DIBALIK "NO KINGS" : KETIKA SISTEM DIPERTANYAKAN, BUKAN SEKADAR PEMIMPIN

Oleh Nurul Fatma Hidayati, S.Si

(Aktivis Dakwah Jogja)

Vivisualiterasi.com - Penghujung Maret ditutup dengan demo besar-besaran oleh warga Amerika Serikat (AS) dengan tema “No Kings”, bentuk penolakan kebijakan presiden AS, Donald Trump, terkait konflik di Iran dan kebijakan domestik yang kontroversial. Para demonstran meneriakkan slogan “End this War”, merujuk pada penghentian perang di Iran yang memberikan dampak berupa lonjakan harga minyak dan kebutuhan pokok (Metrottvnews, 29/03/2026).

Hal ini diperparah utang nasional AS yang membengkak hingga tembus US$ 39 triliun (sekitar Rp 1,93 miliar per kepala) yang berdampak pada tekanan prioritas anggaran. Anggaran mengalami pemotongan, dari pajak hingga belanja pertahanan. Utang semakin membengkak yang disebabkan oleh lonjakan pengeluaran akibat konflik AS-Israel-Iran (cnbcindonesia, 28/03/2026).

Kebijakan Trump seringkali dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan warga AS, akan tetapi lebih kepada ambisi Trump untuk menunjukkan keadidayaan AS. Saat ini, Trump masih mendukung dan menyuplai kebutuhan senjata kepada Israel untuk melakukan penyerangan terhadap Palestina, meskipun banyak negara mengecam keras aksi genosida tersebut. Selain itu, Trump juga menggunakan jalur militer untuk menyerang negara lain yang diatasnamakan demi perdamaian dunia, termasuk penangkapan secara illegal presiden Venezuela dan dukungan AS akan penyerangan Israel ke Iran dengan dalih mencegah penggunaan senjata Nuklir.

Sikap ambisi dan egois Trump sangat berdampak pada keseimbangan kehidupan politik di AS. Serangan balik yang diberikan oleh Iran nyatanya membuat Trump merasa terancam sehingga meminta bantuan dari negara-negara Eropa terutama NATO, namun mereka menolak karena serangan ini dinilai sebagai kesalahan luar biasa yang dapat mengancam stabilitas global. Di sisi lain, Trump memaksa negara-negara Teluk (Arab Saudi, UEA, Bahrain) agar ikut menyumbang biaya perang (AS-Israel-Iran) yang sangat besar untuk keperluan militer. Akan tetapi, negara-negara Teluk tersebut sepakat untuk tidak menanggung biaya tersebut sehingga utang AS semakin membengkak (Metrotvnews, 08/03/2026).

Fenomena yang terjadi di dunia timur tengah dan AS telah menunjukkan sisi buruk dari politik Demokrasi yang berdasarkan pada sistem Kapitalisme. AS seringkali dijadikan sebagai acuan negara Demokrasi dengan program-program pendampingnya, seperti HAM, feminisme, dan lain lain. Faktanya, hal tersebut tidak mampu menjadi solusi atas keresahan masyarakat, melainkan hanya menimbulkan permasalahan bertumpuk dan bersifat paradoks. Dunia semakin diperlihatkan dengan jelas akan kejahatan Trump untuk memuaskan ambisi dengan pengaturan dibawah bayang-bayang Kapitalisme serta kepentingan para oligarki yang mendukung sikap semena-mena terhadap aturan kehidupan dunia. Di sisi lain, Trump sering campur tangan dalam kehidupan politik negara lain dan adu domba para pemimpin negara muslim. 

Hegemoni kapitalisme ini akan terus berlanjut selama masyarakat hanya berpasrah meskipun melakukan protes atau penolakan yang besar, seperti “No Kings” jika tidak ada perubahan sistem secara keseluruhan untuk menata kehidupan dunia. Sistem buatan manusia yang hanya dilandaskan pada keinginan dan hawa nafsu sehingga sangat berpotensi keliru dan menyimpang dalam pelaksanaannya. Hal ini termasuk di dalamnya demokrasi yang sering digaungkan sebagai bentuk ideal dalam pemerintahan karena memegang prinsip “dari rakyat, untuk rakyat, oleh rakyat”, seolah-olah menjunjung tinggi atas suara rakyat. Namun, faktanya berujung pada kepenguasaan politik oleh segelintir orang dan adanya penindasan serta pengubahan undang-undang yang semena-mena hanya untuk melancarkan tercapainya tujuan mereka.

Di sisi lain, terdapat sebuah sistem yang pernah diterapkan dan faktanya mampu membawa menuju peradaban yang luar biasa. Peradaban tersebut dipenuhi dengan penemuan yang meningkatkan taraf kehidupan bahkan di saat Eropa mengalami masa kegelapan. Peradaban tersebut didasarkan atas sistem Islam yang telah mengatur segala lini kehidupan termasuk terwujudnya kepemimpinan Islam yang menjadikan seorang pemimpin sebagai penanggung kebutuhan umat. Pemimpin yang terikat oleh bai'at, majelis syura serta ketaatan pada syariat yang mana kekuasaannya berada di hukum Allah sehingga dapat diawasi dan jika ia melakukan penyelewengan maka dapat dijatuhkan.

Negara dibawah naungan Islam juga akan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya yang ada tanpa melewati batas syari'at sehingga mampu digunakan untuk kesejahteraan umat dan mencegah ketergantungan terhadap negara luar yang dapat berakibat dalam kemandirian politik. Di sisi lain, negara juga akan tetap melakukan penyebaran wilayah dengan tujuan utama berupa dakwah agar semakin banyak umat yang tersadarkan akan keberadaan Islam yang luar biasa dan bersifat rahmatan lil alamin. Penyebaran dakwah ini juga tidak dilakukan dengan semena-mena, seperti melakukan penyerangan secara tiba-tiba atau menginvasi suatu wilayah, melainkan dengan metode Rasulullah yaitu memberikan surat lalu mengirimkan delegasi untuk mendakwahkan dan menawarkan bergabung di dalam Daulah Islam. Jika langkah damai tetap mendapatkan penolakan maka dilakukan peperangan atas persetujuan kedua pihak di lapangan terbuka dengan tidak menyerang anak-anak maupun perempuan.

Disinilah peran kita sebagai umat muslim yang menginginkan kehidupan yang sesuai dengan aturan Islam untuk menjamin pemenuhan kebutuhan, baik individu, masyarakat, dan negara. Berperan sebagai pendakwah untuk memperjuangkan Islam dan sistemnya sehingga dapat terwujud perlindungan dan kesejahteraan hakiki. Hal ini dikarenakan kerusakan sistemik tidak dapat diakhiri jika hanya mengganti kursi pemainnya dengan sistem buatan manusia yang masih dipertahankan.[]