Oleh: Ina Febri Anti, S.Pd
(Aktivis Muslimah)
Vivisualiterasi.com - Belakangan ini, media sosial ramai dengan unggahan warganet yang menceritakan pengalaman mereka dalam melakukan downgrade gaya hidup akibat tekanan ekonomi. Ada yang terpaksa menjual mobil dan beralih menggunakan sepeda motor, ada pula yang mulai memangkas bujet makan dan nongkrong.
Fenomena downgrade adalah kondisi ketika seseorang atau rumah tangga menurunkan standar gaya hidup dan mengurangi pengeluaran karena keterbatasan ekonomi atau perubahan kondisi keuangan. Downgrade terjadi ketika biaya hidup terus meningkat, sementara pendapatan cenderung stagnan dan kondisi ekonomi makin sulit diprediksi. Akibatnya, daya beli masyarakat ikut tertekan. Ketika harga kebutuhan pokok terus naik, sementara pemasukan tidak mengalami peningkatan yang sebanding, masyarakat terpaksa mengatur ulang prioritas keuangan dengan mengurangi pengeluaran tersier demi memenuhi kebutuhan utama.
Sejalan dengan kondisi tersebut, pakar ekonomi dan bisnis sekaligus dosen UGM, Wisnu Setiadi Nugroho, menilai fenomena downgrading sebagai strategi realistis masyarakat untuk bertahan di tengah kondisi ekonomi yang semakin tidak pasti. Jadi, ini bukan sekadar soal mengubah gaya hidup, tetapi juga tentang bagaimana mengatur prioritas saat kondisi keuangan mulai tertekan. Ketika pemasukan makin terbatas, kebutuhan utama, seperti makanan, kesehatan, dan pendidikan, tetap jadi prioritas, sementara pengeluaran lain yang masih bisa ditunda atau dikurangi terpaksa dipangkas demi menjaga keuangan tetap aman.
Fenomena downgrade di kalangan kelas menengah semakin menjadi sorotan. Jika sebelumnya tekanan finansial membuat sebagian masyarakat mengandalkan tabungan atau dikenal dengan istilah makan tabungan (mantab), kini muncul fenomena makan utang (maut), yaitu menggunakan pinjaman untuk menutupi pengeluaran sehari-hari.
Gambaran tersebut sejalan dengan perubahan struktur ekonomi masyarakat. Jumlah penduduk kelas menengah mengalami penyusutan, dari 60,8 juta orang atau 23% pada 2018 menjadi 46,7 juta orang atau 16,6% pada 2025. Sebaliknya, kelompok masyarakat yang rentan miskin semakin mendominasi, meningkat dari 68,5% menjadi 74,5% dalam periode yang sama. Data ini menunjukkan adanya pergeseran struktur ekonomi masyarakat, dengan semakin besarnya proporsi penduduk yang rentan terhadap tekanan ekonomi.
Kapitalisme mendorong masyarakat untuk terus mengejar gaya hidup konsumtif, dengan kemewahan, barang bermerek, dan gengsi yang sering dijadikan standar kesuksesan. Akibatnya, standar hidup sering kali diukur dari apa yang dimiliki, bukan dari seberapa layak kebutuhan hidupnya terpenuhi. Di sisi lain, kapitalisme melahirkan kemiskinan struktural. Akses terhadap pekerjaan yang layak, pendidikan, dan sumber daya ekonomi tidak merata dan sulit diakses yang membuat sebagian masyarakat sulit meningkatkan taraf hidupnya. Masyarakat didorong untuk terus meningkatkan gaya hidup, tetapi pada saat yang sama harus berjuang keras untuk memenuhi kebutuhan dasar.
Jika ditelusuri lebih jauh, fenomena downgrade ini tidak terlepas dari berbagai tekanan ekonomi yang dihadapi masyarakat, mulai dari kebijakan efisiensi pemerintah, kenaikan harga kebutuhan pokok, beban perpajakan yang tinggi, hingga maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai perusahaan.
Lebih jauh, penerapan politik ekonomi kapitalisme sekuler menghasilkan krisis finansial dan ancaman kemiskinan yang meluas. Belum lagi, keberpihakan pemerintah terhadap kepentingan oligarki lebih tinggi daripada kepentingan rakyat. Akibatnya, kekayaan yang dikuasai segelintir orang membuat masyarakat kecil makin sulit berkembang. Orang kaya makin mudah mengembangkan usahanya, sementara rakyat kecil harus berjuang memenuhi kebutuhan hidup. Tanpa pemerataan ekonomi dan dukungan negara, kesenjangan antara si kaya dan si miskin bisa makin lebar.
Negara dalam sistem kapitalisme sekuler berlepas tangan dalam menjamin kesejahteraan rakyat, tanggung jawab kesejahteraan itu diserahkan pada kemampuan masing-masing individu. Alhasil, ketika harga kebutuhan pokok naik dan lapangan kerja sulit, masyarakat dituntut untuk survive dengan kemampuan sendiri. Rakyat harus berjuang sendiri untuk bertahan hidup.
Berbeda dengan sistem Islam, prinsip gaya hidup di dalam ajaran Islam adalah mengutamakan kebutuhan berdasarkan prioritas, bukan memenuhi semua keinginan. Islam juga menjadikan negara wajib bertanggung jawab untuk menyediakan lapangan kerja yang memadai agar rakyat bisa memperoleh penghasilan yang layak serta tidak membebani rakyat dengan pajak. Selain itu, sumber daya alam harus dikelola oleh negara untuk kepentingan masyarakat, tidak diserahkan kepada pihak asing, agar hasilnya dapat didistribusikan untuk menjamin kesejahteraan rakyat.
Selain itu, dalam sistem Islam, negara memiliki tanggung jawab sebagai _ra'in_ (pengurus rakyat) yang wajib bertanggung jawab untuk mengurus dan melayani seluruh rakyat, termasuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar rakyat, seperti pangan, kesehatan dan pendidikan gratis, serta keamanan. Sehingga, masyarakat tidak dibiarkan berjuang sendirian menghadapi kesulitan ekonomi karena ada negara yang berupaya memastikan kebutuhan mereka terpenuhi. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah saw.:
"Imam (pemimpin) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang diurusnya." (HR. Bukhari dan Muslim)
Hadis tersebut menegaskan bahwa kepemimpinan bukan sekadar tentang kekuasaan, tetapi juga amanah yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt.
Wallahu a'lam bish-shawab.[]
0 Komentar