Oleh Hanum Hanindita, S.Si.
(Penulis Artikel Islami)
Vivisualiterasi.com - Pelemahan nilai tukar rupiah hingga menyentuh Rp17.600 per dolar AS bukan hanya angka di berita ekonomi. Kondisi ini langsung memukul daya beli masyarakat, terutama kelompok menengah-bawah yang sangat bergantung pada harga kebutuhan pokok yang stabil. Harga bahan baku impor, pupuk, pakan ternak, dan energi pasti naik saat rupiah melemah. Sebab, ketergantungan Indonesia pada impor komoditas strategis masih tinggi.
Efek dari melemahnya rupiah pun sudah mulai terasa. Di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, nelayan melakukan aksi protes karena harga BBM nonsubsidi naik sampai empat kali lipat dalam beberapa bulan. (detik.com, 14/05/2026) Situasi serupa terjadi di wilayah Pantura. Laporan RRI menyebutkan, kelangkaan solar subsidi dan hasil tangkapan ikan yang anjlok membuat banyak nelayan terancam tidak bisa melaut. Saat melaut berhenti, pendapatan keluarga nelayan ikut berhenti. (rri.co.id, 16/05/2026)
Kondisi yang makin sulit pun membuat masyarakat mencari cara untuk memenuhi kebutuhan dasar. Data OJK menunjukkan, total pinjaman online masyarakat Indonesia mencapai Rp98,54 triliun pada Januari 2026. Angka ini naik 25% dibanding tahun sebelumnya. (finansial.bisnis.com, 03/03/2026)
Kenaikan ini menunjukkan tabungan masyarakat menipis dan pendapatan tak lagi cukup untuk mengimbangi harga barang dan jasa. Banyak yang terpaksa memilih pinjaman online berbunga tinggi sebagai jalan terakhir agar bisa bertahan hidup.
Kebijakan Pemerintah Kurang Menyentuh Realitas
Pemerintah menyatakan pelemahan rupiah tidak terlalu berpengaruh bagi masyarakat desa karena mereka tidak menggunakan dolar. Pendapat ini tidak sesuai dengan kondisi ekonomi yang sebenarnya.
Desa juga terdampak karena sebagian besar pupuk dan pakan ternak masih diimpor. Jadi, ketika dolar naik, harga barang-barang tersebut ikut naik dan membebani petani. Setiap kenaikan nilai tukar dolar otomatis membuat harga di tingkat produsen dan konsumen naik, termasuk di desa.
Secara eksternal, pelemahan rupiah dipengaruhi dinamika geopolitik global, seperti konflik di Timur Tengah yang mengguncang pasar energi dan valuta asing. Sebagai negara dengan ekonomi terbuka, Indonesia tidak bisa lepas dari dampaknya.
Namun faktor internal juga berperan besar. Kebijakan ekonomi yang diambil kurang responsif terhadap kondisi nyata masyarakat. Alih-alih memperkuat jaring pengaman sosial dan mengendalikan harga kebutuhan pokok, pemerintah justru menambah beban fiskal lewat utang luar negeri. Utang ini akhirnya dibayar masyarakat lewat kenaikan pajak, pengurangan subsidi, dan penyesuaian tarif layanan publik.
Dalam situasi ini, negara yang seharusnya menjadi pengurus dan pelindung rakyat tampak absen. Saat biaya operasional nelayan dan petani tidak lagi terjangkau, saat harga sarana produksi pertanian terus naik, negara belum hadir dengan solusi yang memadai. Kebijakan baru biasanya muncul setelah masalah sosial sudah meluas, seperti maraknya pinjaman online ilegal dan meningkatnya kemiskinan ekstrem.
Pengaruh Sistem Mata Uang
Salah satu problem ekonomi pada sistem kapitalisme yang saat ini diterapkan dalam kehidupan adalah penggunaan uang kertas fiat yang tidak punya nilai intrinsik. Uang kertas bisa dicetak tanpa batas sesuai kebijakan moneter, sehingga rentan inflasi, spekulasi, dan manipulasi politik.
Sementara hal yang sangat berbeda dijalankan dalam sistem Islam. Dalam An-Nidzam al-Iqtishadi fil Islam, Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani menjelaskan bahwa Islam mewajibkan penggunaan standar emas dan perak, yaitu dinar dan dirham, sebagai alat tukar. Nilai emas dan perak bersifat intrinsik dan ditentukan oleh kelangkaannya di alam, bukan oleh keputusan otoritas moneter. Karena itu, mata uang berbasis logam mulia lebih stabil dan tidak mudah terdepresiasi akibat kebijakan ekspansif atau perang mata uang.
Penerapan standar dinar dan dirham bisa melindungi daya beli masyarakat dari inflasi struktural. Jika nilai mata uang stabil, harga kebutuhan pokok juga cenderung stabil. Hal ini memberi kepastian ekonomi bagi produsen dan konsumen, sehingga aktivitas ekonomi berjalan lebih adil dan berkelanjutan.
Peran dan Tanggung Jawab Negara
Dari penjelasan sebelumnya, maka sudah jelas standar nilai mata uang dalam Islam harus emas dan perak. Sistem mata uang dalam Islam juga tidak terpengaruh nilainya dengan standar Barat. Selain itu, negara dalam sistem ekonomi Islam wajib menjaga stabilitas pasar dengan menerapkan hukum syariat. Praktik riba, ihtikar atau penimbunan barang, dan manipulasi harga dilarang tegas karena merugikan masyarakat dan merusak mekanisme pasar yang adil.
Negara juga wajib memastikan distribusi kebutuhan pokok dan energi berjalan lancar, merata, dan terjangkau. Kekayaan alam seperti minyak, gas, air, dan hutan termasuk milik umum. Hasil pengelolaannya harus dikembalikan kepada rakyat, baik lewat harga energi yang murah maupun layanan publik gratis. Dengan cara ini, masyarakat tidak dibiarkan menghadapi kenaikan harga energi global tanpa perlindungan negara.
Dalam Islam, kesejahteraan rakyat adalah tanggung jawab utama pemimpin. Rasulullah saw bersabda: "Imam adalah pengurus dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya." Pemimpin tidak boleh bersikap apatis, mengeluarkan pernyataan yang menyakiti rakyat, atau membiarkan masyarakat terjerate.t sistem ekonomi ribawi demi memenuhi kebutuhan dasar.
Perbedaan sistem kapitalisme dan sistem Islam terlihat jelas di sini. Dalam sistem kapitalis, negara fokus menyelamatkan anggaran lewat utang dan pajak yang justru memperparah beban masyarakat. Sementara dalam sistem Islam, negara fokus menyelamatkan rakyat lewat distribusi kekayaan yang adil dan kebijakan ekonomi yang berpihak pada kebutuhan pokok.
Sistem Islam adalah Solusi Hakiki
Pelemahan rupiah bukan hanya akibat faktor eksternal, tapi juga hasil dari diterapkannya sistem ekonomi kapitalisme yang menjadikan uang fiat, riba, dan utang sebagai pilar utama. Sistem ini terbukti gagal melindungi daya beli rakyat dan justru membuat masyarakat menengah-bawah paling rentan menanggung beban krisis.
Karena itu, jalan keluarnya bukan sekadar perbaikan teknis kebijakan moneter, melainkan perubahan mendasar pada sistem ekonomi yang diterapkan. Islam menetapkan sistem ekonomi berbasis dinar dan dirham, mengharamkan riba sebagaimana firman Allah Swt.: "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba". (QS. Al-Baqarah: 275), melarang ihtikar, serta mewajibkan negara menjamin kebutuhan pokok rakyat. Sistem ini hanya bisa berjalan utuh jika negara menerapkan Islam secara kaffah dalam seluruh aspek kehidupan, sesuai perintah Allah Swt : "Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan". (QS. Al-Baqarah: 208)
Dengan demikian, memperjuangkan diterapkannya sistem ekonomi Islam yang dijalankan oleh negara yang menerapkan Islam secara kaffah bukan sekadar pilihan ideologis, melainkan kewajiban syar’i dan kebutuhan nyata untuk mengakhiri penderitaan rakyat. Ini semua merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam mewujudkan keadilan ekonomi untuk melindungi rakyat dari eksploitasi sistem ribawi dan memastikan distribusi kekayaan yang adil bagi seluruh umat. Wallahu a'lam bishawab.[AR]
0 Komentar