Oleh: Hj. Devi Novianti
(Kontributor Visualiterasi Media)
Vivisualiterasi.com - Rakyat turun ke jalan. Suara-suara kritis menggema dari kampus hingga ruang digital. Tuntutan demi tuntutan disuarakan, mulai dari kenaikan BBM, Program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga beban hidup yang kian menyesakkan. Namun, di tengah riuhnya kritik, kebijakan tetap melaju. Seolah ada dua dunia yang berjalan beriringan, tetapi tak pernah benar-benar bertemu: dunia rakyat dan dunia penguasa.
Gelombang demonstrasi yang terjadi belakangan ini bukan sekadar letupan emosi sesaat. Ini adalah akumulasi panjang keresahan publik yang merasa tidak lagi didengar. Mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat kembali mengambil peran sebagai penyuara nurani rakyat, menyuarakan persoalan yang menyentuh kebutuhan dasar kehidupan.
Dalam sejumlah laporan media nasional pada pertengahan Juni 2026, aksi demonstrasi di depan gedung DPR memuat berbagai tuntutan strategis. Isu kenaikan BBM menjadi salah satu sorotan utama, diikuti kritik terhadap Program MBG serta meningkatnya biaya hidup. Tuntutan tersebut menunjukkan bahwa persoalan yang dihadapi rakyat bukan hal kecil, melainkan menyangkut keberlangsungan hidup sehari-hari.
Namun, yang menjadi sorotan bukan hanya isi tuntutan, melainkan respons terhadapnya. Kebijakan yang dikritik tetap berjalan. Agenda pemerintah tetap berlanjut. Kritik yang datang dari rakyat seolah menjadi riak yang tidak cukup kuat untuk mengubah arah arus kebijakan.
Di sinilah muncul pertanyaan mendasar: apakah suara rakyat benar-benar menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan?
Demokrasi: Antara Kebebasan dan Kenyataan
Secara teori, demokrasi menjanjikan ruang kebebasan bagi rakyat untuk bersuara. Setiap individu memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, mengkritik, bahkan menolak kebijakan. Dalam praktiknya, ruang itu memang terlihat ada. Demonstrasi berlangsung, kritik mengalir di media sosial, diskusi publik semakin hidup.
Namun, kebebasan itu tampaknya berhenti pada tahap ekspresi, belum sepenuhnya menjangkau tahap pengaruh. Kritik boleh disampaikan, tetapi tidak selalu direspons sebagai bahan evaluasi. Bahkan, tidak jarang kritik diposisikan sebagai ancaman terhadap stabilitas.
Paradoks ini menunjukkan bahwa demokrasi tidak selalu identik dengan keberpihakan kepada rakyat. Ia bisa saja menjadi ruang kompetisi kepentingan, tempat berbagai pihak berlomba-lomba mengatasnamakan rakyat, namun pada akhirnya yang menang adalah mereka yang memiliki kekuatan lebih besar—baik secara politik maupun ekonomi.
Akibatnya, kebijakan yang lahir sering kali merupakan hasil kompromi kepentingan, bukan solusi hakiki. Rakyat tetap menjadi pihak yang harus menyesuaikan diri, meskipun suara mereka telah lantang disuarakan.
Relasi Kepentingan: Akar Masalah yang Terabaikan
Jika ditelusuri lebih dalam, persoalan utama dalam hubungan antara penguasa dan rakyat hari ini adalah standar yang digunakan. Relasi yang terbentuk bukan relasi amanah, melainkan relasi kepentingan.
Penguasa berkepentingan menjaga kekuasaan dan stabilitas. Rakyat berkepentingan mendapatkan kesejahteraan. Ketika dua kepentingan ini tidak bertemu dalam satu titik, yang terjadi adalah tarik-menarik yang tak berkesudahan.
Dalam kondisi seperti ini, sangat mungkin bagi penguasa untuk tetap menjalankan kebijakan yang dianggap penting, meskipun mendapat penolakan. Mekanisme politik, dukungan elite, hingga pengelolaan opini publik menjadi alat untuk memastikan kebijakan tetap berjalan.
Sementara itu, rakyat hanya memiliki satu cara utama untuk merespons: bersuara. Entah melalui demonstrasi, tulisan, atau diskusi. Namun, jika suara itu tidak memiliki daya ikat terhadap kebijakan, ia hanya menjadi gema yang perlahan menghilang.
Islam Menawarkan Jalan Berbeda
Berbeda dengan sistem yang bertumpu pada kepentingan manusia, Islam menawarkan konsep hubungan antara penguasa dan rakyat yang berbasis pada syariat. Dalam Islam, kekuasaan bukan alat untuk mengakomodasi kepentingan, melainkan amanah untuk menegakkan hukum Allah.
Rasulullah ï·º bersabda,
"Imam adalah pengurus rakyat dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya." (HR Bukhari dan Muslim)
Hadis ini menegaskan bahwa penguasa dalam Islam tidak memiliki kebebasan absolut. Setiap kebijakan harus tunduk pada syariat. Tidak ada ruang bagi kepentingan pribadi, kelompok, atau tekanan politik untuk menggeser hukum Allah.
Dengan standar ini, arah kebijakan menjadi jelas dan konsisten. Tidak berubah-ubah mengikuti tekanan atau kepentingan sesaat.
Rakyat: Taat, tetapi Bukan Tanpa Syarat
Dalam Islam, rakyat juga memiliki posisi mulia. Mereka bukan sekadar objek yang diatur, tetapi subjek yang memiliki hak dan kewajiban.
Allah Swt. berfirman,
"Taatilah Allah, taatilah Rasul, dan ulil amri di antara kalian." (QS An-Nisa: 59)
Namun, ketaatan ini tidak bersifat mutlak. Ketaatan itu terikat pada ketaatan penguasa kepada Allah dan Rasul-Nya. Ketika penguasa menyimpang, rakyat tidak hanya boleh, tetapi wajib mengoreksi.
Inilah yang dikenal dengan muhasabah—aktivitas mengingatkan dan meluruskan penguasa. Bahkan, dalam Islam, menyampaikan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim disebut sebagai salah satu bentuk jihad terbaik.
Selain itu, Islam juga mengenal mekanisme syura (musyawarah) yang memungkinkan dialog antara penguasa dan rakyat dalam perkara-perkara tertentu. Dengan demikian, keterlibatan rakyat tetap ada, namun tidak keluar dari koridor syariat.
Saatnya Menggugat Akar Sistem
Apa yang terjadi hari ini seharusnya menjadi bahan refleksi bersama. Demonstrasi yang terus berulang menunjukkan bahwa ada masalah yang belum terselesaikan. Kritik yang terus disuarakan menunjukkan adanya kebutuhan yang belum terpenuhi.
Namun, selama akar persoalan, yaitu sistem yang berbasis kepentingan, tidak disentuh, siklus ini akan terus berulang. Rakyat akan terus bersuara. Penguasa akan terus berjalan. Jarak di antara keduanya akan tetap ada.
Islam menawarkan jalan keluar yang tidak sekadar tambal sulam, tetapi menyentuh akar persoalan. Dengan menjadikan syariat sebagai standar, hubungan antara penguasa dan rakyat tidak lagi didasarkan pada tarik-menarik kepentingan, melainkan pada ketaatan kepada aturan Allah.
Penutup: Pilihan di Persimpangan Jalan
Hari ini, kita berada di persimpangan. Di satu sisi, ada sistem yang memberikan ruang kebebasan, tetapi belum tentu menghadirkan keadilan. Di sisi lain, ada sistem yang menawarkan kejelasan aturan dan tanggung jawab yang tegas.
Pertanyaannya bukan lagi apakah rakyat boleh bersuara, tetapi apakah suara itu benar-benar mengubah arah kebijakan. Lebih jauh lagi, apakah sistem yang ada mampu menjamin keadilan hakiki bagi seluruh rakyat.
Jika jawabannya masih menggantung, sudah saatnya kita tidak hanya mengkritik kebijakan, tetapi juga berani mengkaji ulang sistem yang melahirkannya.
Karena pada akhirnya, persoalan ini bukan sekadar tentang BBM, MBG, atau biaya hidup. Ini adalah tentang bagaimana kehidupan diatur—dan oleh siapa aturan itu ditentukan.[]
0 Komentar