Oleh: Astri Ummu Taqy
(Kontributor Visualiterasi Media)
Vivisualiterasi.com - Pakar ekonomi dan bisnis sekaligus dosen di UGM, yakni Wisnu Setiadi Nugroho, menyatakan fenomena downgrade merupakan respons rasional dalam rumah tangga terhadap ketidakpastian ekonomi saat ini. Yaitu merupakan salah satu tren strategi pertahanan masyarakat, akibat adanya penurunan daya beli dan kesenjangan kenaikan berbagai barang dan produk, yang mengakibatkan adanya fenomena downgrade lifestyle (penurunan gaya hidup).
Hasil penelitian pakar ekonomi dan analisis data makroekonomi, adanya penyusutan yang signifikan terhadap populasi kelas menengah, dikenal dengan fenomena downgrade. Yang sedang viral di media sosial saat ini, bahkan dirasakan langsung oleh kelas menengah, salah satunya terjadi dalam rumah tangga, yang berusaha mempertahankan konsumsi primer dan sekunder seperti pangan, papan, sandang, kesehatan, dan pendidikan, dengan mengurangi pengeluaran yang tersier, ketika pendapatan mengalami tekanan atau ketidakpastian (REPUBLIKA.co.id, Jakarta).
Data Badan Pusat Statistik (BPS) dan lembaga moneter internasional telah mengonfirmasi jika adanya penurunan kelas secara masif pada struktur ekonomi masyarakat. Awalnya jumlah penduduk kelas menengah di Indonesia itu, sekitar 57,33 juta orang (21,45%) populasi pada tahun 2019 menjadi 46,7 hingga 47,8 juta orang pada tahun 2025/2026. Dan lebih dari 10 juta orang berpindah ke kategori aspiring middle class (menuju kelas menengah) yang mempunyai ruang finansial jauh lebih sedikit, sehingga mereka harus sangat selektif dalam berbelanja. Bahkan penduduk kelas ekonomi yang rapuh/rentan miskin, semakin mendominasi piramida ekonomi dari 68,5% pada tahun 2018 menjadi 74,5% pada tahun 2025.
Saat ini fenomena downgrade pada kelas menengah makin ramai, seperti yang beredar di sosial media, banyak warganet yang membagikan unggahan mereka tentang kehidupan yang terpaksa harus di-downgrade. Seperti ada yang beralih awalnya dari mobil ke motor setelah mobilnya dijual, dan ada juga yang mengurangi anggaran makannya. Hal ini pun berdampak dalam kehidupan rumah tangga, inilah fenomena masyarakat yang beralih ke layanan konsumsi barang dan produk yang lebih murah.
Sebagaimana yang dikatakan oleh pakar ekonomi yakni Wisnu Setiadi Nugroho, "Downgrading ini saya lihat sebagai respons rasional rumah tangga terhadap ketidakpastian ekonomi, bukan pilihan gaya hidup." Dikutip pada (Rabu, 7/10/2026). Bahkan ia mengatakan juga persoalan utama bukan pada praktik downgrading, melainkan pada skala dan kelompok masyarakat yang melakukannya. Tetapi kalau fenomena ini meluas, terutama pada kelas menengah yang menyumbang porsi besar terhadap konsumsi nasional, maka itu seharusnya jadi alarm bahaya bagi pemerintah.
Fenomena seperti ini tidak lahir atau tidak muncul secara kebetulan, melainkan adanya beberapa faktor, salah satunya budaya konsumerisme dan materialisme yang saat ini tengah dihadapi oleh masyarakat. Di mana masyarakat didorong untuk mengejar kehidupan mewah agar tercapainya kehidupan yang penuh dengan finansial (mapan), yang lahir dari buah kapitalisme di mana kita ketahui kapitalisme akan cenderung mendorong perilaku tersebut. Dalam sistem kapitalisme, nilai seseorang sering kali diukur dari apa yang mereka miliki, bahkan seseorang akan membeli barang bukan berdasarkan fungsi, melainkan membeli karena nilai simbolisme (status sosial atau gengsi), yang akhirnya masyarakat akan membeli dan memiliki mobil mewah, pakaian bermerek, atau gawai terbaru, dan itu hanya untuk menunjukkan jika ia sukses dalam finansial terhadap orang lain. Bahkan adanya peran masif iklan yang menjual gaya hidup mewah dan ilusi kebahagiaan (kebahagiaan palsu), hingga menciptakan kebutuhan palsu (manufactured wants) yang membuat masyarakat merasa kurang atau tertinggal jika tidak memilikinya. Adanya konsumsi sokongan (conspicuous consumption), istilah yang dicetuskan oleh sosiolog Thorstein Veblen, adalah bentuk perilaku dengan membeli barang-barang mahal secara terang-terangan hanya untuk memamerkan kekayaannya agar dianggap sebagai standar kesuksesan yang telah tercapai. Dan adanya kompetisi sosial dan FOMO (fear of missing out), masyarakat akan berlomba untuk memamerkan hidup mewah yang akhirnya mendorong masyarakat lain ingin memiliki, dikarenakan adanya rasa gengsi dan ketika orang lain memiliki gaya hidup mewah, orang tersebut pun harus memiliki agar tetap relevan dalam lingkungan sosialnya.
Penerapan Sistem Kapitalisme Akar Masalah Kemiskinan
Kapitalisme memengaruhi masyarakat dengan prinsip kebebasan memilih bagi tiap individu untuk membelanjakan uang hasil kerja keras mereka. Inilah gambaran bobroknya kapitalisme secara sistematik, menyediakan panggung yang besar bagi setiap individu masyarakat agar terciptanya budaya gengsi dan gaya hidup mewah, disebabkan sistem kapitalis ini bergantung pada konsumsi masyarakat yang terus-menerus.
Di sisi lain, kapitalisme melahirkan kemiskinan struktural saat ini. Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2026 mencatat penduduk miskin di Indonesia sebanyak 8,7% atau setara dengan 22,93 juta orang, garis kemiskinan nasional telah tercatat sebanyak Rp669.235 per kapita per bulan, artinya naik 4,33% dibanding tahun sebelumnya (2025). Secara fakta bisa jadi jumlah penduduk miskin di lapangan jauh lebih banyak daripada yang tercatat dalam data, bahkan kita sendiri pun terkadang bisa merasakan kehidupan yang makin sulit, biaya hidup mahal, harga-harga bahan pokok dari kebutuhan sehari-hari kian mahal, masyarakat akan tetap merasakan kesulitan biaya hidup walaupun tidak termasuk daftar kategori miskin dalam data pemerintah. Kemiskinan struktural terjadi akibat ketidaksetaraan sistematik dalam struktur sosial, ekonomi, dan politik, sehingga bukan penyebab kemalasan seseorang atau pilihan individu.
Lantas, apakah kesulitan atau kemiskinan itu disebabkan oleh tingginya konsumsi masyarakat? Atau adanya faktor yang memengaruhi kemiskinan saat ini? Bahkan sebelum mereka melakukan hidup ala downgrade?
Maka dari itu, sebelum kita lantang mengaitkan kemiskinan dengan biaya hidup bahkan menganggap sama arti biaya hidup dan gaya hidup, alangkah baiknya jika kita meneliti dan memahami dengan sadar apa sebenarnya akar masalah dari kemiskinan yang terjadi di Indonesia saat ini?
Kemiskinan dan ketimpangan ekonomi adalah dua hal yang pasti dalam negara yang menerapkan sistem kapitalisme. Dikarenakan kapitalisme menganut kebebasan kepemilikan, akibat berbagai faktor produksi hanya bisa diakses dan dirasakan oleh segelintir orang. Sehingga kekayaan hanya akan berputar pada sebagian orang atau orang-orang tertentu, sebab prinsip kapitalisme yakni hanya berpihak pada oligarki (para pemilik modal), pada akhirnya yang punya modal banyak akan semakin bisa terus-menerus mengumpulkan kekayaan dengan mudah, agar semakin memperkaya diri. Sebaliknya, jika tidak memiliki modal atau bukan dari bagian oligarki (pemilik modal), maka tidak akan punya akses atau jalan terhadap faktor produksi, sehingga tidak bisa merasakan hal tersebut, dikarenakan tidak memiliki modal dan hak kuasa yang pada akhirnya yang miskin semakin miskin terus-menerus.
Hal seperti inilah yang dikatakan dengan kemiskinan struktural (kemiskinan tersusun), banyaknya sumber daya alam yang terdapat dalam negeri ini tidak mampu mensejahterakan rakyat, sebab sumber daya alam yang berada dalam negeri dan sekitar kita ini telah dikuasai oleh pihak lain. Yakni dikuasai oleh para asing, para oligarki (pemilik modal), sehingga mereka akan tetap tenang pada kondisi apa pun itu dalam jangka panjang, meskipun kondisi ekonomi memburuk.
Dan sistem kapitalis hanya fokus pada tingkat produksi dan pertumbuhan ekonomi rata-rata pendapatan nasional, adanya orientasi keuntungan sehingga tekanan upah pada buruh, menjadi senjata bagi keuntungan mereka untuk mendongkrak berbagai keuntungan, pemilik modal akan cenderung memberikan upah yang rendah serta tidak peduli dengan kesejahteraan para pekerja. Yang akhirnya masyarakat tidak mampu (tidak memiliki modal) mengalami kesulitan dalam mengakses berbagai hal, seperti akses pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, dan peluang ekonomi, sampai terjerat dalam lingkaran utang sehingga terjebak dalam kemiskinan secara turun-temurun.
Adanya fenomena downgrade ini menunjukkan fakta jika semakin beratnya tekanan ekonomi dan biaya hidup yang dihadapi oleh masyarakat kelas menengah saat ini. Akibat adanya kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok, beban bayar pajak, serta kesulitan mendapatkan lowongan kerja. Hal ini dipengaruhi oleh sistem kapitalisme, yang hanya fokus mengutamakan keuntungan bagi mereka daripada kesejahteraan rakyat. Oleh sebab itu, dibutuhkan perubahan yang pasti yang mampu mengutamakan kebutuhan dasar masyarakatnya dan peran negara yang senantiasa bertanggung jawab untuk menjamin kesejahteraan seluruh rakyat.
Di sisi lain, negara seharusnya menjadi peran utama dalam menjamin segala akses sumber daya alam untuk seluruh masyarakat, namun sayang negara saat ini justru menjadi regulator bagi para korporasi yang berpihak pada kapitalis. Problem seperti ini, negara bisa dikatakan gagal melakukan distribusi kekayaan sumber daya alam agar dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Yang akhirnya mayoritas masyarakat hidup dalam lingkaran kemiskinan sampai tingkat kemiskinan ekstrem.
Inilah akar masalah dari kemiskinan yang menyebabkan fenomena downgrade di negeri saat ini, yang menerapkan sistem kapitalisme. Yang gagal memberikan kesejahteraan bagi rakyat, sehingga memunculkan problem kemiskinan struktural. Fenomena downgrade yang terjadi dalam masyarakat di kalangan menengah bukanlah penyebab lahir dari keluarga menengah atau miskin, melainkan hasil dari buah penerapan sistem kapitalisme yang tidak pernah memberikan solusi yang benar-benar memberikan jalan keluar atas akar permasalahan saat ini.
Islam Mengentaskan Kemiskinan
Islam bukan sekadar agama ritual saja, namun merupakan sistem kehidupan yang memiliki syariat Islam sebagai solusi yang akan memecahkan setiap permasalahan manusia. Sehingga dapat dipastikan bahwa penerapan Islam kafah akan mengentaskan kemiskinan. Hal ini karena syariat Islam datang dari Allah Swt. sebagai pencipta dan pengatur kehidupan.
Di dalam Islam, harta harus didistribusikan secara merata dan tidak boleh hanya beredar di kalangan tertentu saja, hal ini sesuai dengan firman Allah Swt. Q.S. Al-Hasyr (59): 7
مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ
Yang artinya: "Apa saja harta rampasan (fai) yang diberikan Allah kepada Rasulullah-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya."
Sehingga Islam menetapkan pemimpin sebagai _ra'in_ atau pengurus urusan rakyat, salah satu tugasnya adalah mendistribusikan harta hingga merata kepada seluruh rakyat. Maka tugas berat ini tidak akan terwujud tanpa adanya penerapan sistem Islam secara menyeluruh dalam setiap lini kehidupan. Pemimpin di dalam Islam berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan rakyat, kesejahteraan ditetapkan per individu, ukuran ini lebih riil sehingga data yang diperoleh pun lebih valid.
Melalui berbagai konsep dalam sistem ekonomi Islam, negara akan mampu mewujudkan kesejahteraan rakyat. Misalnya dengan pengaturan kepemilikan harta, syariat Islam telah menentukan harta yang boleh dimiliki individu, harta yang merupakan milik negara, dan harta yang menjadi milik umum. Begitu pun negara akan mengawasi setiap individu dalam mengelola hartanya, misalnya ada pemilik tanah yang enggan untuk mengelola tanah miliknya sehingga menjadi tanah yang tidak produktif, maka negara akan menyerahkan tanah tersebut kepada individu yang mau mengelolanya, tentu dengan berbagai tahap seperti memberi peringatan terlebih dahulu, memberikan nasihat sampai pada langkah terakhir penyitaan oleh negara dan diserahkan kepada individu yang tidak memiliki harta. Hal ini akan membuka lapangan kerja baru sekaligus menjadikan rakyat lebih produktif.
Begitu pula negara akan mengelola SDA yang ada kemudian mendistribusikan hasilnya dalam berbagai bentuk, baik untuk pembiayaan negara seperti gaji pegawai negeri, pembiayaan pendidikan dan kesehatan untuk rakyat, maupun pendistribusian dalam bentuk pembangunan fasilitas umum seperti jalan dan lain-lain.
Demikianlah negara memastikan bahwa setiap individu rakyat memperoleh harta, pekerjaan untuk menafkahi keluarganya, dan negara juga memastikan pembangunan merata ke pelosok negeri, sehingga tercipta kesejahteraan secara merata.
_Wallahu a'lam bishawab._[]
0 Komentar