Oleh: Irohima
(Kontributor Visualiterasi Media)
Vivisualiterasi.com - Di tengah kondisi ekonomi yang bergejolak dan ketidakpastian finansial yang semakin nyata, menurunkan standar hidup bukan lagi sekadar pilihan gaya hidup, melainkan menjadi sebuah keharusan agar bisa bertahan. Mengapa demikian?
Ramai di media sosial para warganet saling membagikan unggahan tentang gaya hidupnya yang terpaksa harus di-downgrade atau dialihkan ke pilihan barang dan layanan yang lebih murah. Misalnya, seseorang yang awalnya mengendarai mobil, lalu dijual dan beralih mengendarai motor, atau yang biasanya makan di kafe mahal lalu beralih makan di warteg. Fenomena downgrade ini banyak terjadi di kalangan masyarakat kelas menengah. Ekonom sekaligus Direktur Policy Yusuf Wibisono menuturkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, meski ekonomi tumbuh tinggi, tanda-tanda pelemahan daya beli masyarakat justru semakin terlihat. Dan pelemahan daya beli ini lebih banyak terjadi di kalangan masyarakat menengah yang merupakan kelompok yang memiliki pengaruh besar dalam menuju status negara berpendapatan tinggi. Saat ini, penduduk kelas menengah tercatat menurun dari 23% (60,8 juta orang di tahun 2018) menjadi 16,6% (46,7 juta orang di tahun 2025). Penduduk yang berada di kelas ekonomi rapuh yang rentan miskin dan calon kelas menengah, mendominasi piramida ekonomi, dari 68,5% menjadi 74,5%. Kelas menengah memiliki ketahanan ekonomi yang tinggi, namun dengan pendapatan beralih dari subsisten ke diskresi konsumsi, maka kejatuhan kelas menengah melemahkan konsumsi dan pertumbuhan ekonomi (republika.co.id, 10/10/2026).
Pakar ekonomi dan bisnis sekaligus dosen di UGM, Wisnu Setiadi Nugroho, menilai bahwa downgrading merupakan respons rasional rumah tangga terhadap ketidakpastian ekonomi dan bukan hanya sekadar pilihan gaya hidup. Dalam teori ekonomi, kondisi ini lebih dikenal dengan istilah consumption smoothing, yakni upaya menjaga konsumsi inti tetap stabil dengan mengorbankan konsumsi yang lebih fleksibel. Dengan kata lain, masyarakat melakukan penyesuaian bukan karena sedang berhemat, tetapi karena ruang pilihan dalam mengatur pengeluaran kian terbatas (Republika.co.id, 08/10/2026).
Fenomena downgrade makin meluas di kalangan masyarakat, terutama di kalangan masyarakat kelas menengah. Jika dulu melakukan penyesuaian dalam pengeluaran merupakan mode bertahan dalam ancaman kemiskinan membuat tabungan ikut dikorbankan, kini lebih kepada mode bertahan dalam ancaman kelaparan karena tidak ada lagi yang bisa dilakukan selain berutang.
Fenomena downgrade akibat tekanan finansial yang tinggi merupakan buah dari penerapan sistem kapitalisme di negeri ini. Menurunkan standar barang dan layanan adalah salah satu jalan untuk tetap bisa bertahan karena kita hidup dalam dua jebakan kapitalisme yang bekerja bersamaan. Pertama, kapitalisme mendorong kita untuk bergaya hidup mewah, pikiran kita didoktrin bahwa definisi sukses itu semata-mata bergelimang harta. Pada akhirnya, kita menganggap bahwa bahagia bisa dibeli dengan rupiah. Agar kita tetap mengejarnya, mereka menyediakan jalan pintas, seperti PayLater, cicilan, kartu kredit, dan lain sebagainya, kita dibuat seolah-olah kaya, padahal sedang berutang. Yang kedua, sistem ini melahirkan kemiskinan yang struktural, ketika barang-barang mewah bisa diproduksi dengan murah dan dijual dengan harga mahal, maka harus ada yang dibayar murah, harus ada pekerja yang dibayar dengan upah minimum, harus ada petani dengan harga panen yang bisa ditekan, serta hutan yang dikonsesi dengan harga murah. Dengan kata lain, kemiskinan menjadi bahan bakar dari sistem kapitalisme.
Downgrade merupakan dampak dari kebijakan efisiensi pemerintah. Fenomena ini muncul dipicu oleh kenaikan harga kebutuhan pokok, pajak yang naik, hingga pemutusan hubungan kerja (PHK). Politik ekonomi dalam kapitalisme sekuler telah menghasilkan krisis finansial dan ancaman kemiskinan yang meluas. Sistem kapitalisme yang hanya memprioritaskan kepentingan pengusaha atau yang memiliki modal besar tidak sekalipun memikirkan tentang kemaslahatan rakyat, hingga setiap kebijakan yang lahir akan selalu memihak para kapitalis/pengusaha. Akibatnya, distribusi kekayaan tidak merata, akses yang susah, dan kesempatan yang sempit bagi orang tidak punya. Yang lebih parah, negara dalam sistem ini sama sekali tidak menjalankan fungsinya sebagai ra'in (pengurus rakyat).
Jika kapitalisme menjual ilusi bahwa bahagia harus dibeli, Islam justru menawarkan definisi yang berkebalikan. Gaya hidup dalam Islam adalah hidup dengan berpedoman pada Al-Qur'an dan Sunah untuk menciptakan keseimbangan antara kebutuhan jasmani, rohani, sosial, dan spiritual. Islam mengajarkan hidup cukup dan tidak membandingkan dengan urusan duniawi orang lain. Paradigma gaya hidup dalam Islam adalah mengutamakan kebutuhan berdasarkan prioritas, bukan memenuhi semua keinginan. Islam juga memiliki standar sukses dan bahagia yang berbeda jauh dengan sistem sekarang. Kesuksesan dan kebahagiaan sejati bagi seorang muslim tidak diukur dari standar materi atau jabatan duniawi, melainkan dari ketenangan jiwa dan kedekatan kepada Allah Swt.
Di sisi lain, negara dalam Islam tidak akan berlepas tangan dalam hal pengurusan rakyat. Negara akan menyediakan lapangan pekerjaan yang memadai dan tidak akan membebani rakyat dengan pajak. Negara dalam Islam memiliki Baitulmal sebagai lembaga yang menjadi sumber pendanaan untuk menjamin kebutuhan dasar, pangan, dan keamanan hingga tekanan finansial tidak akan terjadi secara massal. Dengan begitu, kehidupan rakyat akan seimbang, rakyat akan tercukupi dan tidak akan berlomba-lomba mengejar harta dunia.
Wallahu a'lam bish-shawab.[]
0 Komentar