Oleh Sinta Lestari
(Pegiat Literasi dan Aktivis Dakwah)
Pembubaran nobar film tersebut juga terjadi di Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat. Bukan hanya pembubaran, diduga terdapat intimidasi yang dialami oleh penyelenggara hingga pihak produksi film dokumenter tersebut.
Watchdoc melaporkan setidaknya ada 21 kali "intimidasi serius" selama pemutaran film Pesta Babi di berbagai daerah di Indonesia. Bentuk intimidasi tersebut berupa telepon pihak keamanan, permintaan identitas penyelenggara, peringatan oleh Intelijen keamanan hingga tindakan pembubaran acara secara paksa. (Berita BBC, 15/05/2026)
Merespon hal tersebut pemerintah melalui Yuzril Ihza Mahendra menegaskan tidak pernah ada larangan resmi. Yuzril menyebut tidak semua kampus melarang pemutaran film dokumenter tersebut. Hal itu terjadi karena persoalan prosedur administratif saja. Sementara di Sukabumi, nobar film tersebut berjalan tanpa halangan,” ujar Yuzril.(Warta Ekonomi, 15/05/2026)
Menurutnya kebebasan berekspresi itu wajar dalam negara demokrasi tetapi tetap memiliki batas yang tidak bisa diabaikan.
Berbagai macam bantahan disampaikan dan kebijakan untuk membuka ruang kebebasan dipersilakan, namun mengapa seolah-olah akan terjadi
secara formal ruang ekspresi dibuka namun secara administratif justru menghambat pelaksanaan pemutaran film di berbagai daerah.
Tidak Sekadar Tontonan Tapi Membawa Pesan Alam
Film ini menceritakan tentang kondisi Papua yang menjadi salah satu target kawasan PSN (Proyek Strategis Nasional) pemerintah untuk pembaharuan energi dan pangan yang bahkan melibatkan aparat keamanan. Di sana telah direncanakan pembukaan skala besar jutaan hektar lahan di beberapa daerah di Merauke yang rencananya akan dikelola untuk dimanfaatkan sebagai sumber energi biodiesel dengan membuka 400.000 hektar lahan sawit, 560.000 hektar lahan perkebunan tebu untuk gula dan bioetanol, kemudian lahan peternakan seluas 380.000 hektar dan juga lahan sawah seluas 1.3 juta hektar. Ini bukan kali pertama, pembukaan lahan besar-besaran juga terjadi di Kalimantan dan di berbagai wilayah Indonesia lainnya.
Masyarakat Papua sering mengalami konflik lahan yang tidak benar-benar terselesaikan. Sehingga dinilai proyek tersebut telah menjadikan alih fungsi lahan hutan sebagai proyek sasaran Food Estate yang diduga hanya menguntungkan oligarki, melibatkan militer untuk melindungi kawasan proyek dan mengusik hak tanah masyarakat adat, juga menghilangkan habitat flora dan fauna di wilayah tersebut.
Dalam film tersebut digambarkan protes masyarakat Papua dilakukan dengan menancapkan ribuan lebih tiang salib selama 10 tahun terkahir ini, sebagai simbol perlawanan atas persetujuan pembukaan lahan yang terus menerus dilakukan pemerintah ditanah mereka.
SDA Melimpah Rakyatnya Hidup Susah
Papua dengan kekayaan alamnya dan keberagaman budaya serta suku dan adatnya menjadi sorotan publik atas nasib, konflik dan perjuangannya. Hal ini selalu menjadi pertanyaan besar di tengah masyarakat. Bagaimana perjuangan masyarakat adat mempertahankan ruang hidupnya, ekploitasi alamnya, hingga kondisi masyarakat Papua hingga hari ini mengalami keterpurukan dan kemiskinan yang ekstrim?
Bahkan menurut data BPS tahun 2025 Papua menjadi salah satu propinsi dengan angka kemiskinan tertinggi di Indonesia.
Di satu sisi pemerintah gencar membuka lahan dan mengambil manfaatnya. Disisi lain kondisi finansial masyarakat Papua tak kunjung mengalami perbaikan.
Anehnya, kekayaan alam Papua yang luar biasa bahkan menjadi incaran investor dan proyek strategis bagi para pengusaha, justru masyarakat Papuanya masih dalam keterpurukan. Padahal mereka hidup di atas kekayaan alam yang berlimpah. Kini ruang hidup mereka terampas perlahan. Papua masih menjadi permasalahan serius yang mencederai nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan.
Fakta ini yang selalu menjadi pertanyaan besar. Siapakah yang sejatinya merasakan manfaat dari alam Papua, jika bukan para oligarki dan asing yang terus menerus mengeruk kekayaan alam kita?
Sedangkan pemerintah hanya berdiri sebagai regulator yang bertugas mengobral lahan. Lalu hadir sebagai pihak yang dianggap penting karena mengeluarkan ijin konsesi lahan, proyek ataupun tambang.
Bukan Sekadar Pembubaran Nobar Film
Hal ini bukan sekedar pembubaran film nobar tetapi ini merupakan bentuk intimidasi nyata dan menghambat kebebasan berekspresi. Pembubaran nobar film pun bukan sekadar karena ada unsur pelanggaran administrasi saja, namun ada upaya pembungkaman suara kritis.
Kita tidak anti pembangunan, namun kenyataannya pembangunan tidak selalu menghantarkan pada tujuan dan kemaslahatan. Seringkali hanya menghantarkan keuntungan bagi segelintir orang tanpa mempedulikan nasib keberlangsungan ruang hidup banyak orang.
Apalagi tercatat banyak rencana proyek lahan yang tidak melibatkan pendapatan masyarakat adat setempat. Konsultasi hanya dijadikan formalitas diatas kertas tanpa benar-benar sampai ke kepala suku adat setempat. Padahal di Papua ada ratusan suku dan marga. Namun seolah-olah tanah Papua adalah tanah kosong yang tak berpenghuni.
Sistem Kapitalisme Biang Kerusakan
Dalam sistem demokrasi Kapitalisme, PSN terbukti menjadi alat legitimasi untuk memberikan konsesi jutaan hektar lahan di berbagai wilayah di Merauke kepada oligarki yang mendukungnya. Sehingga terjadi ketimpangan yang luar biasa yang mengakibatkan rakyat sengsara. Bahkan di dalam alur film tersebut disebutkan satu keluarga menguasai berbagai bidang bioenergi sebagai pengusaha batu bara, perkebunan kelapa sawit, bahkan menjadi pemilik perkebunan tebu dan pabrik gula terbesar di Indonesia yang kekayaan hartanya kurang lebih mencapai 100 Triliun. Hal ini merupakan ketimpangan yang luar biasa dimana satu orang menguasai sebagian besar kekayaan alam Indonesia.
Rasulullah saw. bersabda, manusia itu berserikat pada 3 hal; air, padang rumput dan api. Dari ketiganya tidak boleh dimonopoli. Artinya setiap alam dan yang terkandung di dalamnya tidak boleh dikelola secara bebas oleh siapapun tanpa tujuan yang diperbolehkan secara syar'i.
Saat ini rakyat menjadi korban keserakahan para oligarki. Jika mereka bekerja, sistem upah yang ditetapkan pun tidak mencukupi kebutuhan pribadi apalagi keluarga.
Ribuan buruh di PHK, ribuan guru tak kunjung meraih kesejahteraan, rakyat sulit memenuhi kebutuhan hidupnya, sedangkan nilai tukar rupiah semakin melemah di tengah kekayaan sumber daya alam yang ada di atas tanah.
Cara Islam Mewujudkan Keadilan Ekonomi
Dalam sistem Islam, sumber daya alam termasuk pos kepemilikan umum tidak boleh dikuasai oleh individu, pejabat, apalagi dikuasai asing. Di sinilah negara yang berperan untuk mengelola bukan bertindak sebagai regulator saja.
Termasuk lahan milik individu akan diakui kepemilikannya oleh negara dan tidak akan digusur secara paksa, dan lahan milik umum akan dikelola untuk kesejahteraan rakyat.
Sistem Islam tidak anti terhadap pembangunan namun setiap proyek pembangunan akan dikaji lebih dalam, jika berpotensi merusak alam dan kehidupan maka tidak akan dilaksanakan.
Setiap proyek yang dijalankan berorientasi pada kemaslahatan rakyat yang dilaksanakan sesuai ketentuan syariat, bukan untuk kepentingan segelintir pihak.
Allah SWT berfirman:
"Dan hendaklah kalian memutuskan perkara diantara kalian menurut apa yang diturunkan Allah." (QS. Al Maidah : 49)
Ayat ini menjelaskan bahwa setiap perkara harus diselesaikan dengan aturan Islam bukan yang lain. Karena aturan Islam adalah kebenaran yang telah terbukti 13 abad berhasil memimpin peradaban.
Sistem Islam juga terbuka untuk diskusi maupun kritikan. serupa dengan Khalifah Umar bin Khattab yang menetapkan mahar bagi para wanita, saat itu juga seorang wanita mengkritik langsung kebijakan Khalifah Umar bahwa prihal mahar adalah hak perempuan. Artinya Khalifah telah merampas hak perempuan untuk menentukan maharnya. Lalu Khalifah Umar berkata, “Kamulah yang benar dan Umar lah yang salah”.
Artinya, dalam Islam seorang pemimpin harus mau dikritik dan mengakui kesalahan dengan menjadikan kritikan adalah instrumen penting untuk membenarkan kebijakan.
Penutup
Sejatinya sumber daya alam adalah amanah dan karunia dari Allah SWT yang harus dijaga dan dimanfaatkan sebaik-baiknya.
Allah SWT berfirman:
"Makan dan minumlah rezeki yang diberikan Allah dan janganlah kamu berkeliaran di bumi dengan melakukan kerusakan". (QS.Al Baqarah : 60)
Inilah gambaran realitas besar dibalik megahnya proyek hilirisasi Oligarki, yang perlahan-lahan merusak ekosistem dan merampas keseimbangan alam tanah Papua dan kehidupan suku adat juga marga. Kini kita menyaksikan bagaimana wajah demokerasi yang penuh ilusi dan menampilkan kerusakan nyata aturan buatan manusia.
Untuk siapa ketahanan pangan jika akan ada jutaan satwa dan ribuan manusia yang kelaparan, lalu mengenyangkan sebagai manusia?
Untuk siapa pembangunan jika ruang lama dibabat habis demi proyek strategis?
Untuk siapa pertumbuhan ekonomi jika ada hak-hak asasi yang perlahan mati?
Kita bergerak bersama menciptakan kesejahteraan yang merata, bukan membangun kepentingan diatas penderitaan.
Dari Papua kita memahami bahwa hidup selalu dikendalikan oleh aturan. Maka pastikan setiap aturan haruslah bersumber dari Sang Pencipta yang selalu mendatangkan keberkahan. Hanya Islam yang mampu mewujudkan keadilan bagi seluruh alam. Wallahu a'lam bishawaab.[]
0 Komentar