Oleh Nola Dwi Naya Sari, S.Pd.
(Guru SMK)
Atas pengaruh inilah, salah satu wacana pemerintah pusat berkaitan dengan sistem Pendidikan Indonesia adalah adanya wacana pembelajaran jarak jauh (pembelajaran daring). Pemerintah tengah mengkaji opsi penerapan sekolah online mulai April 2026 sebagai bagian dari strategi nasional untuk penghematan konsumsi energi, khususnya bahan bakar minyak (BBM) (detik.com, 21/03/2026). Selanjutnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menegaskan kebijakan efisiensi energi perlu dirumuskan secara responsif dan berbasis data, dengan tetap memastikan proses pembelajaran serta pelayanan publik tidak terganggu.
Wacana ini ternyata menimbulkan banyak kritikan dari beberapa pihak. Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji, saat dihubungi, Selasa (24/3), mengatakan, kebijakan sekolah daring untuk penghematan energi itu berpotensi menurunkan kualitas pendidikan anak-anak Indonesia. Ubaid memaparkan, berdasarkan pengalaman saat pandemi Covid-19, aktivitas sekolah daring telah berdampak pada menurunnya kualitas pendidikan secara dratis atau learning loss. Dia menyebutkan, saat itu, sebagian siswa kelas 3 SMA memiliki kemampuan seperti siswa kelas 1 SMP (Kompas.id, 24/03/2026).
Penolakan ini selain karena melihat dari pengalaman saat covid, juga dikaitkan dengan program pemerintah lainnya yang justru tidak menunjukkan bentuk efisiensi anggaran pendidikan. Salah satunya adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah nyata menyedot anggaran pendidikan sebanyak 30 persen dan diperparah dengan segala drama di lapangan tentang kasus keracunan di berbagai daerah.
Jika kita menganalisa dari sisi potensi penghematan BBM di kalangan pelajar, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah sepeda motor di Indonesia telah melampaui 120 juta unit. Estimasi kasar menunjukkan bahwa sekitar 20-25% mobilitas pagi hari dilakukan oleh murid atau orang tua yang mengantar jemput anak sekolah. Dalam simulasi perhitungan potensi penghematan, jika 10 juta pelajar di wilayah perkotaan menerapkan Belajar Dari Rumah (BDR) hanya 2 hari dalam seminggu, dalam skala nasional penghematan 5 juta liter BBM per minggu dapat secara signifikan mengurangi beban subsidi energi pemerintah dan menurunkan emisi karbon secara instan.
Hanya saja, sudut pandang kita harus lebih luas lagi. Bukan hanya fokus melihat potensi penghematan BBM, tapi melihat potensi berlimpahnya Sumber Daya Alam (SDA) minyak yang dimiliki oleh negeri ini. Siaran pers Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebutkan, data pada 2024 menunjukkan bahwa dari total 128 cekungan minyak dan gas (migas) yang ada di Indonesia, ada 68 cekungan (53%) yang belum pernah dieksplorasi sama sekali. Hal ini menunjukkan bahwa perut bumi Indonesia masih memiliki potensi besar yang dapat dieksploitasi. Cekungan-cekungan ini menyimpan potensi cadangan minyak sebesar 2,41 miliar barel dengan masa produksi diperkirakan mencapai 11 tahun. Indonesia juga masih memiliki lapangan yang tidak aktif. Berdasarkan data SKK Migas jumlahnya mencapai 203 lapangan dengan potensi produksi 122 juta barel minyak. Jika diaktifkan kembali, akan bisa menambah produksi minyak dalam negeri. Namun sayang, sumur tua justru ditawarkan ke swasta oleh pemerintah.
Mirisnya, alih-alih karena penutupan selat Hormuz yang berdampak pada lonjakan harga minyak karena Indonesia yang masih doyan mengimpor minyak, sebagian tambang minyak Indonesia yang dikelola BUMN, yaitu Pertamina, hasilnya justru dijual ke luar negeri (diekspor), tidak digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Pada tahun 2025 pemerintah memperkirakan ekspor minyak mentah Indonesia mencapai 28 juta barel. Minyak mentah tersebut diekspor ke Jepang, Singapura, Korea Selatan, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Amerika Serikat dll. Hal ini dilakukan untuk memperoleh keuntungan (devisa) karena minyak mentah Indonesia merupakan jenis minyak berkualitas tinggi sehingga harganya mahal dan lebih menguntungkan jika diekspor. Selain itu, kilang minyak Pertamina sejak awal didesain untuk mengolah minyak dengan kualitas rendah sehingga belum fleksibel mengolah seluruh jenis minyak mentah. Selain itu, paradigma kapitalistik mengkondisikan agar Indonesia selalu defisit. Produksi minyak dibuat rendah sehingga butuh impor. Penyelidikan Kejaksaan Agung (Kejagung) pada periode 2018—2023 menunjukkan bahwa produksi kilang Pertamina sengaja diturunkan sehingga harus impor minyak mentah. Akibatnya, negara rugi Rp193,7 triliun per tahun. Selain itu, korupsi di tubuh pertamina juga senantiasa menjamur setiap eranya. Hal iniah yang menyebabkan kenapa Indonesia sulit mewujudkan swasembada minyak.
Hal ini berbeda dengan paradigma dalam Islam. Khalifah akan mengelola segala potensi SDA berdasarkan asas riayah yaitu untuk mengurus kebutuhan rakyat secara optimal. Hal ini berdasarkan sabda Nabi saw., “Imam/khalifah itu adalah raa’in (pengurus) dan hanya dialah yang bertanggung jawab terhadap rakyatnya.” (HR Bukhari dan Muslim)
Negara Tidak akan menyerahkan tanggung jawab tersebut kepada swasta apalagi asing. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ahmad yang menyatakan: "Kaum Muslim berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput, dan api”. Hadis ini menegaskan bahwa sumber daya alam yang vital dan menjadi kebutuhan umum tidak boleh dikuasai individu. Negara tidak hanya memikirkan orientasi keuntungan ekonomi tetapi lebih memikirkan kemaslahatan kaum muslim.
Selain itu, dalam Islam, Pendidikan merupakan kebutuhan pokok umat yang menjadi tanggung jawab negara. Negara wajib mencari sumber daya untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Salah satu sumber yang pasti adalah dari pos pengelolaan kepemilikan umum seperti pengelolaan tambang dan minyak. Bukan malah mengorbankan pendidikan akibat dari tata kelola yang tidak pecus.
Dengan paradigma berdasarkan syariat Islam, maka konflik perang AS-Isr4el dan Iran tidak akan terlalu berpengaruh ke Indonesia terkait tantangan energi dikarenakan Indonesia mampu membangun swasembada minyak.
0 Komentar