(Pemerhati Masalah Anak & Keluarga)
Walaupun telah banyak kasus yang terjadi, namun program tersebut tetap berjalan. Bahkan rumornya pada Ramadan nanti tetap akan dilanjutkan programnya. Padahal kita semua menyadari bahwa pada bulan tersebut seluruh umat muslim akan melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Walaupun bisa dibungkus untuk lauk berbuka, namun apakah tetap bisa disantap mengingat waktu memasaknya dilakukan pagi hari? Nah, inilah yang menjadi tanya besar dalam benak kita.
Wakil Ketua Komisi IX DPR, Charles Honoris mengatakan bahwa pelaksanaan MBG di masa libur sekolah seharusnya dievaluasi. Sebenarnya anggaran dari MBG tersebut dapat dialihkan untuk kebutuhan yang lebih mendesak. Misalnya membantu para korban bencana banjir tanah longsor di Aceh dan Wilayah Sumatera. (kontan.co.id, 26/12/2025)
Dikutip dari MuslimahNews (02/01/2026) menyebutkan bahwa pemerintah menetapkan alokasi anggaran MBG 2026 mencapai 335 triliun rupiah. Dananya MBG mengambil dari sektor pendidikan sebesar 223 triliun rupiah. Dari sektor ekonomi sebesar 19,7 triliun rupiah dan kesehatan 24,7 triliun rupiah. Dari data tersebut MBG paling banyak mengambil dari sektor pendidikan.
Terlepas dari itu, tujuan awal MBG sendiri yang kita ketahui adalah untuk menekan angka stunting yang terjadi di negeri ini dan meningkatkan kualitas gizi anak Indonesia. Jika berbicara stunting, maka sebenarnya tidak bisa instan untuk mengurangi angkanya. Karena stunting sendiri terjadi sedari awal si anak mulai diberikan makanan oleh orang tuanya. Jadi, jika ingin menguranginya maka sedari awal harus diperhatikan. Yaitu mulai dari ibu hamil, kemudian menyusui dan pemberian makanan itu harus benar-benar dengan standar gizi yang sesuai dengan pola tumbuh kembangnya.
Jika kita perdalam dan telusuri akan persolan MBG ini maka tentunya akan banyak pandangan yang muncul. Di satu sisi bagi orang tua bisa saja sangat membantu. Namun, persoalan keracunan begitu menghantui. Karena kita sadar bahwa persolan keracunan massal telah terjadi di berbagai wilayah di negeri ini. Dan tak sedikit yang menjadi korbannya. Kemudian sebagian besar orang tentu akan berpandangan bahwa kebijakan tersebut bak sia-sia belaka, sebab laksana seperti menunaikan janji-janji semata ketika dahulu di atas panggung. Sebuah proyek yang dijalankan hanya untuk menunaikan janji politik ketika terpilih dan seperti pencitraan politik. Itulah fakta yang memang kita lihat dan rasakan. Belum lagi dapur-dapur yang beroperasi banyak yang jauh dari kata sempurna dari sisi kesehatan.
Terlepas dari itu semua, kita harus menyadari bahwa kebijakan demi kebijakan yang hadir di negeri ini tentu akan bersumber dari sistem yang ada. Kapitalis telah membentuk manusia menjadi sosok yang hanya mengedepankan pada sisi manfaat dan uang semata. Sementara persolan kesejahteraan rakyat benar-benar belum tersentuh dengan baik. Rakyat serasa dibiarkan sendiri untuk mampu menyelesaikan persolan kehidupan yang terjadi padanya. Sebagai contoh, para korban bencana banjir bandang serta tanah longsor yang terjadi di tiga kabupaten sampai saat ini saja belum mampu pulih dari keterpurukan. Akses jalan yang terputus, rumah serta bangunan yang hanyut tersapu banjir, bahan makanan yang minim, dan tempat berlindung yang kurang menjadi fenomena nyata di sana. Mereka masih memerlukan uluran tangan dari pemerintah. Jika saja, pemerintah menyadari akan hal tersebut seharusnya segera bergerak cepat dan tanggap untuk memulihkan kondisi di sana. Namun ternyata pemerintah justru tetap menjalankan program tersebut.
Belum lagi, sebulan mendatang kaum Muslim akan memasuki bulan suci Ramadan. Pada bulan tersebut semua tentu akan meningkatkan kualitas serta kuantitas ibadah. Jika di wilayah bencana belum pulih sepenuhnya, lantas bagaimana mereka bisa beribadah dengan tenang dan khusyuk?
Dua hal di atas seharusnya menjadikan pemerintah mampu memberikan skala prioritas pada kebijakan yang berlaku. Sebagai periayah masyarakat maka seharusnya bertanggung jawab penuh atas apa yang terjadi pada mereka. Bersikap cepat dan segera jika memang ada hal yang harus segera dilakukan. Namun, berkaca lagi bahwa kapitalis telah menjadikan negara hanya sebagai regulator semata. Tak mampu melayani secara utuh kepada semua masyarakatnya.
Tentu akan berbeda ketika Islam hadir dalam kehidupan manusia. Dengan aturan yang ada (baca:hukum syarak) maka pemerintah akan mengeluarkan kebijakan yang bersumber hanya pada Islam saja. Termasuk pula membangun dengan matang terhadap segala bentuk kebijakan yang akan diberlakukan kepada masyarakat. Akan menilai pula dari sisi urgensi dan skala prioritas pada apa yang menjadi kebutuhan utama masyarakatnya. Tidak mengacu pada asumsi semata, sehingga kesejahteraan benar terjadi dan terwujud. Artinya kemaslahatan umat menjadi hal utama yang dilakukan bukan kepada segolongan masyarakat saja.
Alhasil, sebagaimana pada program MBG di atas tentunya negara dalam hal ini pemerintah akan menimbang segala hal yang berkaitan dengannya. Termasuk pada akankah menyelesaikan persolan yang ada di masyarakat. Ini yang menjadi kuncinya. Kebijakan yang ada akan sesuai dengan kemaslahatan umat bukan yang lainnya.
Sebagaimana sabda Nabi saw.
Imam/Khalifah adalah pengurus rakyat dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya atas pengurusan rakyatnya. (HR. Bukhari)
Merujuk pada hadis tersebut maka pemerintah akan menjalankan tugasnya dengan baik. Benar-benar mencari akar persolan, bukan solusi praktis atau cuma sekadar pencitraan.
Tentunya seluruh kebijakan yang hadir akan sesuai jika Islam mengatur kehidupan manusia. Dalam sebuah institusi yang menerapkan Islam secara sempurna dan menyeluruh, yaitu Daulah Islam. Wallahua'lam.[Irw]
0 Komentar