Oleh Mai Hanum Asmu'i
Vivisualiterasi.com - Isu rencana Amerika Serikat untuk mengakses wilayah udara Indonesia mencuat setelah sebuah dokumen pertahanan rahasia terungkap. Dokumen tersebut dilaporkan menguraikan strategi untuk mendapatkan akses penerbangan menyeluruh bagi pesawat militer di dalam wilayah kedaulatan Indonesia. (rri.co.id 13/04/2026)
Belum mereda kekecewaan publik terhadap keputusan pemerintah bergabung dalam organisasi “elite” bentukan Trump yakni “Board of Peace” (BoP) termasuk didalamnya menyangkut Agreement Reciprocal Trade (ART), kini mencuat isu baru yang tak kalah meresahkan. Terungkapnya dokumen oleh berita harian (India) The Sunday Guardian terkait pengajuan akses militer secara menyeluruh (Blanket Overflight Access) oleh AS yang bisa diartikan permintaan izin terbang melintas secara bebas bagi pesawat tempur AS, sebuah kesepakatan yang diduga ditandatangani oleh Menhan Sjafrie Sjamsoeddin dan pihak terkait AS di Pentagon beberapa waktu lalu. Meski ditengarai hal tersebut belum menjadi keputusan final sebagaimana kabar yang beredar, tak urung muncul pertanyaan publik tentang status kedaulatan negeri yang sejak dahulu digandrungi penjajah sebab kekayaan alamnya yang berlimpah.
Kedaulatan di Ujung Tanduk Ambisi Dua Ideologi
Munculnya kekhawatiran dalam menanggapi isu terkait poin dalam tiga pilar kesepakatan dalam Major Defense Cooperation Partnership (MDCP) patut mendapat perhatian mendalam. Sebab, hal tersebut menyangkut kedaulatan wilayah udara Indonesia . Amat disayangkan apabila negeri ini harus mempertaruhkan kedaulatan negara dan “menjualnya” hanya demi ambisi sembrono individu pemimpin yang teramat silau terhadap pemikiran Barat. Posisi strategis Indonesia sebagai gerbang jalur perlintasan perdagangan global memiliki peran penting bagi stabilitas ekonomi kawasan Asia Pasifik secara khusus. Maka layak jika negeri ini juga diminati dua raksasa ekonomi dunia yakni China dan Amerika. Keduanya berlomba untuk saling menancapkan pengaruhnya.
Jika ditelaah, kecenderungan politik Indonesia pada periode ini, dapat dikatakan lebih “ramah” kepada AS. Tentu ini akan menimbulkan kewaspadaan bagi rivalnya China, dengan ambisinya sebagai penguasa ekonomi Asia. Sedangkan, bukan rahasia lagi jika hegemoni industri China di Indonesia sulit untuk dilepaskan semenjak kepemimpinan Presiden Jokowi yang notabene lebih berkiblat pada negeri sosialis tersebut. Maraknya dominasi produk negeri tirai bambu merambah hampir di seluruh sektor. Pada dasarnya ketergantungan negeri ini kepada dua pihak yang merupakan manifestasi dari dua ideologi dunia yakni AS dengan ideologi Kapitalisme dan China dengan ideologi Sosialisme atau perpaduan ekonomi Kapitalisme dan Komunismenya sudah sedemikian akut.
Paradoks Kedaulatan Dan Kerjasama Bagi Keamanan
Merebaknya kabar kemungkinan kerjasama khusus dalam kemiliteran dengan AS menambah deretan panjang kendali asing pada kebijakan dalam dan luar negeri Indonesia. Alih-alih ingin menjadi pelanduk di antara dua gajah yang berseteru, politik bebas aktif yang menjadi asas kerjasama luar negeri nyatanya tidak lantas menjadikan negeri ini benar benar berdaulat. Keterlibatan pemerintah dalam agenda internasional semakin menjerat negeri ini dalam pusaran permainan politik kotor asing. Jika pemberian ijin Blanket Clearance benar terwujud, maka prinsip politik “Bebas Aktif” yang selama ini dipegang hanyalah kiasan saja. Menjadikan jalur udara sebagai lalu lintas bagi asing sama halnya menyerahkan kedaulatan negara yang berarti tak ada lagi ruang rahasia dan aman di negeri ini. Pemimpin negeri ini mungkin lupa, bagi kaum kapitalisme penjajah, Indonesia adalah mangsa bersama. Berlepas diri dari segala bentuk kerjasama yang merugikan dan membahayakan negara adalah jalan yang harus segera ditempuh sesegera mungkin.
Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:
لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُوْنَ الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۚ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ فِيْ شَيْءٍ اِلَّاۤ اَنْ تَتَّقُوْا مِنْهُمْ تُقٰٮةً ۗ وَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهٗ ۗ وَاِ لَى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ
"Janganlah orang-orang beriman menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, melainkan orang-orang beriman. Barang siapa berbuat demikian, niscaya dia tidak akan memperoleh apa pun dari Allah, kecuali karena (siasat) menjaga diri dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu akan diri (siksa)-Nya, dan hanya kepada Allah tempat kembali."
(QS. Ali 'Imran 3: Ayat 28)
Dalam ayat tersebut secara tegas menjelaskan, bahwa Islam melarang segala bentuk loyalitas terhadap musuh Islam, terlebih musuh yang terlihat secara nyata permusuhannya terhadap kaum muslim . Kita juga dapat melihat dengan gamblang bahwa AS dan sekutunya Israel adalah aktor intelektual kekejaman genosida atas kaum muslim Palestina. Akankah kedaulatan dan keamanan terwujud jika negeri ini bergelayut pada lengan pembuat konflik? Harusnya Indonesia yang merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar tidak menjalin kerjasama dalam bentuk apapun dengan bangsa penjajah. Bahkan Islam memiliki ketentuan pengurusan umat dalam negeri serta aturan kerjasama luar negeri yang diperbolehkan sebagaimana Rasulullah dalam kepemimpinan beliau di Madinah.
Sistem Politik Dalam dan Luar Negeri Islam
Politik dalam Islam merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan sebagai sistem yang berasaskan Kitabullah dan Sunnah. Sistem yang memuat aturan menyeluruh bagi kehidupan serta tata cara pelaksanaan penerapan aturan mengurusi urusan umat mulai dari tataran masyarakat hingga negara. Politik dalam negeri Islam berfokus pada penerapan hukum syarak bagi warga daulah islam seluruhnya. Sedangkan mengenai politik luar negeri daulah Islam, maka hubungan dengan negara lain yang bertetangga hanya dilakukan oleh institusi daulah dengan tujuan utamanya penyebaran risalah Islam keseluruhan penjuru dunia. Daulah dibolehkan membina hubungan luar negeri terkait ekonomi dan perdagangan selama tidak bertentangan dengan ideologi Islam. Dakwah menyeru kepada islam dilakukan oleh daulah secara terus menerus, tak segan pula membongkar kejahatan para pemimpin zalim serta tidak bermanis muka atau bahkan menjalin kerjasama militer dengan negara kafir penjajah.
Hubungan ekonomi dan perdagangan didasarkan kepada kebutuhan yang teramat sangat pada barang atau kondisi tertentu dengan catatan hubungan kerjasama tersebut tidak menyebabkan negara asing tersebut menjadi negara yang bertambah kuat. Negara Islam juga tidak mentolerir bentuk keterikatan dengan badan badan atau organisasi internasional juga organisasi yang bernuansa fanatisme tertentu yang dapat mengancam keamanan negara atau meracuni aqidah umat. Melalui penerapan aturan Islam yang menyeluruh, politik luar negeri Islam akan mampu mengesankan dunia dengan menunjukkan keagungan Islam yang telah membawa manusia kepada kesejahteraan hakiki. Kepemimpinan dalam Islam tidak akan tunduk atau mengemis keamanan pada entitas manapun selain kepada pemilik kedaulatan yang sesungguhnya yakni As - Syari’ atau Allah SWT.
Renungan
Tak ada yang menyangkal bahwa Indonesia adalah negeri yang kaya raya. Namun menjadi pertanyaan besar bahwa kekayaan negeri ini hanya bisa dinikmati oleh segelintir golongan saja. Sungguh miris, berjuta anak bangsa hanya mampu menjadi buruh di negeri sendiri. Tiap waktu menyaksikan kerusakan aqidah oleh gempuran budaya asing yang membanjiri kehidupan generasi muda sebab pengkhianatan yang dilakukan pemimpin muslim melalui kerjasama asing. Tugas mengemban dakwah Islam yang menjadi ruh bagi penyebaran Islam dan seharusnya dilakukan oleh negara kini hanya dilakukan oleh kelompok atau jamaah kolektif yang berideologi Islam. Kelompok yang telah sadar kewajiban melanjutkan kehidupan Islam ini berjibaku melawan racun pemikiran asing serta derasnya kriminalisasi pada ajaran Islam yang justru dilakukan oleh negara melalui buzzer yang menjadi antek antek asing serta pasal pasal pesanan yang bertujuan membungkam kebangkitan islam.
Hilangnya kepemimpinan Islam yang berfungsi sebagai perisai umat adalah malapetaka terbesar umat ini. Tanpa pemimpin, beribu umat muslim menjadi korban kebengisan imperialisme Barat. Tanpa pemimpin yang menerapkan Islam secara kaffah umat ini jauh terperosok dalam jebakan siasat licik penjajah. Makin jauh dan asingnya pemahaman terhadap Islam telah membawa umat kepada tujuan semu yang bersifat duniawi. Dengan demikian, memperjuangkan kembali tegaknya kepemimpinan dengan ideologi Islam atau Khilafah merupakan kewajiban bagi setiap individu muslim, demi terwujudnya kesejahteraan dan kebahagiaan tertinggi sesuai keridha-an Allah SWT . Allahua’lam bisawwab.[]
0 Komentar