Oleh Hany Handayani Primantara, S.P
(Aktivis Muslimah)
Vivisualiterasi.com - Di tengah gempuran bencana yang melanda wilayah Sumatera, saat para korban bencana belum tertangani dengan baik sepenuhnya, pemerintah pusat justru mewacanakan untuk menjual lumpur pasca bencana kemarin. Hal itu diungkapkan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam rapat kerja di Aceh Tamiang. Beliau mengucapkan bahwa sisa-sisa tumpukan lumpur di wilayah bencana menarik perhatian dan minat beberapa pihak swasta. (cnbcindonesia.com, 01-01-2026)
Hal ini disambut baik oleh pemerintah sebagai upaya mengembalikan kondisi topografi di wilayah bencana. Disamping itu, pemerintah menilai pemanfaatan lumpur oleh swasta yang dianggap sampah dan hal yang mengganggu bagi warga dapat membantu pemasukan daerah pasca bencana yang pasti akan butuh dana besar untuk pemulihan kembali.
Materialistis Watak Kapitalisme
Fakta dilapangan menunjukkan bahwa sisa-sisa lumpur pasca banjir dan longsor di wilayah bencana kemarin sejatinya belum diteliti terkait kandungan dan efeknya bagi lingkungan. Maka merupakan kesimpulan yang dangkal jika pemerintah hanya menilai sepihak yakni mempercayai pihak swasta. Alangkah bijaksana jika pemerintah sebagai otoritas tertinggi sebuah negara, meneliti dan mendalami terlebih dahulu terkait material lumpur yang diminati swasta tersebut.
Sebab pasti ada alasan dibalik minat swasta yang tertarik untuk mengelola dan mengolah lumpur di wilayah bencana. Apalagi alasannya jika bukan keuntungan dari sisi materi yang dicari pengusaha. Jika memang ternyata setelah diteliti hasilnya justru banyak kandungan yang berbahaya, bukankah ini juga sebuah tindakan preventif yang bagus untuk mencegah datangnya bencana susulan atau efek negatif yang ditimbulkan pasca bencana. Maka pemerintah bisa lebih cepat tanggap dan mampu mempersiapkan mitigasi bencana lanjutan. Bukan justru mengalihkan persoalan ini secara penuh kepada swasta.
Justru dengan tindakan gegabah seperti itu, seakan membuktikan bahwa pemerintah abai terhadap penanganan pasca bencana di wilayah tersebut. Alih-alih fokus terhadap pemulihan penduduk dan kondisi lingkungan disana, pemerintah malah lebih cepat tanggap terhadap minat swasta yang dianggap bisa menghasilkan keuntungan bagi pendapatan daerah. Hal ini tambah mempertegas watak kapitalistik yang diopinikan umum selama ini kepada pemerintah. Yakni mudah melemparkan tanggung jawab kepada swasta demi keuntungan semata.
Jika dilihat dari intensitas penanganan bencana yang ada di wilayah Sumatera sampai detik ini banyak warga yang mengemis perhatian. Bahkan mereka meminta para wartawan dan influencer yang datang di lokasi bencana untuk bisa menyebarluaskan tentang fakta sebenarnya di wilayah tersebut. Yakni kondisi bencana belum tertangani dengan baik, disebabkan bantuan pemerintah yang lambat. Walhasil korban disana kebanyakan bukan mati karena tertimpa bencana melainkan lebih karena alasan tidak tertanganinya korban bencana dengan baik pasca bencana terjadi.
Ini seharusnya yang jadi kebijakan prioritas pemerintah, fokus terlebih dahulu pada korban bencana. Mengutamakan bantuan pokok untuk masyarakat terdampak agar mereka bisa pulih secara mental, fisik dan spiritual. Jika kondisi korban bencana sudah berangsur baik dan kondusif, pemerintah bisa melanjutkan dengan mengatur kebijakan yang terkait membangun kembali wilayah terdampak agar penduduk bisa bangkit dan pulih dari traumanya. Jadi ibaratnya selamatkan dulu nyawa dan jiwa penduduk yang masih bisa diselamatkan agar upaya pemulihan kembali di wilayah tersebut pun bisa jauh lebih mudah dan tertangani dengan optimal.
Ketika pemerintah tetap memaksakan kebijakan yang sesuai dengan permintaan swasta, maka jelas hal ini akan memungkinkan pihak swasta melakukan eksploitasi besar-besaran di wilayah terdampak. Sebab pemerintah tidak memiliki regulasi yang jelas terkait hal ini dan swasta mampu dengan mudah memanfaatkan celah tersebut untuk bisa berbuat curang. Kebijakan pemerintah akhirnya hanya dianggap sebagai solusi yang bersifat pragmatis. Solusi praktis untuk lepas tangan dari tanggung jawab sebenarnya sebagai pengayom umat.
Pandangan Islam Terhadap Kerjasama Swasta
Islam memandang pemerintah sebagai ra’in dan junnah yakni pemimpin dan pelindung. Dimana tugas daripada seorang pemimpin adalah pihak yang seharusnya bertanggung jawab penuh dalam hal apapun termasuk didalamnya kebijakan penanggulangan bencana. Fakta di lapangan justru sebaliknya, masyarakat yang lebih banyak saling gotong royong membantu warga yang terdampak. Baik dari kalangan artis, influencer, wartawan, organisasi sosial, dll.
Ketika sebuah bencana datang melanda, maka pemerintah Islam akan lebih mendahulukan kemaslahatan masyarakat di atas kepentingan materil. Sebab Islam memandang satu jiwa kaum muslim itu sama seperti ribuan nyawa seluruh kaum muslim. Maka haram bagi seorang muslim membunuh seorang muslim tanpa sebab. Begitu pula dengan tindakan menelantarkan kondisi muslim lainnya yang sedang tertimpa bencana. Hal itu sama dengan membunuh kaum muslim secara pelan-pelan. Maka berdosa bagi pemerintah sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas keselamatan jiwa penduduk setempat.
Islam memandang kerjasama dengan swasta merupakan kegiatan yang boleh saja dilakukan selama tidak melanggar hukum syara. Apa saja hal yang dapat melanggar hukum syara, diantaranya: pertama, kebijakan kerjasama tersebut tidak ada kecenderungan untuk menelantarkan atau merugikan masyarakat secara umum. Kedua, tidak ada unsur keharaman dari kebijakan kerjasama tersebut. Ketiga, kebijakan kerjasama tersebut bisa menghasilkan kemaslahatan bagi umat. Selama tiga prinsip itu yang dipegang maka pemerintah Islam boleh melakukan kerjasama.
Namun perlu diingat, ketika pemerintah dihadapkan pada dua kondisi seperti di atas, apakah memberikan bantuan dulu kepada umat pasca bencana ataukah melakukan kerjasama dengan swasta. Maka pemerintah harus memusatkan terlebih dahulu kepada pemulihan korban bencana. Jangan sampai ada anggapan pemerintah lebih condong meraup keuntungan dari bencana dan penderitaan. Sebab sifat seperti itu bukan lahir dari corak dan karakter Islam yang cenderung lebih manusiawi ketimbang sistem kapitalistik.
Wallahu alam bishowab.[Irw]
0 Komentar