Oleh Mulyaningsih
(Pemerhati Masalah Anak & Keluarga)
Vivisualiterasi.com - Baru saja diangkat menjadi pegawai, kini nasib PPPK di ujung tanduk. Ribuan ejumlah pegawai pemerintah (P3K) dihantui ketidakpastian dan PHK. Hal tersebut dilakukan karena kembali pada alasan anggaran. Kebijakan tersbeut sesuai realisasi UU HKPD no.1 tahun 2022, menyatakan bahwa porsi belanja pegawai daerah maksimal 30%.
Dikutip dari salah satu laman nasional menyebutkan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) diberbagai wilayah Indonesia kini dihantui bayang-bayang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan pemerintah secara massal. Padahal baru saja merasa senang setelah menerima surat keputusan pengangkatan ASN jalur PPPK. (kolakaposnews.com, 29/03/2026)
Berdasarkan informasi di atas, para PPPK yang terancam ini adalah guru, tenaga kesehatan, dan aparatur teknis garda terdepan pelayanan publik. Sangat berbeda ketika kita melihat pada para menteri. Saat ini, terdapat 100 lebih wakil menteri yang diangkat. Tentunya hal tersebut merogoh kas negara lebih dalam untuk memberikan gaji serta tunjangannya.
Berbicara terkait dengan efisiensi, maka kita akan menemukan kata penghematan dan pengurangan. Tentunya hal ini akan melihat pada skala prioritas dan bercermin pada skala prioritas. Jujur sebagai orang awam, saya sendiri agak bingung dengan definisi efisiensi itu sendiri. Bingung dengan maksud dan pengertiannya karena fakta berbicara. Di satu sisi penghematan benar adanya, namun di lain sisi ternyata anggaran dihambur-hamburkan. Nah, bagaimana bisa terjadi seperti ini? Padahal semua paham yang namanya efisiensi adalah penghematan atau pemangkasan (bahasa sederhananya).
Inilah wajah kapitalisme sesungguhnya, dimana manfaat tentu akan menjadi teman setia mereka. Jika tidak ada manfaat maka untuk apa dijalankan? Nah, sistem kapitalis inilah yang membentuk manusia menjadi serakah akan materi serta kekuasaan. Ditambah dengan seenaknya mengatur seluruh aturan kehidupan tanpa sedikit melirik ke Islam. Itulah hegemoni yang saat ini sedang mengajar kuat di negeri ini dan negeri muslim lainnya.
Coba kita bayangkan, jika para PPPK tersebut diberhentikan maka yang terjadi tentulah mereka mengganggur dan tak mendapat penghasilan untuk bertahan hidup. Dalam hal ini tentu akan menambah angka kemiskinan di negeri ini. Harusnya negara dalam hal ini pemerintah mampu menentukan kebijakan terkait dengan skala prioritas sehingga tidak menimbulkan efek besar di masyarakat. Padahal ketika kampanye dulu salah satu targetnya adalah mengurangi kemiskinan dan membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya. Namun yang terjadi justru sebaliknya, bisa jadi angka kemiskinan akan bertambah karena tulang punggung keluarga tidak mendapatkan pekerjaan.
Berkaitan dengan skala prioritas, maka harusnya dilakukan penuh dalam kehidupan. Semua itu dilakukan agar seluruhnya berjalan dengan baik dan sesuai. Sesuatu yang genting penting, maka akan segera dilaksanakan tanpa menundanya. Satu hal lagi, bahwa hal tersebut bersifat urgent alias penting sehingga wajib segera dilakukan. Sebagaimana MBG yang digadang-gadang tidak efisien karena menghabiskan dana yang tidak sedikit. Belum lagi persoalan keracunan menembus angka yang lumayan. Walaupun klaim pemerintah terhadap angka keracunan hanya sedikit saja. Namun faktanya begitu mencengangkan.
Pandangan Islam tentunya sangat berbeda dengan kapitalisme sekuler. Islam memandang skala prioritas dengan pengertian sesungguhnya. Termasuk pula pada efisiensi akan dikaji dengan serius apakah memang diperlukan atau tidak. Karena dalam Islam, kemaslahatan umat menjadi satu kunci yang wajib terlaksana. Maka pemerintah yang memiliki kekuasaan harus mampu melakukan itu semua atas dasar keimanan yang kuat dalam diri. Sebagaimana hadis Rasulullah saw.
"Imam adalah pengurus rakyat dan ia dimintai pertanggung jawaban atas rakyat". (HR. Bukhari & Muslim)
Dari hadis di atas kita dapati bahwa pemerintah menjadi pengurus umat. Wajib hukumnya untuk memastikan kepada individu per individu rakyatnya apakah sudah dapat terpenuhi sandang, pangan, dan papan? Inilah yang kemudian harus segera dijalankan.
Di Daulah Islam ditopang oleh baitulmal yang tangguh dalam menyediakan kas negara. Melalui 13 pos pemasukan, uang negara bisa terkumpul dengan baik. Dengan kas negara tersebut maka tak perlu lagi efisiensi pada beberapa lembaga atau lainnya. Karena semua bisa terpenuhi dengan baik. Alhasil, tak perlu lagi adanya PHK pada pegawai yang notabenenya begitu diperlukan rakyat.
Semua itu bisa dijalankan dengan baik dengan syarat Islam hadir dalam kehidupan. Dan dengan bingkai institusi Daulah Islam yang akan menerapkan hukum syarak secara sempurna dan menyeluruh.
Waallahu'alam.[Irw]
0 Komentar