Subscribe Us

PELAYANAN KESEHATAN ADA KETIKA ISLAM NYATA

Oleh : Mulyaningsih 
(Pemerhati Masalah Anak, Remaja, dan Keluarga)


Vivisualiterasi.com-Tren Covid-19 kembali mengalami peningkatan. Dari hari ke harinya jumlah pasien terus bertambah. Penambahan pasien harian tercatat mencapai puluhan ribu. Tenaga medis dan rumah sakit sudah kewalahan. Hampir semua rumah sakit daerah dan rujukan penuh, bahkan beberapa tidak menerima pasien. Dapat dibayangkan betapa luar biasanya beban serta tanggung jawab tenaga medis. 

Tumpuan rakyat hanya berharap kepada mereka. Betapa lelah begitu mendera tubuh mereka, akan tetapi kesigapan selalu hadir ketika menghadapi para pasien. 

Usaha yang dilakukan oleh tenaga medis  tampaknya tak diimbangi dengan dukungan dari penguasa. Hal tersebut bisa kita lihat dalam hal penyediaan dana. Dikutip harian detik finance (25 Juni 2021), menurut Ketua Satgas Covid-19 DPP PPNI Jajat Sudrajat, insentif bagi Nakes rumah sakit rujukan Covid-19 macet, terutama di daerah. Lambatnya pencairan dana tersebut karena ada kesalahan selama proses pengajuan (dari rumah sakit atau dinas kesehatan). Pemberian insentif untuk wilayah pusat melalui pengajuan ke BPPSDM Kemenkes. Hal tersebut berbeda dengan yang di daerah, pengajuannya melalui dinas kesehatan setempat.

Dikutip dari tempo.com (26/06/2021) tagihan pembayaran tunggakan Covid-19 juga datang dari Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI). PHRI menagih kepada Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BPBN) kekurangan pembayaran fasilitas isolasi bagi pasien yang tidak bergejala dan akomodasi kesehatan.  Keterlambatan pelunasan terjadi sejak Februari. Hal tersebut menganggu biaya operasional hotel, gaji karyawan, dan pembayaran kepada rekan.

Melihat realitas tersebut, tentunya kita merasa sedih dan miris. Seharusnya pemerintah sigap dan langsung mengalokasikan dana untuk kebutuhan mendesak tersebut.

Di sisi lain, ternyata pemerintah mengalokasikan sejumlah dana untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 dengan alokasi anggaran Rp. 699,43T. Program ini mencakup 5 bidang  prioritas yakni, kesehatan sebesar Rp176,3 triliun; perlindungan sosial Rp157,4 triliun; dukungan UMKM dan pembiayaan korporasi Rp186,8 triliun; insentif usaha dan pajak Rp53,9 triliun, serta program prioritas Rp125,1 triliun. (ekonomi bisnis.com, 25/02/2021)

Melihat pada besarnya dana, tampak fokus pemerintah belum lagi pada sisi kesehatan. Berusaha untuk menyelamatkan sisi ekonomi juga. Padahal kalau kita pikirkan secara jernih, memfokuskan pada kedua perbaikan tersebut membuat tidak maksimal. Dan memungkinkan pandemi akan sulit ditekan atau dihilangkan karena kebijakan yang dikeluarkan tentunya memilih pada sisi kesehatan atau perbaikan ekonomi.

Melihat dari kaca mata negara, maka seharusnya lini kesehatan lebih diprioritaskan ketimbang perbaikan ekonomi. Kesehatan ini menyangkut menyelamatkan nyawa masyarakat. Jika hal ini dapat diselesaikan dengan baik, maka perbaikan ekonomi akan mudah ditangani. Fakta memperlihatkan kepada kita bahwa penyelamatan nyawa manusia tampaknya di bawah dari perbaikan ekonomi. Layaknya seperti yang kita rasakan saat ini. Karut marut yang terjadi, baik dari sisi kesehatan maupun ekonomi.

Pandangan Islam 

Islam mempunyai segala solusi atas permasalahan manusia. Termasuk pada sisi pandemi yang sampai saat ini belum terselesaikan dengan baik. Tentunya pemimpin negara atau Khalifah akan berusaha sekuat tenaga memulihkan situasi dan kondisi, yaitu menyelamatkan kesehatan yang berarti nyawa rakyat menjadi prioritas utama.

Rasulullah bersabda “Imam atau Khalifah adalah pengurus dan ia bertanggung jawab terhadap rakyat diurusnya.” (HR. Muslim Dan Ahmad)

Dari hadis di atas memberi makna pada kita bahwa pemimpin adalah sebagai pengurus rakyat. Mengayomi dan  melindungi menjadi hal yang harus Khalifah lakukan. Semua itu karena amanah yang telah diberikan serta wujud dari keimanan kepada Allah Swt. 

Dalam Islam, ketika mengahadapi pandemi seperti sekarang ini maka ada beberapa hal yang wajib dijalankan. Pertama, kesehatan menjadi tanggung jawab penuh pemerintah secara langsung. Memberikan sarana dan prasarana yang diperlukan. Baik untuk tenaga medis ataupun pasien. Kedua, pembiayaan kesehatan berasal dari Baitul mal. Artinya pelayanan tersebut tidak dikomersilkan. Ketiga, dari sisi administrasi yang ada harus mudah, simpel, dan sederhana. Disamping profesionalitas dari tenaga kesehatan benar-benar terbukti.

Dalam Islam, dana bukan menjadi perkara yang dipermasalahkan. Dalam hal ini Daulah Khilafah akan mengambilnya dari kas (Baitul mal). Terlebih saat pandemi seperti sekarang, tentunya akan melakukan berbagai macam kebijakan yang mampu memutus mata penyebaran virus. Lock down menjadi hal yang harus dilakukan, berikut pemisahan antara yang sehat dan sakit harus dilakukan. Semua ini dilakukan agar penyebaran virus dapat dihentikan. 

Begitu rindu akan penerapan sistem Islam dalam kehidupan kita. Harapan satu-satunya adalah penegakan Daulah Khilafah Islamiyah yang insyaAllah akan mampu mengatasi persoalan yang sedang melanda kita saat ini. Pelayanan kesehatan akan ada ketika Islam nyata. Semoga segera terwujud terlaksana. Aamiin. Wallahu a’lam. [Ng]

Posting Komentar

0 Komentar