Oleh D Kusuma
(Pemerhati Umat)
Vivisualiterasi.com-Kembali, rakyat lagi dan lagi menerima pil pahit. Di tengah pandemi, kenaikan harga elpiji kembali terjadi. Rakyat pun makin menderita dan menjerit. Kemana rakyat harus mengadu? Di tengah kondisi dan situasi yang serba sulit, rakyat kembali menerima kebijakan pemerintah yang semakin menghimpit.
Dikutip dari Tribunnews.com (27/03/2022) harga LPG nonsubsidi resmi naik pada Minggu (27/2/2022). Pertamina menyebutkan, penyesuaian ini dilakukan mengikuti perkembangan terkini dari industri minyak dan gas.
“Tercatat, harga Contract Price Aramco (CPA) mencapai US$ 775 metrik ton, naik sekitar 21% dari harga rata-rata CPA sepanjang tahun 2021,” kata Pjs. Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, SH C&T PT Pertamina Irto Ginting dalam keterangan tertulis yang diterima Kontan.co.id.(28/2/2022).
Dengan penyesuaian yang dilakukan, harga LPG nonsubsidi yang berlaku saat ini adalah sekitar Rp 15.500 per Kilogram (Kg), sementara itu LPG subsidi 3 Kg tidak mengalami perubahan harga dan tetap mengacu kepada Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat. Adanya kenaikan harga bahan bakar gas ini tentu memicu kenaikan harga komoditas lain. Kembali, suguhan ini harus diterima rakyat. Mengapa hal ini terus berulang dan apa motif di balik ini semua?
Dalam UUD 45 pasal 33 ayat (3) disebutkan "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat."
Menurut pasal UUD 45 pasal 33 ayat 3 ini jelas bahwa negara sebagai pengelola sumber daya alam dan hasilnya untuk kemakmuran rakyatnya. Mengapa justru kebijakan yang diambil menaikkan harga elpiji?
Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam. Jika hal ini dikelola dengan baik, akan menghasilkan kesejahteraan bagi masyarakat. Berdasarkan data yang ada, Indonesia memiliki cadangan gas alam sebesar 2,8 triliun meter kubik (97 triliun kaki kubik). Tercatat, berdasarkan data Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), hingga 31/12/2021 jumlah cadangan terbukti gas alam RI mencapai 42,93 triliun kaki kubik (TCF). Jumlah ini masih bisa meningkat jika kegiatan eksplorasi hulu minyak dan gas bumi (migas) terus digalakkan. Setidaknya Indonesia memiliki 128 cekungan hidrokarbon (basin), 20 cekungan sudah berproduksi dan 27 lainnya baru dibor dan ditemukan cadangan terbukti gas. Jika pemerintah mengelola eksploitasi secara benar,.tentu akan menyejahterakan masyarakat. Sayangnya, eksplorasi sumber daya alam ini diserahkan kepada asing, kepada pemilik modal sehingga negara hanya kebagian sebagian kecil saja. Berikut terkait dengan harga, maka mengikuti pasar dunia. Padahal, sumber daya alam ini adalah milik umum. Semestinya negara bisa memberikan harga yang murah bahkan gratis.
Rasulullah saw. bersabda,
"Manusia berserikat dalam tiga hal, yaitu air, padang rumput (lahan), dan api (energi)." (HR. Abu Dawud)
Dalam Islam, tiga hal ini menjadi kepemilikan umum. Dimana negara berhak untuk mengelola eksplorasi kekayaan alam tersebut.dengan mendatangkan tenaga ahli, sarana, dan prasarana agar terlaksana. Adapun hasilnya akan dimasukkan ke Baitul mal untuk keperluan seluruh umat. Negara berkewajiban mendistribusikan hasil sumber daya alam ini kepada seluruh rakyat yang membutuhkan secara gratis atupun dengan harga yang murah.
Ketiga hal ini tidak boleh diprivatisasi apalagi diserahkan kepada asing.
Karena hal itu milik umum yang wajib dikelola oleh negara untuk meri'ayah warga negaranya.
Sehingga, dengan berlimpahnya sumber daya alam yang dimiliki negara maka hal ini mampu untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat. Baik untuk kebutuhan sandang, pangan,.dan pangan. Serta untuk membangun infrastruktur yang memadai demi meningkatkan perekonomian warga negara. Untuk meri'ayah umat dengan memberikan pelayanan dasar seperti kesehatan, keamanan dan pendidikan secara gratis. Serta mampu menyiapkan lapangan pekerjaan untuk warga negaranya sehingga kesejahteraan masyarakat semakin meningkat dan terjamin. Wallahu 'alam bishshawwab. [Ng]
0 Komentar