Oleh Heti Suhesti
(Aktivis Dakwah)
Vivisualiterasi.com- Korupsi sudah menjadi tradisi di kalangan pejabat negeri yang sudah tak bisa ditutup-tutupi. Berawal dari kasus penganiayaan oleh Mario Dandy Satrio, akhirnya terkuak kekayaan ayahnya (Rafael) yang tak wajar. Akhirnya menyeret banyak pejabat pajak bak gunung es.
Tersorotnya kehidupan mewah keluarga para pejabat yang dipertontonkan di sosial media akhirnya menyeret pejabat pajak lain. Seperti eks. Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto dan Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono. Bukti lain juga terlihat dari laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN) yang tak wajar. Belum lagi kasus korupsi yang dilakukan oleh Bupati Kapuas, Kalimantan Tengah, Ben Brahim S. Bahat dan anggota DPR RI Fraksi Nasdem Ary Egahni Ben Bahat sebagai pasangan suami istri. Modus yang dilakukan pasangan ini adalah sudah biasa dilakukan oleh pelaku korupsi pejabat lain. Sebagai mana yang disampaikan oleh Pegiat antikorupsi dari PUKAT UGM Zaenur Rohman. Mereka menggunakan kewenangannya sebagai pejabat publik dan kepala daerah untuk mengumpulkan dana politik dengan korupsi. Ia menambahkan bahwa modus korupsi yang paling sering dilakukan pejabat adalah menjual perizinan, menerima suap atau gratifikasi pada pengadaan barang dan jasa, pengisian jabatan pegawai daerah, hingga korupsi anggaran. (tirto.id, 29/3/2023)
Inilah fenomena gunung es yang terus bergulir di kalangan para pejabat negeri ini. Hal tersebut akhirnya mendorong Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Komite TPPU) sekaligus Menko Polhukam Mahfud MD meminta untuk mendukung kehadiran RUU Perampasan Aset Tindak Pidana serta RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi III DPR RI. Pengajuan UU tersebut disampaikan langsung kepada ketua Komisi III DPR RI Bambang Widyantoro atau Bambang Pacul dinyatakan sulit untuk dilakukan karena para anggota Komisi III DPR RI harus mendapatkan perintah dari masing-masing Ketua Umum Partai. Semua anggota DPR patuh pada 'bos' masing-masing. (cnnindonesia.com, 31/3/23)
Inilah fakta nyata pada sistem kapitalis yang diterapkan negeri ini. Sungguh begitu sulit berlakunya kebijakan yang dinilai memperketat aturan perampasan aset-aset dengan tindak kejahatan, salah satunya aset hasil korupsi. Padahal kasus korupsi yang sudah menjerat ratusan bahkan ribuan pejabat telah merugikan negara dan rakyat, namun pemerintah seolah enggan menyelesaikan permasalahan besar ini. Hal tersebut mengundang tanya, ada apa dengan pejabat negeri ini?
Sistem kapitalis dengan sekuler-liberal menjadi penyebab utama dari lahirnya permasalahan ini. Kapitalis telah mengikis peran utama para pejabat sebagai pengurus rakyat. Karena mereka berpandangan tujuannya adalah mencapai materi sebagai tujuan tertinggi.
Gaya hidup mewah yang serba bebas tanpa batas menjadikan hedonisme tumbuh subur di kalangan pejabat. Dan ini adalah sebagai penyebab munculnya tindak korupsi. Hal ini wajar karena hedonisme dengan foya-foyanya menuntut banyaknya materi yang harus dimiliki. Maka hal ini sangat berhubungan erat, antara hedonisme dengan tindak korupsi.
Hal ini sudah sangat jelas menggambarkan bobroknya sistem yang diterapkan saat ini. Hasilnya adalah mencetak para pemimpin _Ruwaibidhah._ Sungguh tak ada setitik pun yang bisa diharapkan dari sistem kapitalisme ini untuk mensejahterakan rakyat. Yang ada justru sebaliknya.
Hanya sistem Islam harapan yang mampu menciptakan kesejahteraan tersebut. Hal ini telah terbukti dalam sejarah selama kurang lebih 13 abad. Sistem Islam dengan aturannya yang bersumber dari Sang Pencipta dan Pengatur alam semesta, manusia, dan kehidupan ialah Allah Swt. Zat yang Maha Benar telah mewujudkan kedamaian dan kesejahteraan.
Dalam Sistem Islam, seorang pemimpin dipilih karena kemampuannya dalam mengurusi urusan rakyat. Akidah yang kokoh mampu membentuk sosok pemimpin yang adil, amanah, bertanggung jawab, dan memahami tugasnya sebagai pelayan dan pelindung umat. Dengan seperangkat aturan Islam yang diterapkan, telah mampu menindak tegas dan berefek jera bagi para pejabat yang berlaku zalim.
Ada banyak mekanisme Islam dalam mengontrol para pejabat termasuk penghasilan pejabat dari sebelum dan sesudah menjabat. Khalifah tak segan-segan mencopot jabatan seseorang, baik dengan alasan ataupun tidak. Dan menindak pejabat yang berkhianat kepada umat. Maka tak banyak cerita para pejabat dalam sistem Islam yang bermasalah, justru yang masyhur adalah mereka yang kehidupannya sederhana dengan sikap
zuhud dan qana'ahnya.
Inilah gambaran sosok para pejabat dalam sistem Islam yang tertulis tinta emas sejarah akan kesalihan dan keadilannya dalam mengurusi urusan umat. Maka Islamlah satu-satunya sistem kehidupan yang layak diterapkan untuk mengatur seluruh umat manusia. Wallahua'lam. [NFY]
.jpg)
0 Komentar