Oleh Mulyaningsih
(Pemerhati Masalah Anak & Keluarga)
Vivisualiterasi.com - Negeri ini tidak dalam kondisi baik-naik saja. Berbagai persoalan silih berganti menghampiri. Belum tuntas persoalan yang satu diselesaikan, sudah muncul lagi lainnya. Ya, itulah kondisi nyata yang sedang kita alami bersama. Ditambah lagi dengan adanya pertempuran antara Iran vs AS (beserta sekutunya) membuat roda ekonomi semakin sulit berputar.
Di tengah banyaknya persoalan, kita kembali dihebohkan dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Kebijakan tersebut adalah pengadaan motor untuk kepala SPPG. Melihat kebijakan tersebut tentu menimbulkan perdebatan di semua kalangan masyarakat. Tak hanya itu, hampir semua mungkin akan berpandangan bahwa dimana skala prioritas atau efisiensi yang selama ini digadang-gadang? (detikNews.com, 07/04/2026)
Kebingungan mungkin bisa saja menyelimuti pandangan kita. Kata yang selalu terlontar, efisiensi alias penghematan terus saja disampaikan. Namun, fakta sesungguhnya justru berkebalikan. Nyatanya pemerintah begitu jor-joran demi keberlangsungan program menurut sebagian besar tokoh di negeri ini begitu boros serta banyak mengeluarkan biaya. Ditambah lagi satu kebijakan dengan adanya pengadaan kendaraan roda dua bagi kepala SPPG. Wow, negara ternyata punya uang banyak juga ya! Itulah gambaran yang akhirnya muncul dalam benak kita. Masyarakat disuruh berhemat, matikan kompor ketika sudah masak, dilakukannya WFH untuk kalangan PNS tertentu, dan lainnya. Nah, melihat adanya kebijakan tersebut lantas apa yang harus diperbuat masyarakat? Akankah pemerintah kembali berfokus untuk menyelesaikan persoalan pokok di negeri ini? Itulah pertanyaan yang sedang ditunggu jawabannya oleh seluruh masyarakat. Kita sudah pusing dan berusaha untuk mencari jalan keluar atas seluruh persoalan yang ada, namun support system belum ada. Sehingga percuma saja kita mencari jalan keluar jika yang pegang kebijakan belum berpihak kepada rakyat jelata.
Nah, itulah realita yang saat ini benar terjadi dan kita rasakan. Wajar memang jika sekarang tampak jelas bahwa masyarakat di suruh bertahan sendiri di tengah terpaan persoalan yang melanda. Sabar dan nerima atas segala masalah yang ada menjadi senjata jitu untuk menenangkan masyarakat. Sementara solusi nyata belum juga dilakukan. Ini menjadi gambaran kepada kita bahwa pemerintah masih belum memikirkan urusan umat dengan serius. Semua ini wajar terjadi memang karena sistem yang ada selalu mengedepankan asas manfaat serta keuntungan materi semata yang dicari. Sehingga tampak benar dalam setiap kebijakan yang diberlakukan di negeri ini, selalu saja harus ada manfaat yang didapatkan. Jika ada manfaat maka dikerjakan, kalau tidak ada maka tinggalkan. Nah, begitulah adanya sekarang sehingga sangat wajar memang jika persoalan yang ada memang tak bisa selesai.
Termasuk berbicara soal skala prioritas dan efisiensi. Maka dua hal ini saling terkait demi keluar dari persoalan yang sedang melanda di masyarakat. Terlebih harusnya mencari akar persoalan agar dapat dicari solusi tuntasnya. Kalau kita bandingkan antara kebijakan pengadaan motor tadi dengan urgensi penyediaan lapangan pekerjaan atau membenahi dunia pendidikan, tentu kedua hal terakhir akan difokuskan untuk dicari penyelesaiannya. Karena saat ini ekonomi !masih belum stabil, ditambah dengan efek perang tadi, membuat masyarakat makin kepayahan. Harusnya hal ini yang kemudian menjadi fokus pemerintah untuk dicari solusinya. Termasuk pula lapangan pekerjaan yang begitu ditunggu-tunggu oleh sebagian besar masyarakat menjadi salah satu fokus utama juga. Dengan selesainya dua hal tersebut maka pelan-pelan masalah lain dapat pula dituntaskan.
Akan berbeda jika Islam diterapkan dalam kehidupan manusia. Dengan dasar akidah (keimanan) serta ketaatan terhadap Allah Swt. maka kita diajarkan untuk menghadapi masalah dengan bijak. Dengan dasar tadi, maka kita dituntun untuk mencari akar persoalannya terlebih dahulu. Hal tersebut dilakukan agar masalah dapat benar-benar diselesaikan sampai tuntas. Dengan akidah pula, pemerintah mampu mengeluarkan kebijakan yang sesuai. Artinya, selalu mengedepankan pada kemaslahatan umat, bukan pada penumpukan harta kepada segelintir orang. Inilah yang kemudian dijalankan dengan baik dan bertanggung jawab penuh. Karena yakin bahwa di hari kemudian akan dimintai pertanggungjawabannya. Maka kesungguhan itu benar-benar akan terjadi karena pemerintah sendiri adalah pelayan umat sebagaimana hadis Rasulullah saw.
"Setiap kalian adalah pemimpin (penggembala) dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang imam (pemimpin) adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya. Seorang suami adalah pemimpin bagi keluarganya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya..." (HR. Bukhari dan Muslim)
Dari hadis di atas, kita mendapat gambaran bahwa setiap amanah yang ada di pundak kita maka harus diselesaikan secara sempurna. Berkaca pada hadis di atas, maka seharusnya para pemangku jabatan atau yang mempunyai kekuasaan harusnya benar-benar dalam hal mengurusi rakyatnya. Jangan sampai itu celah kita ketika di hari pembalasan kelak.
Kembali pada pembahasan bahwa sistem Islam tentu akan mengedepankan pada kemaslahatan umat. Artinya, bagaimana seluruh masyarakat mampu dalam memenuhi kebutuhan hajat hidupnya dengan baik. Maka ini harus dicek oleh pemerintah dan dilihatnya individu per individu (untuk kebutuhan pokok). Jika masih ada yang belum mendapatkan maka pemerintah wajib untuk memberikannya, setelah dicek dengan teliti bahwa saudaranya juga tidak ada yang bisa membantu. Jika saudaranya ada yang bisa membantu maka kewajiban darinya untuk membantu. Tak hanya kebutuhan pokok pangan, sandang, atau papan saja yang dilihat. Pemerintah juga wajib adanya untuk memberikan pelayanan pendidikan, kesehatan, serta keamanan secara percuma. Tentu hal ini harus dipikirkan secara mendalam bagaimana terkait dengan pembiayaannya. Nah, kalau di dalam Islam soal biaya akan ditanggung negara lewat baitul mal. Baitul mal ini mempunyai pos pemasukan tetap dan tidak tetap. Pencatatannya detail dan rapi sehingga mudah dalam hal pengecekan. Berbicara pemasukan, maka tentu kita akan melihat pada SDA yang terkandung didalam negeri. Karena gak tersebut menjadi pemasukan tetap bai negara dan mampu mengisi kas. Termasuk pula pada pos pemasukan lain seperti khusus, jizyah, ghanimah, serta lainnya mampu mengisi saldo kas negara. Sehingga dalam Islam tidak berfokus pada utang dan pajak yang membebani rakyat.
Harusnya kita bisa berkaca pada kejayaan masa lalu yang mengambil sistem Islam sebagai aturan hidup. Pelayanan yang prima kepada seluruh rakyat menjadi satu keharusan yang dilakukan. Ditambah dengan kuatnya sisi keuangan negara menjadikan Daulah Islam menjadi negara super power dan disegani dunia. Nah, negeri ini harusnya mampu berkaca dan menjadikan pelajaran berharga ketika kapitalisme diambil sebagai sistem kehidupan. Banyak persoalan yang muncul cukup membuat kita bangun serta bangkit dari keterpurukan saat ini. Termasuk skala prioritas akan benar dijalankan manakala Islam telah hadir dalam kehidupan. Sehingga tidak akan ada lagi salah dalam menentukan skala prioritas. Atau hanya ingin menumpuk harta pada segelintir orang. Nah, ini tentunya tak akan pernah terjadi dalam Kapitalisme. Wallahua'lam bishawab.[AR]
0 Komentar