#Popro (Pojok Propagandis)
Vivisualiterasi.com - Dilansir dari BBC News Indonesia, mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Dugaan penyadapan juga menyasar sejumlah pejabat negara, tokoh politik, media, LSM, hingga pengusaha. Kasus ini menunjukkan bahwa kewenangan yang seharusnya digunakan untuk menjaga keamanan justru diduga disalahgunakan. Persoalannya bukan sekadar pelanggaran oleh individu, tetapi juga bagaimana kekuasaan dijalankan dan untuk kepentingan siapa.
Dalam sistem demokrasi sekuler, kekuasaan tidak lepas dari persaingan dan kepentingan politik. Jabatan dan kewenangan berpotensi menjadi alat untuk mempertahankan pengaruh kelompok. Ketika kepentingan manusia menjadi dasar pengaturan kekuasaan, keadilan rentan dikalahkan oleh kepentingan elite. Pergantian pejabat dan penguatan pengawasan memang diperlukan, tetapi belum menyentuh akar persoalan jika landasan sistemnya tidak berubah.
Berbeda dengan sistem tersebut, Islam memiliki konsep politik yang menjadikan hukum Allah sebagai landasan dalam mengatur kekuasaan. Islam memandang kekuasaan sebagai amanah yang wajib dijalankan berdasarkan syariat, bukan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. An-Nisa': 58 agar amanah disampaikan kepada yang berhak dan hukum ditetapkan dengan adil. Dalam Islam, kedaulatan berada di tangan syarak, sementara penguasa bertugas menerapkan syariat dan mengurus kepentingan rakyat. Karena itu, solusi mendasar bukan sekadar mengganti pejabat, melainkan mewujudkan sistem pemerintahan Islam yang menjadikan syariat sebagai landasan kehidupan. Dengan demikian, kekuasaan menjadi sarana melayani umat, menegakkan keadilan, dan melindungi rakyat.[] Dwi Nur 'Aeni
0 Komentar