(Aktivis Muslimah)
Direktur Jenderal Tata Kelola Pengendalian Risiko Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menyampaikan harapannya dalam peresmian rumah sederhana layak huni di Jawa Tengah. "Kita mengharapkan dengan adanya kegiatan gotong royong ini bisa men-triger privat sektor yang lain sebagai bentuk dukungan sosial masyarakat sekitarnya," ungkapnya. (25/04/2025, Beritasatu.com)
Sementara Agus Jabo Prayono, selaku Wakil Menteri Sosial menegaskan saat menghadiri Rapat Koordinasi di Jakarta, bahwa pentingnya memperkuat sinergi para menteri dalam menghapuskan kemiskinan ekstrem. Contohnya program bedah rumah layak huni yang menjadi strategi pertama pemerintah dalam pengentasan kemiskinan ekstrem sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Dengan melakukan pembangunan atau revitalisasi sanitasi layak ditengah masyarakat miskin. (25/04/2025, detikNews)
Berbagai tindakan telah dilakukan dalam menuntaskan kemiskinan, yang seakan pengentasan kemiskinan telah menjadi tugas besar Indonesia. Tetapi belum ada satupun dari sekian banyaknya solusi yang mampu memberikan hasil memuaskan. Sungguh sayang, Indonesia yang memiliki sumber daya alam melimpah, tetapi rakyat miskinnya kian bertambah. Bahkan angka kemiskinan ekstrem terjadi hampir di seluruh wilayah di Indonesia.
Korporasi mengendalikan pembangunan perumahan rakyat untuk mencapai tujuan mencari keuntungan sebesar-besarnya. Maka sangat wajar jika harga perumahan saat ini semakin mahal, apalagi tanah dan material bangunan yang tiap tahun mengalami kenaikan, sehingga banyak rumah yang tak layak huni.
Tindakan negara? Hanya sebagai regulator kebijakan yang kemudian lepas tanggung jawab dalam menjamin kebutuhan rakyatnya. Negara senantiasa mewujudkan payung hukum bagi para investor yang secara bebas mengatur urusan rakyat, mulai dari sektor kesehatan, pendidikan, keamanan, sandang, pangan, papan yang menjadi kebutuhan pokok.
Lalu rakyat diabaikan, seringkali kebijakan kementerian satu terlihat tumpang tindih dengan kementerian lainnya. Kementerian pertanian menghimbau kepada rakyat akan panen raya, namun disisi lain menteri perdagangan justru mengimpor beras. Dan begitu seterusnya, hingga berakhir pada saling menyelamatkan kepentingan perut masing-masing.
Sistem Ekonomi Kapitalisme : Biangnya Kemiskinan
Sangat disayangkan, dari banyaknya tekanan ekonomi yang melanda masyarakat belum mau memutus hubungan dan kepercayaan mereka terhadap sistem kapitalisme yang menaungi negara selama ini. Mereka selalu berpikir secara pragmatis, sekadar individualis juga tataran teknis dalam menyelesaikan problematik kemiskinan.
Penerapan sistem ekonomi kapitalisme menghasilkan kesenjangan ekonomi finansial yang menjadi pemicu kemiskinan ekstrem. Sistem ini memberikan kebebasan berkompetisi tanpa ada halangan regulasi. Dengan paham kebebasan berekonomi, tentulah membuat si pemilik modal semakin kaya sedangkan si miskin semakin miskin.
Dampak lain dari penerapan sistem kapitalisme dalam bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi dan kebutuhan publik masuk dalam pengendalian ekonomi kapitalistik, sehingga ketika rakyat ingin mendapatkannya harus membayar sejumlah harga yang cukup mahal. Maka, upaya pengentasan kemiskinan apapun yang diprogramkan pemerintah, sepanjang sistem kapitalisme tetap menjadi acuan dalam bernegara, pengentasan kemiskinan ini tak akan pernah terselesaikan, yang ada justru semakin bertambah.
Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan, pada kenyataannya tak mampu membuat keadaan rakyat menjadi lebih baik, bahkan peringatan tersebut ibarat seremonial. Jadi tak heran rakyat Indonesia tak kunjung mendapatkan kesejahteraan, karena akar masalah kemiskinan ekstrim tidak menjadi fokus pemecahannya. Ini bukti lemahnya sistem ekonomi kapitalisme, namun persoalan ini tak juga teridentifikasi. Bukan karena tak ada yang mampu, namun kapitalisme memang dipelihara negara.
Seharusnya masyarakat mampu bangkit dan melakukan perubahan sistemis, tak hanya sebatas mengambil perubahan pragmatis. Bagaimana bisa orang di satu sisi mengalami kemiskinan ekstrem sedangkan di sisi lainnya orang yang superkaya? Nyatanya, sistem kapitalisme mencerminkan fenomena kemiskinan struktural. Kapitalisme menyetujui adanya orang yang superkaya, sayangnya yang kuat pasti menang, yang lemah sudah pastilah kalah. Kekuatan atau kelemahan sistem kapitalisme berada pada pemilik modal.
Permasalahan kemiskinan ekonomi sistem kapitalisme jika dianalisa terletak pada distribusi harta dan jasa individu. Perlu penyelesaian masalah kemiskinan secara individual dan pendistribusian harta secara merata, maka dalam permasalahan kemiskinan yang sistematis ini bisa diselesaikan. Kondisi ini memerlukan kesadaran penuh bahwa kapitalisme mustahil memberikan solusi yang hakiki. Solusi pragmatis bukanlah yang seharusnya diambil, melainkan dengan membangkitkan taraf pemikiran.
Khilafah Menjamin Rumah Layak Huni
Permasalahan kemiskinan hanya bisa diselesaikan dengan Islam. Kebutuhan pokok dalam sistem Islam justru ditanggung oleh negara dengan menggunakan dana kas Baitul Mal. Istilah Baitul Mal yang digunakan dalam sistem pemerintahan Islam merupakan pengelolaan dana APBN yang diatur oleh Khalifah dalam memenuhi kebutuhan rakyat.
Islam mengatur dari urusan terkecil sampai ke urusan negara. Tak hanya memerintahkan shalat tapi bagaimana agar shalat itu diterima Allah Swt., tak hanya mengatur hukum utang piutang tapi juga hukum jual beli, tak hanya mengatur zakat tapi bagaimana praktik dalam mengelola keuangan dapat memenuhi aturan syariat Islam. Tanpa ada riba, tanpa ada praktik-praktik yang berujung menzalimi. Maka dalam sistem ekonomi Islam akan memastikan terwujudnya kesejahteraan individu per individu.
Harus di pahami ciri khas dari sistem ekonomi Islam berlandaskan syariat, penerapannya harus dilandasi ketakwaan kepada Allah Swt. yang dilaksanakan oleh negara Islam (Khilafah). Mekanisme pendistribusian kekayaan kepada tiap individu dilakukan berdasarkan sebab kepemilikan yang diatur dalam syariat Islam. Dari sinilah ketakwaan berperan sebagai parameter dalam menjamin kesempurnaan pendistribusian harta tersebut, sehingga mudah meminimalkan kecurangan maupun buruknya sistem distribusi. Dengan demikian, setiap orang mendapatkan kesejahteraan dan tak akan terjadi kemiskinan ekstrem.
Negara Khilafah telah menetapkan mekanisme-mekanisme distribusi kekayaan, agar harta kekayaan tersebut dimiliki oleh setiap individu dalam memenuhi kebutuhannya. Sehingga kepemilikan harta tak hanya dimiliki oleh orang kaya saja sebagaimana halnya dalam sistem kapitalisme. Seperti mekanisme tak langsung, dimana negara Khilafah membuka lapangan kerja dan memastikan setiap laki-laki yang sudah baligh memiliki pekerjaan yang sesuai syariat, halal dan produktif.
Negara juga ikut mendukung usaha rakyatnya, mulai sektor perdagangan, peternakan, pertanian, industri dan sektor lainnya. Kepala keluarga dalam sistem Islam memiliki kesempatan untuk menafkahi dan memberikan rumah layak huni kepada keluarganya karena mencari pekerjaan yang mudah. Begitupun sumber daya alamnya yang melimpah akan dikelola oleh negara, hasilnya kemudian dimasukkan kedana kas Baitul Mal.
Sementara kebutuhan pokok publik, dipenuhi oleh negara melalui pembiayaan dari dana kas Baitul Mal, bukan dari pemungutan pajak rakyat. Seperti pembenaan kota, wilayah pinggiran kota, ataupun seluruh lokasi yang menjadi wilayah Daulah Khilafah ditata sedemikian rupa, lengkap infrastruktur dengan kualitas terbaik dan pasti itu semua gratis.
Begitu banyak sejarah kegemilangan peradaban Islam melalui tegaknya Daulah Khilafah. Salah satunya dalam kesejahteraan ekonomi, ada kisah seorang pemimpin Islam yang bernama Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang telah berhasil mengentaskan rakyatnya dari kemiskinan. Semua rakyatnya hidup dalam kesejahteraan, kemakmuran warga Khilafah kala itu merata ke seluruh penjuru wilayah yang dikuasai Islam.
Khalifah Umar bin Abdul Aziz meminta kepada Gubernur Irak untuk menghabiskan dana kas Baitul Mal dengan segera membayar hak gaji warga di provinsi itu, mencari orang yang terlilit utang untuk dilunaskan utangnya, menikahkan seorang lajang yang tak memiliki harta. Tetapi itu semua belum bisa menghabiskan dana kas dari Baitul Mal, maka sang Khalifah kembali memerintahkan agar memberikan pinjaman kepada yang kekurangan modal untuk dikelola tanahnya, dengan syarat tidak ditagih sebelum dua tahun ataupun lebih. Selain itu, Khalifah Umar memerintahkan agar membantu orang-orang yang membayar jizyah dan kharaj kepada negara.
Dalam kacamata Islam, standar kemajuan suatu negara berdasarkan pada kebangkitan taraf berfikirnya. Dengan kebangkitan pemikiran, Islam akan menjadi kepemimpinan berpikir di seluruh kebijakan negara yang mengemban Islam sebagai ideologi, disebarkan ke seluruh penjuru dunia melalui jihad fisabilillah dan dakwah Islam. Maka, pembahasan kemiskinan ekstrim tak akan ada lagi, syaratnya cukup tinggalkan sistem buatan manusia yaitu kapitalisme. Lalu terapkan Islam kaffah. Wallahu a'lam bisshowab. [PUT]
0 Komentar