukan manusia yang berakhlak mulia, melainkan sebagai objek untuk mencetak tenaga kerja atau buruh pabrik. Perguruan tinggi dipaksa bersaing seperti negara luar dengan tuntutan pasar, bukan untuk membentuk kepribadian yang baik, berakhlak mulia, dan bermanfaat untuk umat dan negara.
Negara menunjukkan kesan acuh dan tidak bertanggung jawab terhadap SDM yang berkualitas dalam mengurus rakyat. Setiap lulusan pendidikan agama, dakwah, atau psikologi, banyak di antara mereka yang menganggur dan tidak mendapatkan pekerjaan. Pemerintah seharusnya menyediakan lapangan pekerjaan bagi setiap lulusan sarjana pendidikan, sebab hal itu dapat mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan setiap tahunnya.
Pendidikan sekuler memandang bahwa industri dan pasar sangat dibutuhkan, sehingga para lulusan akademik hanya mementingkan ijazah untuk bisa mendapatkan pekerjaan. Akibatnya, mental masyarakat menjadi rapuh saat mendapatkan tekanan hidup, seperti kasus bunuh diri, KDRT, dan lain-lain. Kurikulum diarahkan pada kemampuan teknis untuk kebutuhan perusahaan, bukan berlandaskan pada pembentukan cara berpikir dan melanjutkan peradaban Islam.
Negara hanya berfokus pada industri perekonomian, sehingga melahirkan generasi pragmatis dan rapuh. Mahasiswa tidak lagi didorong untuk menuntut ilmu dan beribadah taat kepada Allah, melainkan hanya mengejar kehidupan dunia saja.
Negara sebagai Penjamin Pendidikan
Islam memiliki pandangan berbeda tentang pendidikan. Dalam Islam, negara mempunyai otoritas penuh dalam menentukan kebutuhan SDM. Negara akan mencetak ahli di bidangnya masing-masing untuk kebutuhan pelayanan urusan rakyat. Oleh karena itu, tugas negara adalah ri‘āyat syu‘ūn al-ummah atau melayani urusan umat.
Rasulullah Saw. bersabda: "Imam adalah raa'in dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya" _(HR. Bukhari Muslim)
Penyediaan negara mencakup guru, dokter, ulama, insinyur, tenaga pertanian, dan seluruh profesi yang dibutuhkan oleh umat.
Pendidikan termasuk tanggung jawab negara. Negaralah yang menentukan visi-misi pendidikan, menyusun kurikulum berbasis akidah Islam, dan membiayai pendidikan secara gratis. Pendidikan tidak boleh dijadikan ajang bisnis atau diserahkan kepada mekanisme pasar. Allah Swt. berfirman: "Dan katakanlah, 'Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu'' (QS. Taha: 114)
Ayat ini menjelaskan bahwa ilmu sangat dimuliakan. Islam tidak menjadikan ilmu sebagai alat perputaran ekonomi, melainkan untuk melahirkan generasi emas yang memiliki syakhshiyah Islamiyah.
Di sisi lain, negara Islam sangat memperhatikan pengelolaan pendidikan. Kebijakannya tidak ditentukan oleh industri luar maupun dalam negeri, tetapi berlandaskan syariat. Negara akan membuka studi berdasarkan kemaslahatan umat, bukan berdasarkan pasar industri secara global. Ketika umat membutuhkan ahli pendidikan, dokter, ahli fikih, atau teknologi, maka negara wajib menyediakannya.
Oleh sebab itu, pendidikan tidak dijadikan untuk mencetak SDM sebagai pekerja untuk memenuhi kebutuhan dunia industri, melainkan untuk menjadi generasi emas yang menguasai sains, teknologi, dan kemuliaan Islam untuk melayani umat. Lulusan yang dihasilkan adalah orang-orang yang berpikir kritis dan takut kepada Allah, bukan hanya memiliki keterampilan untuk pertumbuhan ekonomi saja.
Sistem pendidikan sekularisme, yaitu memisahkan agama dari kehidupan, hanya menjadikan asas manfaat bagi manusia. Pendidikan dijadikan ajang bisnis oleh penguasa dan oligarki.
Sudah saatnya kita mengganti sistem yang rusak ini dengan sistem Islam. Hanya dengan sistem Islam yang memperhatikan pendidikan dan memuliakannya, negara akan bertanggung jawab dalam menentukan kurikulum dan pembiayaan pendidikan. Dengan demikian akan lahir SDM yang berkualitas dan mampu melayani umat dalam membangun peradaban yang cemerlang, bukan hanya mengejar lowongan pekerjaan untuk menghasilkan materi.
Wallahu a‘lam bis-sawab.[]
0 Komentar