Oleh Novita L., S.Pd.
(Kontributor Vivisualiterasi)
Vivisualiterasi.com - Sebuah kasus kriminal yang menggemparkan kembali menjadi sorotan publik setelah terungkapnya fakta di balik temuan puluhan bagian tubuh manusia di Mojokerto, Jawa Timur. Setelah proses identifikasi intensif, pihak kepolisian mengonfirmasi bahwa potongan tubuh tersebut merupakan sisa jasad seorang perempuan muda. Namun, kengerian tidak berhenti di sana. Penyidikan lebih lanjut membawa aparat ke sebuah kamar kos di Surabaya, tempat ditemukannya ratusan potongan tubuh lain milik korban, yang disimpan oleh kekasihnya sendiri.
Pelaku, yang tak lain adalah pacar korban, mengakui perbuatannya dipicu oleh kemarahan dan frustrasi. Menurut pengakuannya, ia merasa kesal karena tidak dibukakan pintu kos oleh korban, ditambah lagi dengan tekanan ekonomi yang terus-menerus dilontarkan oleh sang kekasih. Kisah tragis ini membuka lembaran kelam baru, menyoroti realitas pahit di balik tren kehidupan bebas yang kian marak di kalangan generasi muda, khususnya fenomena "living together" atau kohabitasi.
Kohabitasi: Pilihan Hidup Modern atau Risiko yang Terabaikan?
Kohabitasi, atau hidup bersama pasangan tanpa ikatan pernikahan, kini bukan lagi hal yang tabu. Alasan di balik tren ini beragam, mulai dari keinginan untuk mengenal pasangan lebih dalam sebelum berkomitmen serius hingga pertimbangan praktis seperti efisiensi biaya hidup. Namun, kasus mutilasi di Surabaya ini menjadi cerminan nyata bahwa di balik kemudahan yang ditawarkan, ada risiko besar yang mengintai.
Menanggapi fenomena ini, psikolog Virginia Hanny menekankan pentingnya pertimbangan matang sebelum pasangan memutuskan untuk tinggal bersama. Hanny menggarisbawahi tiga poin krusial: pertama, keputusan tersebut harus lahir dari kemauan kedua belah pihak tanpa paksaan; kedua, penting untuk menentukan lokasi tinggal yang sesuai dengan kemampuan finansial; dan ketiga, setiap pasangan harus memiliki tujuan jelas dan batasan tegas selama menjalani hubungan tersebut.
Memutus Rantai Kekerasan: Perspektif Islam dan Tanggung Jawab Negara
Dalam Islam, sistem sosial dibangun di atas fondasi keimanan dan ketakwaan individu. Ketakwaan bukan hanya urusan pribadi semata, tetapi menjadi benteng awal yang mencegah seseorang dari perilaku menyimpang seperti pergaulan bebas, pacaran, hingga tindakan kriminal seperti pembunuhan. Ketika seseorang menyadari bahwa hidupnya memiliki tujuan mulia, yaitu sebagai hamba Allah dan khalifah di muka bumi, maka setiap langkahnya akan senantiasa terjaga dalam bingkai syariat.
Namun, ketakwaan individu saja tidak cukup jika tidak didukung oleh lingkungan yang mendorong pada kebaikan. Maka dari itu, peran masyarakat sangat penting dalam menjaga kesehatan sosial. Masyarakat harus memiliki kepedulian terhadap sesamanya dengan saling menasihati dalam kebenaran dan mencegah kemungkaran yang terjadi di sekitarnya. Budaya amar makruf nahi mungkar harus menjadi bagian tak terpisahkan dalam kehidupan sosial umat Islam.
Selain individu dan masyarakat, peran negara sangat vital. Negara bertanggung jawab untuk menerapkan sistem kehidupan Islam secara menyeluruh (kaffah), termasuk dalam aspek sosial. Negara harus aktif menciptakan masyarakat yang berkepribadian Islam melalui sistem pendidikan berbasis akidah yang menanamkan nilai-nilai Islam sejak dini.
Negara juga wajib mengatur interaksi sosial dengan menerapkan sistem pergaulan yang Islami, membatasi interaksi lawan jenis yang tidak perlu, serta menjaga batas yang telah ditetapkan syariat. Tak hanya itu, negara juga memiliki kewajiban menegakkan sistem sanksi yang tegas terhadap pelanggaran hukum syariat, seperti jarimah zina, pembunuhan, pencurian, dan lainnya, guna memberikan efek jera sekaligus menjaga tatanan masyarakat tetap aman dan bersih dari kemaksiatan.
Dengan demikian, sistem sosial dalam Islam berjalan sinergis antara individu yang bertakwa, masyarakat yang peduli, dan negara yang menjalankan syariat secara menyeluruh. Inilah kunci terciptanya kehidupan yang harmonis, aman, dan penuh keberkahan. Wallahu a‘lam bish-shawab.(Dft)
0 Komentar