#Popro (Pojok Propagandis)
Vivisualiterasi.com - Komunikasi antara penguasa dan rakyat saat ini terlihat kehilangan sinyal penghubung. Penguasa seolah tuli, bisu, dan buta terhadap jeritan rakyat yang mengalami langsung dampak mengerikan akibat kebakaran hutan di Kalimantan, Papua, dan daerah lainnya. Hutan seluas itu ludes terbakar hingga dampaknya mengepung beberapa negara di Asia Tenggara, namun entah mengapa belum juga dianggap layak menjadi bencana nasional. Pertanyaannya: "mampu" bagaimana yang dimaksud oleh penguasa? Jika mampu berarti bisa menangani, bukankah realita kabut asap yang tak kunjung usai saat ini adalah bukti nyata dari sebuah ketidakmampuan?
Harusnya, ketika pihak daerah sudah tidak sanggup menangani krisis, statusnya langsung dinaikkan menjadi bencana nasional. Namun, aturan logis itu sepertinya tidak berlaku. Penguasa masih begitu percaya diri dan selalu ingin dimengerti bahwa mereka sedang bekerja, padahal rakyat butuh bukti, bukan sekadar janji. Tak ayal, dalam sistem kapitalisme, pemerintah tak ubahnya hanya menjadi terminal antara rakyat dan pengusaha. Pemerintah cenderung pasif terhadap jeritan rakyat, tetapi sangat aktif merespons permintaan korporasi. Ironi ini sudah berjalan lama di negeri ini, di mana kasus karhutla seolah hanya menjadi "kembang api" tahunan yang rutin dinikmati keuntungannya oleh para kapitalis.
Berkaca dari kasus ini dan bagaimana respons penguasa, publik wajar jika merasa rindu. Betapa rindunya kita pada sosok pemimpin seperti khalifah di masa sistem Islam dahulu. Sosok pemimpin yang menempatkan urusan dan keselamatan rakyat sebagai tanggung jawab utama yang mutlak. Pemimpin yang kompeten, berdaulat, dan bekerja murni demi kemaslahatan umat, bukan demi melayani kepentingan pengusaha, apalagi tunduk pada tekanan musuh. Selama standar kepemimpinan belum dikembalikan pada fungsi pelayan rakyat yang sesungguhnya, selama itu pula kabut asap dan ketidakadilan akan terus menyelimuti negeri ini.[] Aubi Atmarini Aiza (Novelis)
0 Komentar