Oleh Ratih Rahmawati, S.Si
(Kontributor Vivisualiterasi Media)
Vivisualiterasi.com - Krisis energi global kembali menjadi sorotan pada tahun 2026 ini, seiring meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah yang melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat. Hal ini terjadi karena kawasan ini memegang peran vital dalam sistem energi dunia, terutama karena keberadaan Selat Hormuz yang dilalui sekitar 20 juta barel minyak per hari atau setara dengan ±20% konsumsi minyak global. Gangguan terhadap jalur strategis ini langsung memicu lonjakan harga minyak dunia hingga melampaui USD 100 per barel, bahkan berpotensi mencapai USD 150–200 jika eskalasi konflik berlanjut.
International Energy Agency (IEA) juga mencatat adanya penurunan pasokan global hingga sekitar 8 juta barel per hari, disertai terhentinya sebagian kapasitas kilang dan distribusi energi. Fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa krisis energi yang terjadi bukan sekadar persoalan sektoral, melainkan krisis sistemik yang berdampak luas terhadap stabilitas ekonomi global.
Dari sisi analisis, krisis ini mengungkap kerentanan struktural sistem energi dunia. Industri minyak yang terdiri dari sektor hulu, mindstream, dan hilir memiliki ketergantungan yang tinggi dan tidak fleksibel, sehingga gangguan pada satu titik dapat melumpuhkan keseluruhan sistem. Selain itu, dominasi jalur distribusi seperti Selat Hormuz memperlihatkan minimnya alternatif infrastruktur yang memadai.
Secara politik, energi telah menjadi instrumen kekuatan geopolitik. Negara-negara besar berupaya mengamankan akses terhadap sumber daya energi melalui tekanan ekonomi, diplomasi, hingga intervensi militer. Dalam kerangka kapitalisme global, minyak diperlakukan sebagai komoditas pasar yang harganya tidak hanya ditentukan oleh mekanisme permintaan dan penawaran, tetapi juga oleh spekulasi finansial dan kepentingan korporasi multinasional. Akibatnya, negara berkembang seperti Indonesia berada pada posisi rentan sebagai “price taker” yang harus menanggung dampak fluktuasi harga global tanpa kemampuan signifikan untuk mempengaruhinya.
Bagi Indonesia, dampak krisis ini sangat nyata. Kebutuhan minyak nasional yang mencapai sekitar 1,5–1,6 juta barel per hari tidak sebanding dengan produksi domestik yang hanya sekitar 600 ribu barel per hari, sehingga impor menjadi keniscayaan.
Lonjakan harga minyak global meningkatkan beban subsidi energi dan menekan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ketidakpastian global juga memicu arus keluar modal yang menyebabkan pelemahan nilai tukar rupiah, meningkatkan biaya impor dan pembayaran utang luar negeri. Selain itu, mekanisme imported inflation mendorong kenaikan harga barang dan jasa, terutama di sektor pangan, konstruksi, dan manufaktur, yang pada akhirnya menurunkan daya beli masyarakat dan memperlebar ketimpangan sosial. Volatilitas pasar keuangan domestik serta meningkatnya imbal hasil surat utang negara turut memperbesar biaya pembiayaan pembangunan dan berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional.
Menghadapi kondisi tersebut, solusi teknis menjadi langkah awal yang penting. Seperti, diversifikasi energi melalui pengembangan biodiesel dan energi terbarukan telah dilakukan, misalnya melalui implementasi program B35 hingga B40. Namun, kontribusinya masih terbatas dalam menggantikan ketergantungan terhadap impor minyak. Efisiensi konsumsi energi melalui teknologi hemat energi dan pengendalian penggunaan BBM dapat memberikan dampak jangka pendek, meskipun harus diimbangi dengan mitigasi dampak sosial. Selain itu, peningkatan cadangan strategis energi menjadi kebutuhan mendesak. Dengan cadangan yang hanya mampu bertahan sekitar 20–25 hari, Indonesia masih jauh dari standar internasional sebesar 90 hari, sehingga sangat rentan terhadap gangguan pasokan global.
Namun, solusi teknis saja tidak cukup tanpa perubahan yang lebih mendasar. Solusi sistemis menuntut upaya kemandirian energi melalui peningkatan eksplorasi sumber daya domestik, pengembangan teknologi, serta pengurangan ketergantungan terhadap impor. Reformasi kebijakan energi juga diperlukan agar pengelolaan energi tidak semata-mata tunduk pada mekanisme pasar global, tetapi berorientasi pada ketahanan dan kedaulatan nasional.
Sistem kapitalisme yang mendominasi tata kelola energi dunia terbukti memperkuat ketimpangan dan ketergantungan struktural. Dominasi korporasi multinasional serta spekulasi pasar menyebabkan energi menjadi alat kepentingan politik dan ekonomi, bukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Dalam konteks tersebut, perspektif Islam menawarkan pendekatan alternatif yang bersifat sistemik dan berkeadilan. Islam memandang sumber daya alam strategis seperti minyak dan gas sebagai kepemilikan umum yang harus dikelola oleh negara untuk kepentingan seluruh masyarakat.
Negara bertanggung jawab memastikan distribusi energi yang adil dan terjangkau tanpa tunduk pada spekulasi pasar atau kepentingan korporasi. Dengan pengelolaan yang berorientasi pada kemaslahatan, sistem ini berpotensi mewujudkan kemandirian energi serta meminimalkan kerentanan terhadap tekanan eksternal. Selain itu, prinsip keadilan dan kedaulatan dalam sistem pemerintahan Islam diyakini mampu mencegah eksploitasi sumber daya dan konflik geopolitik yang berulang.
Pada intinya, krisis energi global 2026 ini, menjadi pengingat bahwa ketahanan energi tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan sumber daya, tetapi juga oleh sistem politik dan ekonomi yang mengelolanya. Indonesia perlu memanfaatkan momentum ini untuk mempercepat transformasi menuju kemandirian energi melalui kombinasi solusi teknis dan sistemis. Lebih jauh, refleksi terhadap alternatif sistem pengelolaan energi yang berkeadilan, maka dikelola dengan menerapkan sistem Islam menjadi penting dalam upaya membangun sistem energi yang tangguh, berdaulat, dan bermanfaat untuk kemaslahatan umat. Wallahua‘lam bish-shawab.[AR]
0 Komentar