Oleh: Suhartatik
(Kontributor Visualiterasi Media)
Vivisualiterasi.com - "Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita
Yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa
Atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita
Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang"
Cuplikan lirik lagu yang dibawakan oleh Ebiet G. Ade di atas membawa pesan ajakan untuk introspeksi diri, memiliki empati yang dalam terhadap sesama, dan menjaga keharmonisan dengan alam.
Kejadian pembakaran hutan di beberapa daerah yang memiliki hutan sangat luas hingga hari ini belum terselesaikan. Hujan sering kali menjadi kabar yang dinanti. Turunnya hujan seolah membawa harapan bahwa api akan segera padam dan masyarakat dapat kembali menjalani kehidupan dengan normal. Namun, yang menjadi persoalan tidak sesederhana itu. Di balik hujan yang mulai turun, masih tersimpan bara api di bawah tanah gambut yang sewaktu-waktu bisa menyala kembali. Ancaman karhutla belum benar-benar berakhir, bahkan dampaknya berpotensi meluas menjadi krisis pangan, air bersih, kesehatan, hingga terganggunya kehidupan sosial masyarakat.
Hujan Turun, Bara Api Masih Tersimpan
Diberitakan detikNews pada 2 November 2026, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyampaikan bahwa jumlah titik kebakaran hutan dan lahan di Indonesia mulai menurun akibat hujan. Meski demikian, api yang berada di bawah permukaan tanah gambut belum sepenuhnya padam. BNPB mencatat luas lahan yang terbakar mencapai 742 hektare. Bahkan, bara api di bawah permukaan masih berpotensi memunculkan titik kebakaran baru meskipun hujan telah turun. (detikNews, 2 November 2026).
Kondisi tersebut dibenarkan oleh anggota Ikatan Ahli Bencana Indonesia (IABI), Dr. Daryono. Hujan memang membantu mempercepat pemadaman kebakaran vegetasi di permukaan. Namun, kebakaran gambut memiliki karakter berbeda. Api dapat bertahan di bawah permukaan tanah sehingga tidak mudah dipadamkan hanya dengan guyuran hujan.
Besarnya ancaman karhutla juga terlihat di Papua Barat. Metro TV pada 4 November 2026 memberitakan bahwa kebakaran telah menghanguskan lebih dari 3.317 hektare lahan di 7 kabupaten. Kabupaten Fakfak menjadi wilayah terdampak paling parah dengan luas kebakaran lebih dari 2.300 hektare. Sementara itu, kabut asap di Palangka Raya dilaporkan mencapai tingkat kualitas udara yang sangat berbahaya.
Dampaknya tidak berhenti pada kerusakan lingkungan. IDN Times, 4 November 2026, mengungkapkan bahwa karhutla mengancam mata pencaharian, budaya, ketersediaan air bersih, dan pendidikan masyarakat. Di Ketapang, sekitar 6.000 hektare hutan desa terbakar dalam kurun sekitar 15 hari. Warga juga mengalami kesulitan memperoleh air bersih untuk minum dan memasak. Di Palangka Raya, kegiatan belajar tatap muka bahkan sempat dihentikan selama 2 bulan akibat karhutla.
Fakta-fakta di atas menunjukkan bahwa karhutla bukan sekadar persoalan api yang membakar pepohonan. Ada kehidupan manusia yang ikut dipertaruhkan.
Karhutla Bukan Sekadar Bencana Musiman
Ketika hujan mulai turun, bukan berarti persoalan selesai. Api yang masih tersimpan di dalam gambut menunjukkan bahwa penanganan karhutla membutuhkan keseriusan dan langkah menyeluruh. Negara tidak boleh hanya berpuas diri karena jumlah titik api telah berkurang. Sebab, persoalan sesungguhnya bukan bagaimana memadamkan api, tetapi juga bagaimana memulihkan lingkungan dan menjamin kehidupan masyarakat yang terdampak.
Karhutla yang berkepanjangan dapat memicu persoalan berantai. Hutan yang rusak akan mengganggu keseimbangan ekosistem dan sumber air. Lahan pertanian yang terdampak berpotensi menurunkan produktivitas pangan. Sementara itu, masyarakat yang kehilangan mata pencaharian akan semakin kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya. Jika sumber air bersih terganggu dan hasil pertanian menurun, ancaman krisis air dan pangan bukan lagi sesuatu yang bisa dianggap sepele.
Persoalan ini tidak bisa dilepaskan dari tata kelola hutan dan lahan. Kerusakan gambut, pembukaan lahan, serta pengelolaan kawasan hutan yang tidak memperhatikan kelestarian lingkungan dapat memperbesar risiko bencana. Karena itu, karhutla tidak cukup dipandang sebagai bencana alam atau persoalan teknis pemadaman semata. Ada persoalan kebijakan dan tanggung jawab pengelolaan lingkungan yang harus dievaluasi.
Sayangnya, masyarakat sering kali menjadi pihak yang paling berat menanggung akibatnya. Mereka kehilangan sumber penghidupan, kesulitan mendapatkan air bersih, terganggu kesehatannya, bahkan anak-anak kehilangan hak belajar secara normal. Negara tidak boleh membiarkan rakyat berjuang sendiri menghadapi dampak bencana.
Solusi Islam: Negara Bertanggung Jawab Melindungi Kehidupan
Islam memiliki aturan yang menyeluruh dalam mengatur hubungan manusia dengan alam dan kehidupan sosial. Pertama, negara wajib melakukan mitigasi dan penanganan bencana secara serius. Mulai dari pengawasan kawasan hutan, pencegahan pembukaan lahan yang merusak, pemulihan ekosistem gambut, penyediaan sarana pemadaman, hingga pemantauan titik api secara berkelanjutan. Penanganan tidak boleh menunggu sampai bencana membesar.
Kedua, kebijakan pengelolaan hutan harus terikat dengan syariat Islam, bukan semata-mata didasarkan pada kepentingan keuntungan ekonomi. Hutan merupakan bagian dari sumber daya alam yang menyangkut kepentingan masyarakat luas. Pengelolaannya tidak boleh memberikan ruang bagi keserakahan dan eksploitasi yang membahayakan kehidupan manusia.
Allah Swt. mengingatkan dalam Al-Qur'an: "Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik." (Q.S. Al-A'raf: 56)
Ayat ini menjadi peringatan bahwa manusia tidak boleh mengeksploitasi alam hingga menimbulkan kerusakan. Negara harus memastikan pemanfaatan sumber daya alam berjalan sesuai aturan Allah dan tidak merugikan masyarakat.
Ketiga, negara wajib menjamin kebutuhan dasar rakyat, terutama pangan, air bersih, dan kesehatan. Masyarakat terdampak karhutla harus memperoleh bantuan pangan, distribusi air bersih, pelayanan kesehatan gratis, serta pemulihan mata pencaharian. Anak-anak harus mendapatkan akses pendidikan. Semua ini merupakan tanggung jawab negara, bukan sekadar kegiatan sukarela masyarakat atau bantuan yang bergantung pada donasi.
Allah Swt. berfirman: "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan." (Q.S. Al-Maidah: 2)
Prinsip tolong-menolong dalam Islam harus diwujudkan melalui kebijakan yang melindungi seluruh rakyat. Negara tidak boleh melepaskan tanggung jawabnya dengan menyerahkan penanganan bencana kepada masyarakat.
Pada akhirnya, hujan memang membawa harapan, tetapi tidak otomatis menyelesaikan persoalan karhutla. Bara api di dalam gambut menjadi pengingat bahwa ancaman bencana masih ada. Lebih jauh lagi, krisis pangan dan air dapat menjadi persoalan berikutnya jika kerusakan lingkungan tidak segera ditangani secara serius.
Dalam Islam, pemimpin adalah _ra'in_ (pengurus rakyat) yang bertanggung jawab atas urusan orang-orang yang dipimpinnya. Rasulullah saw. bersabda: "Imam (pemimpin) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang diurusnya." (H.R. Bukhari dan Muslim)
Hadis ini menegaskan bahwa tanggung jawab negara tidak berhenti pada penanganan darurat. Negara wajib memastikan seluruh kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi, baik sebelum, selama, maupun setelah bencana.
Sudah saatnya negara menjalankan fungsi ra'in secara sungguh-sungguh. Bukan hanya hadir ketika bencana menjadi sorotan, tetapi juga bertanggung jawab mencegah kerusakan, melindungi lingkungan, dan menjamin kebutuhan rakyat. Sebab, dalam pandangan Islam kekuasaan bukanlah sarana mencari keuntungan, melainkan amanah yang kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt.
Wallahu a'lam bishawab.[]
0 Komentar