Oleh: Sundari Allawiyah, S.E
(Guru dan Aktivis Muslimah)
Vivisualiterasi.com - Fenomena merosotnya kelas menengah di Indonesia menjadi alarm serius rapuhnya kesejahteraan. Data mencatat jumlahnya anjlok dari 60,8 juta jiwa (23%) pada tahun 2018 menjadi 46,7 juta jiwa (16,6%) pada tahun 2025. Sementara itu, penduduk kelas rapuh atau rentan miskin justru semakin mendominasi pada piramida ekonomi. (Republika.co.id, 10-09-2026)
Fenomena ini dikenal dengan istilah downgrade, yang ditandai dengan menurunkan standar hidup secara drastis karena tekanan finansial. Jika dahulu downgrade identik dengan penurunan perangkat lunak, kini ia menjadi istilah ekonomi untuk menggambarkan kondisi seseorang yang terpaksa menurunkan kualitas konsumsi. Dari barang bermerek ke barang curah, dari yang dahulu makannya di restoran kini masak sendiri atau makan di emperan, yang biasanya ke mana-mana naik mobil pribadi kini sudah menggunakan motor. Ini bukan lagi gaya hidup minimalis yang dipilih, melainkan mode bertahan hidup karena pendapatan tidak lagi mencukupi kebutuhan sehari-hari.
Fatalnya, fenomena downgrade pada kelas menengah makin ramai. Kalau dahulu tekanan finansial banyak menggerus tabungan, sekarang lebih banyak lagi yang ditutup utang. Seperti ungkapan "besar pasak daripada tiang", besar pengeluaran daripada pendapatan, yang berujung pada kebiasaan berutang.
Seperti yang dialami Jhon, 38 tahun, seorang karyawan swasta di Jakarta, ia mengubah komposisi belanja demi menjaga rasionalitas karena biaya kebutuhan pokok, transportasi, hingga tagihan rutin terus melonjak, sementara ruang untuk menambah pendapatan cenderung stagnan. (Tirto.id, 07-10-2026)
Contoh downgrade terjadi di berbagai bidang. Pertama, di bidang pendidikan. Banyak orang tua memindahkan anak dari sekolah swasta ke sekolah negeri karena uang pangkal atau SPP naik hingga 30 persen. Kedua, downgrade di bidang hunian. Pasangan muda yang sebelumnya mengontrak rumah, kini terpaksa tinggal di rumah kos yang lebih murah atau ke rumah orang tuanya karena harga kontrakan naik, sedangkan gaji mereka tetap. Ketiga, downgrade dalam bidang pangan. Mereka yang dahulu mampu membeli daging sapi seminggu sekali, kini beralih ke telur dan ayam sebagai sumber protein utama, bahkan sampai mengurangi frekuensi makanan.
Downgrade terjadi karena dampak kebijakan efisiensi pemerintah, kenaikan harga kebutuhan pokok, kebijakan perpajakan, hingga pemutusan hubungan kerja (PHK) masal di sektor manufaktur dan rintisan. Hal ini menunjukkan rapuhnya sistem ekonomi yang memimpin saat ini.
Di satu sisi, kapitalisme memosisikan negara sebagai regulator, bukan penjamin terpenuhinya kebutuhan dasar setiap warga. Berbagai kebijakannya diarahkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi di sistem ekonomi kapitalisme tidak menjamin kesejahteraan rakyat sebab distribusi kekayaan timpang dan akses terhadap kebutuhan dasar semakin sulit.
Sementara itu, politik ekonomi kapitalisme sekuler mengutamakan kepentingan ekonomi dan mekanisme pasar. Pemilik modal dapat menguasai sumber daya alam, memonopoli kebutuhan publik, hingga memengaruhi kebijakan negara dan melahirkan korporatokrasi.
Akibatnya, krisis finansial meluas dan mendorong masyarakat mengejar gaya hidup mewah yang mengedepankan gengsi melalui iklan dan pinjaman daring. Namun, di sisi lain, kapitalisme melahirkan kemiskinan struktural. Negara dalam sistem kapitalisme sekuler berlepas tangan dalam menjamin kesejahteraan rakyatnya dan menyerahkan semuanya pada mekanisme pasar yang kejam.
Solusi Islam, dari Individu sampai Negara
Dalam Islam fenomena downgrade bisa diselesaikan. Bahkan, Islam tidak membiarkan fenomena ini diselesaikan sendiri oleh individu. Akan tetapi, Islam memberikan solusi yang berlapis.
Pertama, di level individu, Islam mendidik pola konsumsi yang wajar berdasarkan skala prioritas, bukan memenuhi semua keinginan dan mengejar gengsi. Allah Swt. berfirman:
Wa-lladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama
Artinya: "Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di antara keduanya secara wajar." (Q.S. Al-Furqan: 67)
Ayat ini menjadi rambu kita agar tidak terjebak pada dua kutub ekstrem: boros karena gengsi atau kikir hingga menyiksa diri.
Rasulullah saw. juga bersabda: "Makanlah, bersedekahlah, dan berpakaianlah, tanpa berlebihan dan tanpa kesombongan." (H.R. An-Nasa'i dan Ibnu Majah)
Kedua, di level negara, inilah yang tidak ada di kapitalisme. Khilafah menjalankan fungsi sebagai ra'in (pengurus rakyat), bukan hanya sebagai regulator. Khilafah menjamin kebutuhan pokok secara tidak langsung dengan membuka lapangan pekerjaan yang luas, khususnya bagi laki-laki, agar mampu menafkahi keluarga mereka secara makruf.
Khilafah juga menjamin kebutuhan dasar publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan keamanan secara langsung, dengan cara gratis dan berkualitas melalui Baitulmal. Sumber dananya bukan dari pajak yang mencekik rakyat, melainkan dari pengelolaan sumber daya alam milik umum secara syar'i yang haram diprivatisasi. Hasilnya digunakan untuk kemaslahatan rakyat. Dengan mekanisme ini, tekanan finansial massal pemicu downgrade tidak akan terjadi. Wallahu a'lam.[]
0 Komentar