Oleh Elis H
(Kontributor Vivisualiterasi Media)
Vivisualiterasi.com- Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Theofransus Litaay, menyebutkan bahwa dalam kurun waktu 10 tahun prioritas pembangunan Papua yang dilakukan Presiden Joko Widodo banyak membawa perubahan dan keberhasilan di masyarakat paling timur Indonesia. Hasil pembangunan secara objektif di Papua banyak peningkatan dari aspek Indeks Pembangunan Manusia (IPM), penurunan angka kemiskinan dan meningkatnya angka harapan hidup. (antaranews.com, 11/06/2023)
Jika dilihat secara angka memang terjadi penurunan, namun sejatinya penurunan itu masih menyisakan PR besar bagi negara, mengingat penurunan tersebut terjadi dalam waktu cukup lama yaitu 10 tahun. Bahkan aksi kekerasan di Papua cenderung meningkat di masa kepemimpinan presiden saat ini. Termasuk angka stunting di wilayah Papua Barat juga mengalami kenaikan. Hal tersebut karena minimnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan. Seperti rendahnya cakupan bayi yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap, kurangnya sarana dan prasarana air bersih yang layak, serta masih ditemukan balita yang tidak mendapatkan makanan tambahan. Sehingga dapat dikatakan bahwa pernurunan ini tidak membawa perubahan yang signifikan. Bahkan angka kemiskinan ini menurun bisa saja hanya terjadi pada beberapa orang saja, tapi untuk masyarakat lainnya tidak.
Sungguh miris di tengah banyaknya sumber daya alam yang ada di Papua. Bahkan hutan Indonesia memiliki potensi yang sangat besar yaitu mencapai 99,6 juta hektare atau 52,3 persen dari luas wilayah Indonesia. Dan Luas hutan yang besar tersebut dapat kita jumpai di Papua. Tapi masih saja Papua diliputi dengan kemiskinan. Seharusnya Papua bisa menjadi salah satu provinsi terkaya yang ada di Indonesia, jika pemerintah mampu mengelola kekayaan alam yang ada di sana dengan baik untuk kepentingan masyarakat papua khususnya, dan seluruh masyarakat Indonesia umumnya.
Selain melihat sumber daya alam yang melimpah di papua, sumber daya alam lain yang dimiliki oleh Indonesia di berbagai daerah, seharusnya bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyatnya. Karena seharusnya sumber daya alam merupakan tanggung jawab negara, untuk dimanfaatkan demi mengurusi dan menyejahterakan rakyat. Namun faktanya, hari ini rakyat jauh dari kata sejahtera. Hal ini semakin membuka mata kita bahwa keberlimpahan sumber daya tidak dapat menyejahterakan ketika tidak dikelola dengan baik. Jika kita telisik lebih mendalam, sudah rahasia umum bahwa sumber daya alam negeri ini menjadi hidangan negara-negara penjajah tanpa meninggalkan apa pun untuk rakyat. Pihak swasta asing yang memiliki modal bisa dengan bebas mengakses sumber daya alam yang ada cukup dengan membuat perjanjian dengan penguasa. Tak jarang dari hal ini yang tersisa hanya penderitaan dan kemiskinan bagi rakyat. Sumber daya alam dijadikan seolah-olah milik penguasa hingga akhirnya dapat disewakan kepada pihak lain untuk dieksploitasi hingga habis.
Kemiskinan adalah persoalan yang tidak akan pernah dapat diselesaikan oleh sistem saat ini. Karena sistem yang diterapkan hari ini adalah sistem ekonomi kapitalisme yang asasnya sekularisme (memisahkan agama dari kehidupan). Di mana dalam sistem ini segala bentuk aktivitas harus menghasilkan materi. Namun tentu saja materi ini akan didapat oleh para penguasa dan pengusaha, sebab merekalah yang menjadi pemegang kekuasaan dalam sistem kapitalisme ini. Sistem ini berasal dari akal manusia yang terbatas, sehingga akan bertentangan dengan fitrah manusia dan selalu mengandalkan kepentingan pribadi. Sistem ini tidak pernah sedikit pun melirik pada syariat Islam, padahal yang paling mengetahui yang terbaik bagi makhluk-Nya adalah Sang Pencipta manusia dan alam raya, yaitu Allah Swt. Setidaknya ada salah satu kelemahan yang menjadi permasalahan fundamental penyebab sistem ekonomi kapitalisme tidak bisa menyelesaikan permasalahan kemiskinan. Yaitu adanya kebebasan kepemilikan. Sistem ini meliberalisasi seluruh sumber daya alam, termasuk sumber daya alam yang menjadi hajat hidupnya rakyat.
Kesejahteraan Papua akan mudah dan cepat diwujudkan apabila pengaturannya menggunakan sistem ekonomi dan politik Islam. SDA tidak akan dikuasai asing dan pembangunan di Papua pun mendapatkan prioritas yang sama dengan daerah lain. Sistem Islam tegak di atas dasar akidah dan standar halal haram. Seluruh aturannya berasal dari Allah Al-Khalik (Pencipta) dan Al-Mudabbir (Pengatur) seluruh alam semesta dan kehidupan, bukan dari akal manusia yang terbatas.
Dalam Islam, ada dua hal yang perlu diperhatikan untuk menyelesaikan persoalan kemiskinan: Pertama, pembatasan aturan kepemilikan. Kedua, peran negara begitu aktif dalam distribusi kekayaan. Negara wajib menjamin seluruh kebutuhan dasar umatnya. Negara akan benar-benar melakukan sensus pada warganya, memastikan para kepala keluarga bisa menafkahi tanggungannya, sekaligus menyediakan lapangan pekerjaannya.
Begitulah negara atau penguasa dalam sistem Islam benar-benar berfungsi sebagai junnah yaitu pelindung dan pengayom umat karena mereka memahami bahwa kepemimpinan yang diemban adalah amanah yang nantinya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Swt. nanti. Wallahua’lam Bishawwab. [Hzy]
0 Komentar