Oleh Citra Salsabila
(Pegiat Literasi)
Vivisualiterasi.com- Kebutuhan mendasar setiap manusia tentulah sama. Tercukupinya sandang, pangan, dan papan. Mudahnya akses lapangan pekerjaan demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, apalah daya saat ini, semua serba sulit dan tercekik karena kebijakan pemerintah yang sepihak.
Inilah yang telah dirasakan rakyat Indonesia. Wacana kenaikan harga terigu, gandum, dan BBM jenis Pertalite membuat ketar-ketir dan jantung berdetak kencang. Sebab, komoditas di atas termasuk kebutuhan pokok yang dibutuhkan kelas menengah ke bawah, terutama pelaku UMKM dan jasa transportasi.
Menurut Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira memperkirakan harga Pertalite akan naik dari Rp7.650,00/liter menjadi Rp10.000,00/liter. Wacana ini ada dikarenakan anggaran subsidi dan kompensasi energi membengkak sampai Rp502 T. Dampaknya akan mendorong bertambahnya jumlah orang miskin di Indonesia. (Tempo.com, 17/08/2022)
Ditambah persoalan kenaikan harga pangan yang wacananya bisa naik 3 kali lipat. Menurut Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan membenarkan bahwa ada kenaikan untuk bahan baku berupa terigu hingga gandum. Namun, kenaikannya tidak akan mencapai 300%. Diusahakan pada September-Oktober sudah stabil kembali. Alasan kenaikan harga pangan dikarenakan Indonesia yang masih mengimpor tepung dan gandum dari negara lain, seperti Rusia, Ukraina, dan Australia sehingga, pemerintah akan berusaha menstabilkan kembali harga-harga pangan tersebut. (Liputan6.com, 18/08/2022)
Alasan Kenaikan Harga
Kenaikan harga pangan dan BBM jenis Pertalite akan menjadi beban tersendiri bagi rakyat. Terutama di tengah pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19. Tentu begitu kesulitan mencari kembali pekerjaan saat setelah PHK sebelumnya. Begitupula jika membenahi kembali usaha, tentu memerlukan modal.
Faktanya, alasan pemerintah menaikkan harga pangan, berupa terigu dan gandum karena pasokan impor mengalami hambatan. Hampir 180 juta ton gandum menjadi tak bisa keluar akibat masih adanya perang antara Rusia-Ukraina. Padahal pasokan terbanyak berasal dari dua negara yang sedang berperang. Selain itu, ada beberapa negara yang gagal panen sehingga pasokan menjadi menipis. Jadi, secara tidak langsung harga gandum mengalami kenaikan.
Begitupula dengan BBM jenis Pertalite. Kenaikannya disebabkan karena harga minyak ditingkat dunia meningkat dan kenaikan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Hal tersebut berakibat memberikan tekanan pada APBN yang membengkak hingga Rp502 T. Ditambah pula cadangan Pertalite sebagai bahan bakar bersubsidi tersisa 6,2 juta kl dari kuota yang ditetapkan sebesar 23 juta kl pada 2022.
Alasan di atas dapat disimpulkan bahwa persoalan utamanya terletak pada Indonesia belumlah mandiri. Belum bisa dikatakan negeri yang maju, mengandalkan kekayaan alam sendiri, dan memaksimalkan potensi sumber daya manusia yang tersedia. Tetapi lebih memilih bekerja sama dengan negara lain, yang jelas merupakan penjajah dengan metode halus.
Penjajahan ini akan terus berlangsung selama pemerintah bekerja sama dengan pihak asing. Dan tidak adanya ketegasan untuk melepaskannya. Ya, penguasa negeri ini memang masih tidak yakin dengan potensi SDM yang mumpuni. Padahal banyak sekali anak bangsa Indonesia yang berprestasi dan unggul di beberapa bidang.
Akhirnya kekayaan yang begitu melimpah di Indonesia semuanya hampir dikuasai asing. Dan tenaga kerja yang diserap lebih mengutamakan asing dari pada tenaga kerja dalam negeri. Makanya, tak heran jika banyak tenaga kerja dalam negeri yang hanya menjadi buruh dengan upah tak layak.
Itulah sekelumit persoalan yang takkan tuntas jika masih menerapkan hukum demokrasi. Walaupun memiliki simbol dari, untuk, dan oleh rakyat. Akan tetapi faktanya tidak demikian. Salah satunya, kebutuhan pangan masih menunggu impor dari negara lain, tidak mengusahakan sendiri untuk menanamnya. Begitupula dengan BBM yang berbahan dasar minyak bumi, tidak dioptimalkan oleh penguasa akan tetapi dikuasai asing. Sehingga tak heran jika wacana kenaikan pangan dan BBM bisa terjadi. Sebab, semuanya tergantung dari pihak asing yang mengendalikan harga pasar. Jelas, dampaknya akan terasa oleh rakyat kecil. Para pemangku kekuasaan tidak merasakannya, sebab kerjasama yang menguntungkan dengan pengusaha.
Islam Menuntaskan Pangan dan Energi
Demokrasi telah memandulkan peran negara. Negara hanya sebagai regulator saja, bukan pelayan rakyat yang memang sudah menjadi hak rakyat. Penguasa lebih sibuk dengan urusan negara asing atau pengusaha dari pada mengurusi kebutuhan rakyatnya.
Walhasil, semua energi yang tercipta untuk rakyat Indonesia dikuasai asing tanpa terkecuali. Akan berbeda dengan Islam yang memandang energi merupakan milik umum dan harus dikelola oleh negara. Hasilnya diserahkan kepada rakyat secara gratis. Hingga kebaikan dan kesejahteraan masyarakat benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
Begitupula negara dilarang melakukan penjualan aset milik umum atau masyarakat, berupa sumber energi kepada pihak asing. Karena menghindari dari berbagai spekulasi ekonomi yang bisa menjerat negara serta dikuasai oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Dan ini menjadikan negara menjadi lemah, padahal ekonomi perlu ditopang kuat oleh negara itu sendiri.
Selain itu, dalam pesoalan pangan, Islam memandang sangat penting, karena bagian dari pertanian dan ketahanan pangan. Caranya bisa dengan menyediakan anggaran yang memadai untuk mendukung petani dalam menyediakan tanah yang subur, benih berkualitas, dan teknologi canggih. Sehingga mempermudah untuk menanam benih apapun sesuai dengan karakter benihnya.
Dan Islam pun memandang bahwa negara (penguasa) tidak diperkenankan melakukan impor selama kebutuhan dalam negeri sudah terpenuhi dan tercukupi kebutuhan pasar. Tidak akan dibenarkan jika ada yang menimbun barang atau menjatuhkan harga pasar. Sehingga, tidak mungkin adanya harga selangit di dalam pasar. Semuanya disesuaikan dengan pengelolaan atau biaya produksi.
Semua mekanisme ini hanya mungkin terjadi tatkala sistem Islam diterapkan secara sempurna di negeri ini. Tak hanya Indonesia, akan tetapi untuk seluruh negeri atau wilayah. Kemakmuran akan terwujud, keberkahan pun akan tercapai. Tidak ada derita dan rintihan rakyat kembali. Wallahu'alam bishshawab. [Ng]
0 Komentar