PHK BERULANG, PENYAKIT KRONIS EKONOMI KAPITALISME

Oleh Indah Puspasari, S.E.

 (Aktivis Muslimah)

Vivisualiterasi.com-Di tengah napas perekonomian negara yang masih terengah-engah, para buruh dan karyawan di beberapa perusahaan kini harus merasakan gelombang PHK massal yang menghantam untuk kesekian kalinya. Seperti yang terjadi baru-baru ini, 350 karyawan PT Xacti Indonesia didepak karena perusahaan tidak mampu mempertahankan beban operasional. Penyebab utamanya berkaitan dengan ketidakpastian kondisi global yang berujung pada kenaikan harga bahan baku, BBM, dan ongkos produksi. Selain itu, pelemahan nilai rupiah juga menjadi faktor pendukung dari dalam negeri yang memengaruhi keputusan ditutupnya pabrik perusahaan [CNN Indonesia, 26/05/2026].

Di sisi lain, jalan keluar bagi korban PHK buntu. Mereka kini dihadapkan pada realitas purba berupa minimnya lapangan kerja dan brutalnya persaingan untuk bertahan hidup di tengah ketidakpastian. Ditambah lagi, perkembangan AI yang pesat menjadi predator senyap yang siap memangsa tenaga kerja manusia demi efisiensi bisnis. Buruh dan karyawan hanya dipandang layaknya barang dagangan yang bisa diperjualbelikan, ditukar, dan ditekan biayanya demi memaksimalkan keuntungan.

Rakyat Kian Menjerit

Penderitaan para buruh dan karyawan tidak berhenti saat mereka menerima surat pemecatan. Efek domino pasca-PHK membuat rakyat semakin menjerit karena berbagai tekanan yang tidak manusiawi. Pasalnya, di saat pendapatan nihil, biaya hidup masih terus mengalir bahkan melambung tinggi. Kebutuhan pokok, termasuk pendidikan dan kesehatan, menjadi panggilan darurat yang berbunyi nyaring setiap hari. Sementara itu, pesangon yang diterima hanya mampu menopang sebagian kebutuhan keluarga dalam jangka pendek. Tanpa pengelolaan dan perencanaan yang matang, keluarga semakin rentan mengalami kesulitan ekonomi berkepanjangan.

Melihat desakan ini, tidak heran jika keputusasaan terhadap ekonomi mulai mengambil alih akal sehat. Tidak sedikit yang kemudian menjadikan pinjol sebagai penyelamat, judol sebagai harapan, dan tindak kriminal sebagai jalan akhir. Jelas, hal ini justru menyeret rakyat pada lubang kesengsaraan yang lebih dalam. PHK bukan sekadar angka pengangguran yang tertera dalam data statistik pemerintah. Ini adalah jeritan frustasi rakyat yang dapat memicu berbagai konflik domestik dalam rumah tangga.

Penyakit Kronis Ekonomi Kapitalisme

Badai PHK bukan sekadar ujian ekonomi yang hadir secara tiba-tiba. Terlebih fenomena ini selalu berulang setiap tahun. Ia merupakan salah satu penyakit kronis yang timbul akibat penerapan sistem ekonomi kapitalisme, di mana pertumbuhan ekonomi banyak dikendalikan investor. Lapangan kerja hanya tercipta ketika permintaan pasar tinggi dan menguntungkan. Ketika keuntungan menurun, pemecatan massal tidak segan dilakukan untuk menyelamatkan keuangan perusahaan. Begitulah kapitalisme memandang rendah tenaga kerja hanya sebagai komoditas belaka.

Sistem ekonomi kapitalisme yang serakah juga mendorong penumpukan harta kekayaan hanya pada segelintir orang, terutama pemilik modal, sementara mayoritas rakyat justru saling sikut memperebutkan remah-remahnya. Hal ini diperparah dengan keberpihakan negara yang mendukung kapitalis menguasai alat produksi dan sumber daya alam, menetapkan harga, dan menerapkan mekanisme pasar bebas. Pelonggaran kebijakan ketenagakerjaan yang dilakukan melalui UU Cipta Kerja juga lebih menguntungkan para kapitalis, sementara hak-hak buruh dan karyawan semakin dilemahkan.

Ekonomi Islam Menjamin Kesejahteraan

Dalam Islam, aktivitas perekonomian diatur syariat, termasuk pemenuhan kebutuhan pokok dan penyediaan lapangan kerja bagi warga negara. Negara selaku _raa'in_ (pengurus rakyat) bertanggung jawab memastikan rakyat memperoleh pekerjaan halal dan merasakan kehidupan yang sejahtera.

Terkait tenaga kerja, Islam juga memiliki pandangan mulia. Tenaga kerja dalam Islam tidak sekadar dilihat sebagai barang dagangan atau faktor produksi yang diperjualbelikan, digantikan, dan diberhentikan ketika dirasa tidak menguntungkan. Sebaliknya, negara menganggap penting peran para pencari nafkah, khususnya bagi laki-laki balig dan kepala keluarga, untuk menjalankan fitrahnya dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Adapun bagi para lansia lemah dan penyandang disabilitas yang kesulitan bekerja, negara tetap menjamin kesejahteraan mereka.

Sistem ekonomi Islam juga memutus ketergantungan pada modal para kapitalis. Segala aktivitas muamalah yang dilakukan justru mendukung lahirnya kemandirian ekonomi dan berpihak pada kemaslahatan rakyat. Konsep kepemilikan sumber daya alam juga diatur dan dikelola negara, kemudian hasilnya dikembalikan kepada umat, bukan dikuasai segelintir orang. Hasil kepemilikan umum inilah yang diatur dalam mekanisme baitulmal dan menjadi sumber pemasukan besar bagi negara. Sumber pemasukan dari ganimah, _fai_, _kharaj_, jizyah, dan lainnya juga menambah kekayaan negara sehingga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyat secara gratis, termasuk pendidikan dan kesehatan.

Dengan demikian, penerapan sistem ekonomi Islam merupakan urgensi untuk menjamin kesejahteraan rakyat. Rakyat tidak lagi dirugikan oleh aktivitas ekonomi para kapitalis. Namun, penerapan tersebut membutuhkan dukungan sistem politik Khilafah Islamiyah agar seluruh kebijakan ekonomi berjalan sesuai syariat dan berpihak kepada rakyat.[]