Oleh Mona Ely Sukma, SH,MH
(Aktivis Dakwah Muslimah)
Vivisualiterasi.com - Kisah sulitnya ekonomi kita belakangan ini ternyata bermula dari jauh, di luar batas negeri ini. Nilai tukar Rupiah terus tergerus dan melemah tajam di hadapan Dolar Amerika Serikat. Penyebab utamanya bukan cuma ada di dalam negeri, melainkan dampak langsung dari memanasnya situasi politik dunia. Perseteruan dan ketegangan yang kian panas antara Amerika Serikat dan Iran telah mengguncang seluruh pasar keuangan global. Dunia menjadi penuh ketidakpastian, dan imbasnya langsung terasa di sini: harga bahan baku industri melonjak tak terkendali, biaya energi meroket tinggi, dan akhirnya segala kebutuhan pokok di pasaran pun ikut melambung harga tak karuan. (Kompas.com)
Di bawah tekanan harga yang makin mencekik itu, masyarakatlah yang menjadi korban paling nyata, khususnya golongan menengah ke bawah. Uang yang mereka miliki seolah makin ciut nilainya, sementara kebutuhan hidup makin sulit dipenuhi. Kesulitan demi kesulitan membuat pundak rakyat makin terbebani. Terdesak dan tak punya jalan lain, banyak di antara mereka yang akhirnya terpaksa masuk ke jeratan utang, seperti pinjaman online, semata-mata demi bertahan hidup dan menyambung nyawa keluarga.
Namun, ada satu hal yang terasa sangat ganjil dan kontras. Di saat jeritan kesusahan terdengar di setiap sudut pasar dan rumah warga, pemerintah justru memiliki pandangan yang berbeda. Negara menilai bahwa segala tekanan ekonomi dan kesulitan yang dialami rakyat saat ini masih dikategorikan "aman", masih wajar, dan terkendali. Padahal, fakta nyata berkata lain: kebijakan yang dibuat belum membawa perbaikan, justru sebaliknya. Jumlah utang negara makin melambung tinggi, menumpuk menjadi gunungan beban yang kian hari kian menggunung besarnya.
Analisis: Di Balik Krisis Rupiah Jurang Antara Persepsi Pemerintah dan Realita Hidup Rakyat
Pelemahan Rupiah ini menjadi bukti nyata betapa rapuhnya ekonomi kita terhadap gejolak luar. Konflik yang terjadi ribuan kilometer jauhnya ternyata getarannya sampai ke sini dan langsung memukul kestabilan kita. Sebagai negara berkembang, Indonesia sangat rentan terhadap perubahan suasana politik dunia. Ketika pasar dunia panik, nilai tukar kita jatuh, dan otomatis harga-harga kebutuhan pokok ikut melambung. Ini sebuah ironi pahit: kita tidak ikut berperang, tapi kita lah yang harus menanggung biaya paling mahal dari pertikaian negara lain. Ekonomi kita belum cukup kuat menjadi tameng, sehingga badai kecil dari luar saja sudah cukup membuat kehidupan dalam negeri kacau balau.
Masalah ini menjadi makin rumit karena ada jurang dalam yang memisahkan antara pemerintah dan rakyat. Pernyataan bahwa kondisi ekonomi "masih aman" terdengar begitu asing dan jauh dari kenyataan. Ini menandakan adanya ketidakpekaan yang serius. Penguasa seolah tidak merasakan denyut nadi kehidupan rakyat kecil. Akibatnya, solusi yang disusun pun meleset jauh dari sasaran. Kebijakan dibuat berdasarkan penilaian yang keliru, tidak menyentuh akar masalah, dan akhirnya gagal menjadi pelindung. Alih-alih meringankan beban, langkah yang diambil justru terasa sia-sia karena tidak menjawab apa yang sebenarnya dibutuhkan masyarakat.
Dan di ujungnya, siapa yang menanggung semuanya? Jawabannya tetap: Rakyat, sendirian. Karena tiada perlindungan nyata dari negara, masyarakat dipaksa berjuang sendiri menahan beratnya hidup, bahkan sampai terjebak dalam lingkaran setan utang demi bertahan hidup. Lebih menyakitkan lagi, kebijakan yang dibuat pemerintah malah menjadi bumerang. Membengkaknya utang negara adalah bukti kegagalan strategi pemulihan ekonomi. Namun, yang paling ironis adalah siapa yang nanti akan membayar utang raksasa itu? Bukan pembuat kebijakan, melainkan kembali ke pundak kita semua, masyarakat luas. Rakyat kini menanggung beban ganda: susah hidup karena harga mahal hari ini, sekaligus menanggung warisan utang negara yang beratnya akan terasa hingga ke masa depan.
Solusi Ekonomi Yang Stabil, Adil, dan Berkesejahteraan
Islam hadir bukan sekadar sebagai aturan ibadah, melainkan sebuah sistem kehidupan utuh yang mencakup tatanan ekonomi yang sangat lengkap, adil, dan menjamin kestabilan bagi seluruh umatnya. Dalam pandangan Islam, persoalan ekonomi bukan hanya soal angka atau keuntungan semata, melainkan berkaitan erat dengan keadilan, kesejahteraan, dan kelangsungan hidup masyarakat. Berikut adalah prinsip-prinsip utama konstruksi ekonomi Islam yang menjadi solusi nyata atas berbagai permasalahan ekonomi yang terjadi saat ini:
1. Sistem Uang Berbasis Emas dan Perak: Nilai yang Kokoh dan Tak Berubah
Salah satu keunggulan besar dalam sistem ekonomi Islam adalah penerapan mata uang yang memiliki nilai nyata dan stabil, yaitu berbasis emas dan perak. Berbeda dengan sistem uang kertas atau uang digital masa kini yang nilainya sangat bergantung pada kepercayaan dan kebijakan pihak tertentu, sehingga mudah sekali tergerus, melemah, atau bahkan hilang nilainya akibat gejolak politik maupun krisis global, emas dan perak memiliki nilai intrinsik yang melekat pada dirinya sendiri. Nilai ini diakui oleh seluruh dunia dan bertahan kokoh sepanjang masa.
Dengan menggunakan emas dan perak sebagai standar mata uang, stabilitas nilai tukar akan sangat terjamin. Kekayaan yang dimiliki seseorang hari ini, nilainya akan tetap terjaga keesokan harinya, tidak akan berkurang hanya karena guncangan ekonomi dari negara lain. Sistem ini menjamin keamanan harta masyarakat, menjauhkan ekonomi dari spekulasi liar, dan menjadikan kekuatan ekonomi sebuah negara berdiri di atas pondasi yang kokoh, bukan di atas angin semata. Rakyat pun tidak perlu cemas akan nilai uangnya yang makin ciut, karena standar ukur kekayaannya adalah barang berharga yang nilainya abadi.
2. Menjaga Stabilitas Harga Lewat Mekanisme Syariat yang Adil
Dalam pandangan Islam, kelangkaan barang, lonjakan harga yang tidak wajar, dan ketimpangan ekonomi bukanlah takdir yang harus diterima begitu saja, melainkan masalah yang harus diselesaikan dengan aturan yang jelas. Negara memiliki peran sangat vital untuk mengawasi dan menjaga kestabilan harga-harga di pasaran melalui mekanisme yang telah digariskan oleh syariat.
Pilar utamanya dimulai dengan pelarangan keras segala bentuk transaksi riba. Riba adalah akar dari penumpukan beban dan ketidakadilan, di mana uang melahirkan uang tanpa adanya usaha nyata, yang pada akhirnya hanya memperkaya segelintir pihak dan menyengsarakan banyak orang. Selain itu, Islam mengatur sistem distribusi kekayaan yang menjamin harta beredar menyeluruh ke seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya berputar di kalangan orang kaya saja. Aturan kepemilikan pun dijelaskan dengan tegas, serta dilarangnya segala praktik buruk seperti penimbunan barang yang memicu kelangkaan dan menaikkan harga secara sepihak. Ketika aturan ini berjalan seimbang, arus barang akan lancar, persaingan berjalan sehat, dan harga-harga akan terjaga pada nilai yang wajar, sehingga kebutuhan hidup masyarakat dapat terpenuhi tanpa harus terbebani biaya yang mencekik.
3. Pemimpin: Pengelola dan Pelindung Kesejahteraan Rakyat
Prinsip paling mendasar dan menyentuh hati dalam konstruksi Islam adalah tentang tanggung jawab seorang pemimpin. Islam menempatkan kedudukan pemimpin negara bukan sekadar sebagai penguasa yang memerintah, melainkan memegang dua peran mulia sekaligus: sebagai Ra'in dan Junnah.
Sebagai Ra'in, pemimpin adalah pengurus dan pemelihara urusan rakyatnya, persis seperti gembala yang bertanggung jawab penuh atas kesehatan, keselamatan, dan ketersediaan makanan bagi seluruh hewan gembalaannya. Sebagai Junnah, pemimpin adalah pelindung atau tameng yang wajib berdiri di depan, menjaga masyarakatnya dari segala bahaya, ancaman, dan kesengsaraan hidup.
Artinya, dalam pandangan Islam, kesejahteraan rakyat adalah tanggung jawab mutlak negara. Seorang pemimpin tidak boleh merasa tenang atau menganggap keadaan aman selama masih ada warganya yang kesulitan makan, menderita, terjerat utang, atau hidup dalam kekurangan. Tugas pemimpin adalah memastikan kebutuhan dasar setiap warga negara terpenuhi dengan layak. Jika ada rakyat yang sengsara, itu adalah bukti kegagalan pemimpin dalam menjalankan amanah yang diembannya. Di sini, negara hadir bukan sebagai penonton, melainkan pihak yang paling bertanggung jawab untuk meringankan beban, memecahkan masalah, dan menjamin kehidupan yang layak bagi setiap warga negaranya.[Irw]
0 Komentar