Oleh: Eva Ariska Mansur
(Kontributor Visualiterasi Media)
Vivisualiterasi.com - Amerika Serikat (AS) dan Iran baru-baru ini menandatangani nota kesepahaman (MoU) perjanjian perdamaian sementara guna menyudahi konflik dan menghentikan perang. Kesepakatan ini ditandatangani secara jarak jauh oleh Presiden AS Donald Trump dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Trump menandatangani MoU tersebut saat menghadiri KTT G7 di Prancis, Kamis, 18-6-2026.
Sebanyak 14 poin tercatat dalam MoU ini, tetapi isinya berfokus pada beberapa hal. Pertama, terkait penghentian permusuhan dan operasi militer di seluruh aspek, termasuk di Libanon. Kedua, terkait perjanjian pembukaan kembali Selat Hormuz. AS sepakat membuka blokade angkatan laut dalam kurun waktu 30 hari, sementara Iran menjamin jalur aman untuk kapal komersial tanpa biaya selama 60 hari. Ketiga, gencatan senjata ini berlaku untuk masa peralihan selama 60 hari guna merundingkan perjanjian permanen terkait program nuklir dan pencabutan sanksi.
Terpenuhinya kesepakatan damai sementara antara AS dan Iran menandakan akan berakhirnya pertempuran langsung yang telah berlangsung lebih dari tiga bulan. Dengan perjanjian ini pula, kedua belah pihak berharap dapat menahan kenaikan jumlah konflik di Timur Tengah. Namun, masing-masing pihak mengklaim MoU ini sebagai bentuk kemenangan politik dan militer dalam perang yang pernah mengguncang keseimbangan ekonomi internasional tersebut.
Banyak pakar melihat bahwa kesepakatan ini lebih cenderung berupa jeda konflik atau gencatan senjata yang dasarnya masih sangat rapuh. Sebab, MoU tidak berfokus pada upaya untuk menuntaskan akar masalah konflik berkepanjangan AS-Iran, terutama masalah pembatasan uranium.
Isi MoU tersebut menimbulkan kecurigaan bahwa AS memang sengaja mencari "jalan sah" untuk menyerang Iran. Keadaan ini terkait dengan kepentingan AS untuk membantu penjajah Zionis, sekutu beratnya di Timur Tengah, yang tengah bingung menghadapi ancaman keamanan langsung akibat serangan Hizbullah. Sementara itu, target Zionis untuk menguasai total Gaza melalui muslihat genosida ternyata masih terus mendapatkan perlawanan dari Hamas dan justru menimbulkan arus kecaman global.
Sementara itu, sekutu AS, terutama penjajah Zionis, secara terbuka menolak kesepakatan ini sebab dianggap lebih menguntungkan Iran dan berpotensi membiarkan Iran mempertahankan kemampuan program nuklirnya. Itulah sebabnya pihak Zionis tidak mau menghentikan serangannya ke Libanon, padahal kondisi ini masuk dalam salah satu kategori kesepakatan.
Walaupun kesepakatan ini terlihat menguntungkan Iran, kenyataannya semua diatur sesuai kepentingan nasional AS. Misalnya yang paling menonjol adalah terkait pencairan aset Iran. Dana tersebut ternyata akan diarahkan untuk membeli produk pertanian Amerika. Dengan alasan, kesepakatan ini akan membuat para petani Amerika hidup lebih sejahtera sekaligus mampu memberi makan masyarakat Iran.
Konflik AS-Iran memang sangat dahsyat. Banyak umat Islam yang menjadikan Iran sebagai model dan harapan kepemimpinan umat sebab perlawanannya yang keras terhadap kekuasaan AS di dunia global. Mereka berharap agar perang AS-Iran ini berujung dengan kemenangan Iran, lalu kawasan Timur Tengah menjadi aman dan damai.
Permasalahannya, secara ekonomi dan politik dunia saat ini masih menjadikan AS sebagai negara pertama. Dengan gabungan kekuatan ekonomi yang masif, keunggulan militer dunia dengan alokasi dana APBN terbesar, dominasi inovasi teknologi, dan letak geopolitik yang sangat strategis, AS dapat menggenggam kepemimpinan internasional. Ditambah lagi, Amerika juga pemegang kendali dalam sistem moneter global. Penggunaan dolar AS sebagai mata uang cadangan utama dalam ranah global juga memberikan negara ini hak istimewa dalam perdagangan dan stabilitas keuangan dunia.
Hal ini terjadi karena AS memiliki kedudukan sebagai pengusung ideologi kapitalisme. Ideologi inilah yang menjadikan AS negara visioner yang diklaim mampu membangun sebuah peradaban, walaupun kebangkitannya tidak sahih, dibubuhi dengan kesenjangan sosial yang sangat luas, dan kemunduran moral sebab peradaban ini tegak di atas landasan sekularisme dan kebebasan, khususnya kebebasan perilaku dan kepemilikan.
Berkat kapitalisme inilah AS dan negara-negara besar lainnya benar-benar menempatkan negeri-negeri umat Islam sebagai santapan. Sumber daya alam mereka diperebutkan dengan menggunakan kekuatan para antek asing dari kalangan penguasa yang diupah dengan sedikit gaji dan tunjangan demi keawetan dinasti kekuasaan.
Dengan demikian, berharap Iran mampu menjadi harapan masa depan umat Islam ibarat pungguk merindukan bulan. Umat Islam justru memerlukan sebuah institusi politik dunia yang tegak hanya atas dasar ideologi Islam dan secara konsisten mengadopsi semua hukum Islam, baik di dalam negeri maupun pada hubungan internasional, bukan negara demokrasi yang bersandar pada akal manusia sebagai pembuat undang-undang. Institusi inilah yang nanti akan menyatukan seluruh potensi umat Islam secara global dan memobilisasinya menjadi sebuah kekuatan yang maha dahsyat dengan membangkitkan kembali peradaban cemerlang. Institusi ini disebut Khilafah yang kabar kedatangannya saja sudah sangat ditakuti Barat.
Khilafah seyogianya bukan konsep baru bagi umat Islam. Sepanjang 13 abad sejak wafatnya Rasulullah ï·º, kepemimpinan umat Islam dipegang oleh para khalifah yang jumlahnya begitu banyak. Sepanjang kurun waktu itulah umat Islam hidup dengan kemuliaan hingga mampu bangkit sebagai pelopor peradaban cemerlang yang kehebatannya tertulis dalam buku-buku sejarah, bahkan oleh para penulis Barat. Hanya dengan Khilafah, hegemoni dan penjajahan AS dapat dihentikan, sekaligus membawa umat ke puncak peradaban mulia, menyebarkan kebaikan dan rahmat bagi seluruh dunia. Wallahu a'lam.[]
0 Komentar