(Aktivis Dakwah Muslimah)
Sebelumnya Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah (Dek Fadh), mengungkapkan bahwa masih terdapat 17.000 kepala keluarga (KK) atau 69.000 jiwa korban bencana tinggal di tenda pengungsian dan mengharapkan proses pengerjaan huntara dan huntap bisa dipercepat agar masyarakat dapat tinggal di tempat yang lebih layak, mengingat hampir memasuki bulan suci Ramadhan. (regional.kompas.com, 10/2/2026)
Ramadhan Penuh Duka Dalam Kepemimpinan Kapitalistik
Bagi warga yang terkena bencana, sama sekali tidak membayangkan Ramadhan kali ini akan berbeda seperti biasanya. Tentu hal ini menjadi duka yang mendalam bagi mereka. Saat ini telah memasuki bulan Ramadhan, kondisi warga masih sama belum sepenuhnya pulih. Warga hanya bisa menggantungkan harapannya pada bantuan pemerintah maupun masyarakat. Karena mereka belum bisa memenuhi kebutuhannya sendiri maupun bekerja lagi. Harapan akan mendapat bantuan secepatnya dari pemerintah itu seakan lambat tertangani. Kondisi ini membuat ketahanan pangan korban bencana berada dalam situasi yang sangat mengkhawatirkan.
Meskipun di lain sisi pemerintah mengklaim sudah melakukan berbagai kebijakan untuk rekontruksi pasca bencana, tetapi fakta di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat tidak mendapatkan riayah yang memadai. Pengungsian belum sepenuhnya tertangani juga kebutuhan dasar belum sepenuhnya tersalurkan dan pemulihannya berjalan lambat. Ini menandakan bahwa lemahnya riayah negara terhadap rakyatnya. Menunjukan sistem hari ini gagal menjalankan fungsinya sebagai raa’in (pengurus rakyat).
Kegagalan ini bukan sekedar hanya persoalan teknis atau keterbatasan anggaran, melainkan persoalan sistem dan paradigma kepemimpinan yang kapitalistik. Negara tidak hadir dengan tanggung jawab penuh. Akibatnya pemulihan wilayah bencana berjalan lambat dan permasalahan tak kunjung selesai. Penderitaan rakyat terus berulang hingga memasuki bulan suci Ramadhan ini yang seharusnya membawa kebahagiaan dan ketenangan. Justru menjadi nestapa bagi warga sumatera.
Kalau kita telusuri lebih dalam lagi, model kepemimpinan kapitalistik ini menjadikan kebijakan bersifat pencitraan belaka dan tidak solutif. Program yang seharusnya dirancang sebagaimana mestinya untuk pemulihan bencana malah menjadi sarana untuk menarik perhatian yang mengatasnamakan kepedulian begitu pun juga bantuan ditampilkan hanya agar dinilai telah menjalankan amanah, namun pada faktanya keberlanjutan dan dampaknya diabaikan. Mereka bergerak hanya karena desakan media, bukan semata-mata karena hati dan luka yang diderita korban. Sudah menjadi hal yang lumrah dalam sistem hari ini, keselamatan dan kesejahteraan rakyat bukan yang utama, melainkan sekedar angka laporan dan konsumsi media.
Islam Solusi Ri’ayah umat
Sungguh berbeda sekali dengan sistem Islam. Dalam Islam, negara sangat menjamin pelayanan rakyat dengan baik terlebih pada bulan suci Ramadhan. Negara berkewajiban menciptakan suasana yang kondusif agar rakyat dapat beribadah dengan aman dan optimal. Olehnya itu, pemenuhan dasar, pangan, papan (tempat tinggal) dan keamanan menjadi prioritas utama yang harus di penuhi dan tak terlupakan bukan hanya pelengkap saja.
Dalam Islam negara menjadi penjamin kebutuhan dasar umat juga menempatkan penguasa sebagai raa’in (pemimpin) dan mas’ulun (yang dimintai petanggung jawaban). Maka seharusnya seperti itulah kepemimpinan yang dijalankan. Sesuai hadits Nabi, Rasulullah SAW bersabda : “setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.” (HR al-Bukhari dan Muslim)
Olehnya itu, kepemimpinan dalam Islam adalah pelaksana hukum Allah SWT dalam segala urusan umat. Keadilan dan ihsan serta larangan zalim menjadi patokan atas semua kebijakan bukan bersumber dari tangan manusia. Islam juga menaruh perhatian khusus wilayah bencana. Kebijakan, anggaran, teknologi, dan SDM dikerahkan untuk melakukan rekontruksi secepatnya dalam menanggulangi bencana. Penanganan bencana juga dilakukan secara terkoordinasi, cepat dan profesional dengan tujuan menyelamankan jiwa dan memulihkan kebutuhan rakyat secepat mungkin. Segala kebutuhan warga yang terdampak akan dipenuhi sebab kebijakannya berorientasi pada kemaslahatan umat bukan hal lainnya. Seperti halnya bencana sumatera hari ini, maka negara akan bersegera melakukan pembangunan kembali secara menyeluruh agar masyarakat kembali beraktivitas seperti biasanya.
Adapun visi riayah dalam
kepemimpina Islam menjadikan kebijakan dan pengelolaan anggaran untuk wilayah bencana bersifat efektif dan solutif bukan pencitraan. Negara juga tidak membatasi anggaran untuk rekontruksi bencana, selalu ada dana untuk bencana, baik dari pos pemasukkan yang bersifat tetap (baitul mal) maupun dharibah, tanpa bergantung pada utang atau donasi bersyarat. Begitulah Penerapan Islam seacara kaffah menjaga dan melindungi rakyatnya dari segala mara bahaya, dan menjamin hidup secara aman, damai dan sejahtera. Semua itu akan terlaksana bila menerapkan Islam secara kaffah,
.Wallahu’alam bishawab.[PUT]
0 Komentar