#Popro (Pojok Propagandis)
Vivisualiterasi.com - Demi tercapainya target pertumbuhan ekonomi, pemerintah Indonesia memandang keberadaan jurusan yang tidak relevan perlu dihapus dan fokus menyesuaikan kebutuhan industri. Namun, wacana tersebut ditentang oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Prof. Dr. Nazaruddin Malik, yang menilai wacana tersebut terlalu menyederhanakan fungsi pendidikan tinggi yang sejatinya tidak hanya berorientasi pada kebutuhan pasar tenaga kerja.
Selain itu, Wakil Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Zuly Qodir, menegaskan lebih memilih melakukan penyesuaian kurikulum dibanding menutup program studi. Alhasil, wacana pemerintah ini menunjukkan bahwa adopsi liberalisme hingga sekularisme menyebabkan perguruan tinggi harus menyesuaikan dengan tuntutan dunia industri. Hal ini tidak terlepas dari pemerintah yang kurang bertanggung jawab terhadap kebutuhan sumber daya manusia untuk melayani urusan rakyat.
Kebijakan penghapusan jurusan ini diambil sebagai reaksi dan respons terhadap berbagai macam kepentingan yang saling bersaing. Adapun di dalam Islam, negara memiliki kewajiban untuk mencetak ahli di bidang tertentu sesuai kebutuhan sumber daya manusia dalam melayani urusan rakyatnya, karena tugas pokok negara dalam Islam adalah melayani rakyat.
Lebih lanjut, dalam dunia pendidikan, termasuk pendidikan tinggi, merupakan tanggung jawab langsung pemerintah untuk memperbaiki kualitas pendidikan sehingga terbentuk sumber daya manusia yang berkualitas untuk menunjang kinerja pemerintah dalam melakukan tata kelola kenegaraan dan melayani umat. Di antaranya mulai visi misi pendidikan, kurikulum, serta pembiayaan untuk siswa dan sarana prasarananya. Terlebih negara mandiri dalam mengelola pendidikan tinggi, tidak tergantung pada tekanan kepentingan golongan tertentu baik dalam negeri maupun luar negeri karena bersandar langsung kepada syariat.[] Putri Dwijayanti, S.E. / Aktivis Peduli Generasi
0 Komentar