Oleh Audina Putri
(Aktivis Muslimah)
Vivisualiterasi.com - Bencana di Sumatera bukan semata bencana alam, melainkan ujian rasa. Hujan mungkin telah reda disana, namun luka mereka masih terasa.
Rumah yang hilang, jembatan darurat menjadi penyambung harap, dan warga yang bertahan dengan rasa takut serta doa yang terus dibaca.
Di saat ini, keselamatan rakyat harusnya sudah menjadi prioritas utama, bukannya malah menjadi perdebatan panjang di meja negara.
Dalam laman detiknews.com (27/12/2025).
Menyebutkan jumlah korban meninggal akibat dari berbagai bencana di Sumatera telah mencapai 1.138 jiwa, 163 korban masih hilang, dan puluhan ribu korban yang mengungsi, mereka juga sangat membutuhkan bantuan.
Sudah sebulan lebih pasca bencana, tapi situasi darurat belum berakhir juga. Derita yang berlarut ini menjadi pertanyaan seluruh masyarakat Indonesia karena status darurat nasional tak jua di tetapkan.
Masyarakat saling bahu-membahu membantu, hingga muncul kalimat dari rakyat untuk rakyat, namun sekuat apapun itu, rakyat tentu masih butuh peran negara.
Akses vital yang putus mereka bangun kembali dengan bahan seadanya, jembatan darurat, tenda pengungsian, juga dapur umum, hanya untuk solusi sementara. Rakyat butuh jaminan kehidupan dan masa depan mereka.
Setengah kota hancur, rumah, jalanan, infrastruktur umum, listrik, air dan sebagainya harus disediakan kembali oleh negara, sudah seharusnya begitu.
Negara memang sudah hadir, tetapi belum sepenuhnya terasa nyata. Berbagai bantuan yang datang hanya sekedar menghilangkan lapar dan menghangatkan sejenak, sementara rakyat butuh kepastian akan hidup mereka yang masih harus terus berjalan.
Inilah wajah asli kebijakan dalam sistem kapitalis, segala keputusan diambil sesuai efisiensi anggaran (pengeluaran sekecil mungkin untuk hasil yang cukup), dan kalkulasi ekonomi (untung-rugi sebagai takaran utama kebijakan).
Dalam logika ini, bencana bukan panggilan kemanusiaan, melainkan beban, dan korban bukanlah amanah, melainkan angka yang harus ditekan.
Demokrasi kapitalis melahirkan pemimpin yang pandai berbicara, namun gagap saat rakyat menderita. Ini bukan sekadar kelalaian, ini pola. Bukan sebuah kebetulan, melainkan konsekuensi perbuatan.
Padahal sejarah Islam sudah pernah mencatat teladan pemimpin yang berbanding terbalik dari sekarang. Pada masa kepemimpinan Khalifah Umar Bin Khattab.
Terjadi paceklik di Madinah, tahun 18 Hijriah, disebut juga Tahun Abu Kelabu, kemarau panjang membuat panen gagal, serta kekeringan yang membuat banyak ternak mati, hal ini menjadi penyebab rakyat menderita kelaparan.
Umar tidak ingin hidup tenang di tengah kelaparan masyarakat. Bahkan beliau sampai bersumpah tidak akan memakan daging dan lemak hingga rakyatnya merasa kenyang.
Sebagai kepala negara, Umar tidak membuat alasan keterbatasan anggaran, malah Ia membuka Baitul Mal segera setelah bencana datang.
Umar juga mengirim surat pada para gubernur di Mesir, Syam, dan Irak, serta mengerahkan bantuan logistik menyeluruh. Bagi Umar, keselamatan manusia jauh lebih penting daripada perhitungan kas negara.
Dalam bidang hukum, Umar menunjukkan siap yang berani, ia menangguhkan hukum potong tangan bagi pencuri. Sebab ia faham bahwa mencuri dalam keadaan lapar bukan kejahatan, tapi kegagalan negara memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya.
Umar juga tidak menyalahkan rakyat atau alam. Menurutnya, penderitaan rakyat sebagai beban dosanya sebagai pemimpin.
Ia sadar, kepemimpinan bukan soal jabatan, melainkan amanah.
Pemimpin sejati tidak menghitung penderitaan rakyat dengan angka, tidak menunda bantuan dengan dalih efisiensi, dan tidak bersembunyi di balik sistem. Inilah standar kepemimpinan yang menjadikan kemanusiaan sebagai kebijakan tertinggi.
Jika dibandingkan dengan hari ini, ketika bencana berkepanjangan, masih juga diperlakukan agenda-agenda rutin. Derita rakyat seakan belum pernah cukup untuk disebut darurat, padahal setiap detik keterlambatan, ada duka dan luka baru yang tercipta.
Bagaimana bisa kita terus berharap pada sistem yang rusak? Sistem yang abai pada keselamatan dan kepentingan rakyat? Padahal sistem Islam pernah membuktikan keamanan dan kesejahteraan rakyat selama
Masa jaya nya.
Kita harus sadar, sistem yang menjadikan uang sebagai kompas jalan, tak akan pernah menemukan arah keadilan. Sistem yang memuja efisiensi, pasti akan selalu mengorbankan empati.
Dan demokrasi dengan kapital, akan terus melahirkan pemimpin yang tidak peka, apalagi penderitaan rakyat tidak mengganggu stabilitas angka.
Jika negara kita terus gagal belajar dari bencana, maka sesungguhnya bencana terbesar bukan ada pada alam, tetapi pada sistem yang masih saja terus dipertahankan.
Wallahu’alam.[Irw]
0 Komentar