Oleh: Nur Fitriyah Asri
(Aktivis Dakwah Literasi)
Vivisualiterasi.com - Byar-pet. Giliran Jawa, Madura, dan Bali. Tiba-tiba listrik padam, kipas angin berhenti, nasi di penanak nasi belum matang, anak-anak mulai rewel karena lampu belajar mati. Tak mau kalah, UMKM dan PKL mengeluh rugi. Intinya, listrik mati mengganggu semua aktivitas. Banyak pengusaha rugi. Sementara itu, tidak ada kompensasi ganti rugi dari PLN dan pemerintah.
Pertanyaannya sederhana: negeri penghasil batu bara terbesar di dunia, kok bisa sampai krisis energi?
Saling Lempar Pernyataan
Kalau kita lihat berita viral, ada tiga fakta penyebabnya:
Pertama, kisruh batu bara yang bikin pusing.
Pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, menyatakan pasokan batu bara untuk PT PLN Persero aman karena alokasi kewajiban pemenuhan kebutuhan dalam negeri atau DMO sudah tercapai 170 juta ton. Pemadaman listrik disebut karena gangguan teknis pembangkit, bukan karena batu baranya habis. [INN Indonesia, 18-2-2026]
Namun di lapangan, ceritanya berbeda. Asosiasi Produsen Listrik Swasta menyebut krisis pasokan batu bara sudah terjadi sejak akhir 2025 dan makin parah karena Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tahun 2026 belum disetujui pemerintah. Stok batu bara di Pembangkit Listrik Tenaga Uap rata-rata cuma 10 hari operasi, padahal idealnya 25 hari. Di Jawa-Bali, cuma dua pembangkit yang punya stok di atas 10 hari. Penyebabnya: target produksi 2026 dipangkas, harga DMO 70 dolar AS per ton terlalu rendah dibandingkan harga ekspor 140 dolar AS per ton, dan pengawasan DMO longgar. [Indonesia Mining Association, 20-2-2026]
Jadi krisisnya bukan "habis total", tetapi kebijakan dan distribusi yang tidak sinkron.
Kedua, gangguan pasokan global akibat ketegangan geopolitik.
Krisis di Selat Hormuz dan lonjakan harga minyak mentah Brent langsung menggedor APBN kita. Indonesia masih mengimpor minyak mentah dalam jumlah besar. Begitu harga dunia naik, beban subsidi membengkak, harga BBM ikut terdorong, dan efek dominonya sampai ke biaya logistik dan transportasi. Ujungnya, harga sembako naik, ongkos kirim naik, daya beli rakyat kecil tertekan.
Ketiga, krisis infrastruktur kelistrikan domestik.
Pemadaman bergilir terjadi di berbagai daerah Pulau Jawa karena gangguan teknis di Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap Jawa 1 dan dua Pembangkit Listrik Tenaga Uap.
Ironisnya, padamnya listrik terjadi di jantung ekonomi negeri ini. Jawa menyumbang lebih dari separuh PDB nasional. Jika lampu di Jawa kedip-kedip, denyut ekonomi nasional ikut terganggu.
Akar Masalah: Kapitalisme, Pasar Bebas, dan Nilai Tukar
Dalam sistem kapitalisme, energi diperlakukan sebagai komoditas, bukan kebutuhan dasar rakyat. Harga listrik, BBM, gas, ditentukan mekanisme pasar bebas. Begitu harga minyak dunia naik, PT PLN Persero dan PT Pertamina langsung teriak rugi. Pemerintah dihadapkan pada pilihan: menaikkan harga untuk rakyat, atau menambal subsidi sampai APBN jebol.
Lebih parah lagi, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS menjadi penentu nasib kita. Impor minyak dibayar pakai dolar AS. Begitu rupiah melemah karena bank sentral AS menaikkan suku bunga, biaya impor membengkak meski harga minyak dunia stagnan. Artinya, krisis energi kita bukan hanya soal pasokan, tetapi juga soal kedaulatan mata uang. Selama kita masih bergantung pada dolar AS untuk membeli energi, selama itu pula kita akan kepanasan tiap kali kebijakan AS berubah.
Pasar bebas juga membuat swasta berlomba menguasai sektor energi. Pembangkit listrik, tambang batu bara, bahkan SPBU, banyak dikuasai swasta lokal dan asing yang orientasinya laba. Jika laba turun karena harga jual ditahan, mereka memilih mogok operasi atau meminta kompensasi ke negara. Ujungnya? Rakyat yang disuruh "bersabar" saat listrik padam. Listrik tidak hanya mematikan lampu, tetapi juga mematikan harapan. Sampai kapan krisis ini berlangsung?
Solusi Islam: Kembalikan Energi ke Pemiliknya
Rasulullah saw. bersabda:
"Umat Islam berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput, dan api." [H.R. Abu Dawud no. 3477; Ibnu Majah no. 2473]
"Api" dalam hadis ini ditafsirkan ulama sebagai segala sesuatu yang menghasilkan energi: batu bara, minyak, gas, listrik.
Artinya jelas bahwa sumber daya energi itu milik umum. Tidak boleh dikuasai individu, apalagi asing. Yang berhak mengelola adalah negara, dan hasilnya wajib dikembalikan untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk memperkaya oligarki.
Itulah sebabnya dalam sistem Islam, PT PLN Persero, PT Pertamina, dan tambang batu bara tidak boleh diprivatisasi. Negara yang mengurus langsung, menetapkan biaya murah untuk menutup biaya produksi atau dapat digratiskan jika surplus. Keuntungannya untuk kesejahteraan rakyat. Sebab, Islam mengharamkan negara mencari keuntungan dari pelayanan kepada rakyat.
Lalu soal mata uang. Dalam Islam alat tukar yang dipakai adalah dinar dari emas dan dirham dari perak.
Keunggulannya:
1. Stabil: Nilai emas dan perak tidak dapat dicetak asal-asalan seperti uang kertas. Jadi, tidak ada inflasi gila-gilaan.
2. Bebas riba: Transaksi pakai dinar-dirham adalah transaksi barang ke barang, bukan utang berbunga.
3. Memiliki nilai intrinsik universal: Sehingga tidak bergantung pada negara tertentu.
4. Aset lindung nilai: Nilai emas tidak dipengaruhi oleh kebijakan moneter atau stabilitas politik suatu negara tertentu, sehingga menjadi aset lindung nilai di masa krisis.
Penutup
Jadi, solusi Islam itu simpel:
Energi milik umum, dikelola negara, hasilnya untuk rakyat. Alat tukar pakai dinar-dirham, bebas dari cengkeraman mata uang asing.
Dengan demikian, jelas bahwa krisis listrik tidak hanya disebabkan persoalan teknis, tetapi lebih dari itu karena tata kelola yang lahir dari ideologi kapitalis sekuler yang menafikan aturan Allah Swt.
Selama negara ini menerapkan demokrasi kapitalis sekuler, krisis energi akan tetap mendera negeri ini.
Saatnya umat Islam kembali pada sistem Islam yang tidak hanya mengatur ibadah mahdah, tetapi juga mengatur semua tatanan kehidupan dan menjadi solusi persoalan umat manusia, termasuk krisis listrik di negeri ini.
Rasulullah saw. bersabda:
"Imam [kepala negara] adalah pengurus rakyat dan hanya dialah yang bertanggung jawab atas urusan rakyatnya." [H.R. al-Bukhari dan Muslim]
Wallahu a'lam bissawab.[]
0 Komentar