Oleh Devi Novianti
Vivisualiterasi.com - Gejolak harga BBM kembali menjadi sorotan publik. Meskipun BBM bersubsidi belum mengalami kenaikan namun BBM nonsubsidi sudah merangkak naik. Dampaknya langsung terasa di tengah masyarakat. Di berbagai daerah, antrean panjang di SPBU menjadi pemandangan yang kian lumrah. Tak sedikit masyarakat yang harus menunggu berjam-jam demi mendapatkan bahan bakar, bahkan sebagian terpaksa membeli secara eceran dengan harga yang jauh lebih tinggi.
Gangguan distribusi menjadi salah satu pemicu kondisi ini. Kapal tanker Pertamina yang masih tertahan di Selat Hormuz memperparah situasi pasokan dalam negeri. Di saat yang sama, tensi geopolitik global, khususnya di kawasan Timur Tengah, turut mendorong lonjakan harga minyak dunia. Kenaikan ini secara otomatis berdampak pada harga BBM nonsubsidi di dalam negeri.
Sementara itu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terus digunakan untuk menopang subsidi BBM agar harga tetap terjangkau. Namun kemampuan fiskal negara sangat terbatas. Berbagai pihak memperkirakan bahwa daya tahan APBN dalam menahan gejolak ini hanya bersifat sementara, bahkan mungkin hanya dalam hitungan minggu. Pemerintah pun mulai mengambil langkah-langkah penghematan seperti penerapan work from home (WFH), pembatasan pembelian BBM untuk kendaraan tertentu, hingga pengurangan aktivitas operasional di berbagai sektor.
Kegagalan Sistemik, Bukan Sekadar Krisis Sesaat
Jika ditelaah lebih dalam, persoalan BBM bukan sekadar masalah distribusi atau fluktuasi harga global. Ia merupakan konsekuensi logis dari sistem ekonomi yang diterapkan saat ini, sebuah sistem yang menjadikan energi sebagai komoditas bisnis dan membiarkannya tunduk pada mekanisme pasar.
Dalam sistem seperti ini, negara tidak berperan sebagai pengelola utama sumber daya energi, melainkan hanya sebagai regulator. Akibatnya, ketika harga minyak dunia naik, dampaknya langsung dibebankan kepada rakyat. Rakyat menjadi “shock absorber”, penahan pertama dari setiap guncangan ekonomi yang terjadi.
Kebijakan yang diambil pun cenderung bersifat tambal sulam. Pembatasan, penghematan, atau subsidi hanyalah solusi jangka pendek yang tidak menyentuh akar masalah. Krisis mungkin dapat ditunda, tetapi tidak pernah benar-benar diselesaikan.
Lebih jauh lagi, ketergantungan terhadap pihak luar dalam pemenuhan kebutuhan energi membuka celah dominasi asing. Dalam Islam, kondisi seperti ini jelas harus dihindari. Allah SWT berfirman:
“Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang mukmin.”
(QS. An-Nisa: 141)
Ketika kebutuhan vital seperti energi bergantung pada kekuatan global, maka secara tidak langsung pintu dominasi itu terbuka lebar. Kedaulatan menjadi rapuh, dan umat kehilangan kendali atas sumber daya strategisnya sendiri.
Islam Menawarkan Jalan Kedaulatan Energi
Akar persoalan sesungguhnya terletak pada cara pandang terhadap energi itu sendiri. Dalam sistem kapitalisme, energi diperlakukan sebagai barang ekonomi yang dapat diperjualbelikan demi keuntungan. Sebaliknya, dalam Islam, energi dipandang sebagai milik umum yang harus dikelola oleh negara untuk kepentingan rakyat.
Rasulullah ï·º bersabda:
“Kaum muslimin berserikat dalam tiga perkara: air, padang rumput, dan api.”
(HR. Abu Dawud dan Ahmad)
Para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “api” mencakup seluruh sumber energi, termasuk minyak dan gas. Artinya, energi tidak boleh dimonopoli atau dikomersialisasi sedemikian rupa hingga memberatkan rakyat. Negara wajib mengelolanya dan mendistribusikannya secara adil.
Dalam sistem Islam, negara tidak boleh bergantung pada impor jika memiliki potensi sumber daya sendiri. Eksplorasi, produksi, hingga distribusi energi dilakukan secara mandiri dan profesional, dengan orientasi pelayanan, bukan keuntungan.
Lebih dari itu, Islam menawarkan solusi yang bersifat global melalui persatuan negeri-negeri muslim dalam satu kepemimpinan. Dengan integrasi wilayah yang kaya sumber daya alam seperti Timur Tengah, Afrika Utara, dan Asia Tengah, kemandirian energi bukan sekadar wacana, melainkan sebuah keniscayaan.
Bayangkan jika seluruh potensi energi tersebut dikelola dalam satu sistem yang terintegrasi, tanpa intervensi asing. Gejolak di satu wilayah tidak akan langsung mengguncang seluruh sistem. Distribusi dapat diatur secara merata, dan kebutuhan rakyat dapat terpenuhi dengan stabil.
Rasulullah ï·º juga bersabda:
“Imam (pemimpin) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya.”
(HR. Bukhari dan Muslim)
Hadits ini menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab penuh dalam mengurus kebutuhan rakyat, termasuk energi. Tidak boleh ada pembiaran, apalagi penyerahan pengelolaan kepada mekanisme pasar yang sarat kepentingan.
Penutup
Gonjang-ganjing BBM yang terjadi hari ini sejatinya adalah alarm keras bagi kita semua. Selama sistem yang digunakan masih keliru, maka krisis serupa akan terus berulang.
Islam telah memberikan prinsip yang jelas dan solusi yang menyeluruh: energi adalah milik umat, negara adalah pengelola, dan kedaulatan adalah suatu keharusan.
Kini pertanyaannya bukan lagi apakah solusi itu ada, tetapi apakah kita berani mengambil langkah untuk beralih kepada sistem yang benar, atau terus bertahan dalam lingkaran krisis yang tak berkesudahan.[]
0 Komentar